Tumiwa: Kinerja DPR 2014-2019 Terburuk


Sorotan pedas menyasar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019 lalu. Kinerja para wakil rakyat ini dinilai salah satu terburuk. Banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tak disahkan jadi penyebab.

Reaksi kritik tersebut digaungkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Ia menilai, kinerja DPR 2014-2019 masuk di antara yang terburuk. Alasannya, ada banyak RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) gagal ditetapkan.

"Kinerja DPR ini salah satu yang terburuk, mengapa terburuk? Ada beberapa indikator. Pertama, kita lihat agenda prolegnas yang dibuat sejak 2015 menyangkut UU apa yang diselesaikan oleh DPR, tidak ada satupun yang diselesaikan sampai periode masa bakti berakhir," ujar Fabby dalam diskusi Trijaya ‘Evaluasi Kinerja dan Reformasi Parlemen’, di D’Consulate Resto & Lounge, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Fabby menyebut salah satu UU yang tidak dapat diselesaikan yaitu terkait Migas. Padahal menurutnya, UU Migas telah beberapa kali digugat di Mahakamah Konstitusi (MK).

"UU migas yang sudah mangkrak dari tahun 2006 naskah akademiknya, sampai kemarin akhir September tidak jadi. Padahal UU Migas ini sudah digugat 2 hingga 3 kali di MK," ujar Fabby. (dtc)


Komentar