GERBONG birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gempar. Rumor pemeriksaan yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), beredar luas. Teranyar, pemeriksaan itu menyangkut realisasi program hingga pengelolaan keuangan.

Kabar tersebut tak dibantah Sekretaris Daerah kabupaten (Sekdakab) Boltim, Mohammat Assagaf. Namun, menurut dia, tim KPK yang akan turun dari bidang pencegahan. ”Dalam waktu dekat ini, KPK bidang pencegahan akan melakukan pemeriksaan di sejumlah SKPD yang berada di jajaran Pemda Boltim, terkait pelaksanaan berbagai program dan pengelolaan keuangan termasuk di ULP (Unit Layanan Pengadaan) barang dan jasa,” terang Assagaf kepada Media Sulut, pekan lalu.

Lebih lanjut, ungkap birokrat senior itu, secara institusi Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim, siap untuk diperiksa terkait agenda kerja dari KPK ini. “Kita sangat siap dengan agenda tersebut,” tandas Assagaf.

Terpisah, Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Cabang Boltim, Ismail Mokodompit mengatakan, jika informasi tersebut benar, maka atas nama masyarakat dan lembaga tentunya mendukung rencana kehadiran KPK bidang pencegahan untuk melakukan pemeriksaan di jajajaran Pemda Boltim. ”Kami mendukung sepenuhnya rencana kehadiran KPK,” singkat Mokodompit.

Hal senada dikatakan Direktur Lembaga Anti Korupsi (LAKRI) Andhy Riyadi. Ia pun mendukung rencana kehadiran KPK bidang pencegahan untuk melakukan pemeriksaan di lingkup SKPD Pemda Boltim. “Terkait rencana kehadiran KPK bidang pencegahan tersebut, kami berharap sekaligus meminta kepada KPK untuk dapat melakukan pemeriksaan secara rinci menyangkut pemanfaatan biaya perjalanan dinas DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah,” jelasnya berharap.

Sementara itu, sejumlah pimpinan SKPD ketika dikonfirmasi terkait adanya rencana kehadiran KPK bidang pencegahan untuk melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemda Boltim mengatakan, belum menerima informasi tersebut. ”Kami belum menerima informasi tersebut,” jelas pejabat yang enggan namanya ditulis.(pusran beeg)