JOKOWI JANJI LIMA PRIORITAS


Jakarta, MS

Singgasana negeri kembali diduduki Joko Widodo (Jokowi). Komitmen melayani rakyat ditegaskan. Lima prioritas siap dipacu dalam lima tahun ke depan. Birokrasi pasti dipangkas, menteri lamban langsung digusur.

 

Jokowi dan Ma’ruf Amin resmi menjabat sebagai presiden-wakil presiden usai dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Minggu (20/10). Mereka akan menjadi pimpinan pemerintahan periode 2019-2024.

 

Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan dihelat di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

 

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Jokowi mengucapkan sumpahnya.

 

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Maruf Amin mengucapkan sumpah.

 

Acara pelantikan dihadiri sejumlah tokoh nasional di antaranya Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah tokoh nasional lain.

 

Rival Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 lalu juga hadir. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Keduanya tiba di Gedung DPR/MPR bersamaan seperti masih menjadi pasangan calon Pilpres 2019.

 

Kemudian, setidaknya 17 perwakilan negara lain juga hadir menyaksikan pengambilan sumpah Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden-wakil presiden. Mereka juga sempat bertemu dengan Jokowi terlebih dahulu di Istana Negara sebelum menuju ke lokasi pelantikan.

 

Rencananya, Jokowi akan mengumumkan menteri-menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan pada Senin (21/10) hari ini. Dia menyebut ada sekitar 16 menteri yang berasal dari kalangan partai politik.

 

"Ya kurang lebih (menteri dari partai politik 16 orang). Saya belum ngitung. Kurang lebih," ungkap Jokowi

 

Jokowi-Ma’ruf dilantik sebagai presiden-wakil presiden lantaran dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka diusung oleh PDIP, PKB, PPP, Hanura, Golkar, NasDem, PKPI, PSI, Perindo, dan PBB.

 

Jokowi-Ma’ruf mengalahkan pasangan Prabowo-Sandi yang diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Berkarya.

 

Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,5 persen suara sah. Sementara Prabowo-Sandi meraih 68.650.239 suara atau 45,5 persen.

 

Hasil penghitungan resmi KPU itu sempat digugat Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Namun MK menolak seluruh gugatan Paslon 02. KPU pun menetapkan hasil tersebut pada 30 Juni 2019 lewat Keputusan KPU RI Nomor 1185/PL.01.9_KPT/06/KPU/VI/2019.

 

Walhasil, Jokowi-Ma’ruf tetap dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.

 

Bagi Jokowi, kemenangan itu merupakan kedua kalinya atas Prabowo Subianto. Dahulu, pada 2014, dia juga berkontestasi melawan Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla memperoleh 53,15 persen suara. Sementara pasangan Prabowo-Hatta hanya memperoleh 46,85 persen.

 

 

PAKSA BIROKRASI SENTUH MASYARAKAT

 

Hasrat pengabdian untuk rakyat ditegaskan Presiden Joko Widodo. Mesin birokrasi akan dipacu demi menyentuh seluruh rakyat Indonesia.

 

Ia menyatakan akan memaksa birokrasi di pemerintahan bisa menjamin seluruh program yang dibuat dirasakan oleh masyarakat.

 

Hal itu dikatakan Jokowi dalam pidatonya usai resmi diambil sumpahnya dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10).

 

Jokowi menegaskan kerja birokrasi tidak boleh hanya sekadar mengirimkan program maupun kebijakan, tapi hasilnya tidak sampai di tangan masyarakat. Karenanya dia akan memaksa birokrasi bertugas sebagai making delivered atas program yang dikerjakan pemerintah.

 

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered," tegas Jokowi.

 

Dalam dunia yang penuh risiko, dinamis, dan kompetitif, menurut Jokowi birokrasi sebuah pemerintahan harus terus mengembangkan cara serta nilai baru agar tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Birokrasi harus terus berinovasi. Menurutnya, inovasi adalah budaya bukan hanya pengetahuan.

 

Jokowi pun menceritakan pengalamannya setelah setahun menjabat sebagai Presiden yang memindahkan lokasi penyelenggaraan acara halalbihalal agar tidak menjadi sebuah kebiasaan atau rutinitas.

 

"Saya bilang ke Mensesneg, ‘Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.’ Ini yang namanya monoton dan rutinitas," ucapnya.

 

Jokowi pun mengaku sering mengingatkan jajaran menterinya bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, melainkan membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

 

Birokrasi tidak bisa hanya dengan seorang menteri melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Yang kemudian laporan tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

 

"Kalau ditanya, jawabnya ‘Program sudah terlaksana Pak.’ Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," tandasnya.

 

Dia menegaskan bahwa hal yang utama bukan prosesnya, melainkan hasil dan birokrasi ditugaskan untuk menjamin agar manfaat program yang dilakukan pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

 

BAKAL SEDERHANAKAN BIROKRASI

 

Pemerintahan di periode kedua bakal menekankan pada penyederhanaan birokrasi. Caranya dengan memangkas jumlah pejabat eselon di tiap kementerian, dari empat menjadi dua level saja.

 

Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo.

 

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," jelas Jokowi dalam pidato usai resmi dilantik sebagai presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10).

 

Jokowi menilai prosedur birokrasi yang panjang harus dipotong. Dia ingin penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.

 

"Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan," lugasnya.

 

Jokowi mengaku, sudah sering mengingatkan kepada para menteri bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

 

 

MENTERI TAK SERIUS KERJA PASTI DICOPOT

 

Gerbong Jokowi-Amin harus maksimal. Para pejabat yang tak bisa ‘berlari’ kans tergusur.

 

Presiden Joko Widodo meminta para menteri, pejabat, dan birokrat agar serius memenuhi tujuan program pembangunan di periode kedua pemerintahannya. Jokowi mengancam akan mencopot pejabat negara yang tidak serius bekerja.

 

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," warning Jokowi saat berpidato usai pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

 

Jokowi menjabarkan lima prioritas yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan. Pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pekerja keras, dinamis.

 

"Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita," papar Jokowi.

 

Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan. Infrastruktur akan menghubungikan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

 

Lalu, prioritas ketiga adalah penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi. Jokowi berkata pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar.

 

"Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," sebut Jokowi.

 

Dua UU itu, akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

 

"Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," terang Jokowi.

 

Prioritas keempat adalah penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Jokowi menekankan bahwa prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas.

 

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," urainya.

 

Terakhir, Jokowi mengatakan pemerintahannya lima tahun ke depan memprioritaskan transformasi ekonomi.

 

Transformasi yang dimaksud adalah dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (cnn/detik)


Komentar