GERINDRA BERGABUNG, NASDEM ‘BALIK GAGANG’


Jakarta, MS

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bereaksi. Bergabungnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) picu kontroversi. Sinyal oposisi dipancarkan kubu partai besutan Surya Paloh itu.

Sikap Partai Nasdem semakin vulgar. Alasan kuat soal siapa yang akan menjadi checks and balances dan penyambung aspirasi rakyat diusung. Di sisi lain, potensi koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilai tidak akan baik untuk negara demokrasi.

"Kalau semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi checks and balances dan penyambung aspirasi rakyat?," tandas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago, Senin (21/10).

Namun, Irma mengakui, partainya tidak akan meninggalkan Jokowi. Hanya, Nasdem siap berperan sebagai ‘mitra kritis’ di dalam koalisi. "Komitmen kami mendukung Jokowi tidak akan berubah, menjadi ‘mitra kritis’, mungkin itu tepatnya," aku Irma.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menjelaskan tentang maksud ketua umumnya, Surya Paloh yang dianggap melempar sinyal bakal menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi- Amin. Johnny mengatakan, yang dimaksud Surya adalah Nasdem akan mengambil posisi kritis konstruktif jika fungsi pengawasan dan penyeimbang di parlemen tak berjalan. "Nasdem akan memainkan posisi kritis konstruktif jika checks and balances di DPR RI tidak berjalan dengan baik," terang Johnny, Senin (21/10).

Dia menerangkan posisi itu akan diambil jika tak ada yang menjalankan peran tersebut di parlemen. Namun, apabila sudah ada fraksi yang menjalankan fungsi kritik ke Jokowi, dia menyebut partainya akan bertindak sebaliknya. "Jika peran itu dapat dilakukan oleh rekan fraksi lainnya maka kami akan menjadi garda kebijakan pemerintah di parlemen," ujarnya.

Johnny pun mengatakan, partai menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait masuknya Ketum Gerindra Prabowo Subianto ke koalisi pendukung pemerintah. Nasdem menghormati hak prerogatif presiden. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan presiden ya, Nasdem dari awal itu betul-betul menghormati hak prerogatif presiden,” kata Plate.

Dia juga menambahkan Nasdem adalah partai pengusung utama Jokowi di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Artinya, Nasdem akan mengawal kebijakan Jokowi hingga 2020.

Sebelumnya, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, memberi isyarat siap menjadi partai yang berada di lingkaran oposisi dalam lima tahun ke depan. Hal itu ditegaskannya ketika menghadiri acara pelantikan Jokowi-Amin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Penegasan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari awak media mengenai adanya manuver parpol oposisi yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi-Amin.

Menurut Paloh, koalisi gemuk yang ada di pemerintahan dinilainya tidak akan baik untuk negara demokrasi. "Kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," tandas Paloh.

Menurutnya, Partai Nasdem menyatakan siap menjadi partai oposisi. Sebaliknya, ia tak masalah harus keluar dari koalisi Jokowi-Amin. "Kalau tidak ada yang mau jadi oposisi, Nasdem saja jadi oposisi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gerindra sudah dipastikan masuk koalisi Jokowi-Amin. Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan salah satu waketumnya, Edhy Prabowo, sudah datang ke Istana sebagai calon menteri Jokowi, Senin kemarin.

RELAWAN JOKOWI KECEWA

Keputusan Presiden Jokowi mengakomodir Partai Gerindra yang pernah menjadi rival politiknya di pilpres lalu, memantik kontroversi. Nada kecewa meluncur dari relawan Jokowi.

"Kalau saya secara pribadi dan organisasi sangat kecewa, tapi kan ini pilihan politik. Karena bagaimana pun presiden punya pertimbangan pertimbangan rasional," terang Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania, Imannuel Ebenezer kepada wartawan, Senin (21/10).

Bocoran itu didapat Immanuel setelah bertemu dengan Jokowi, belum lama. Pertemuan dilakukan usai Jokowi menerima sejumlah tamu negara.

"Bukan paling besar. Di-iya-kan oleh presiden, presiden menegaskan bahwa Gerindra masuk (koalisi)," ujar Immanuel.

Partai lain seperti Demokrat atau PAN juga diisukan masuk kabinet. Namun dia menyatakan Jokowi tidak memasukkan dua partai itu.

"Yang jelas partai selain Gerindra tidak ada. Tapi, ya hampir semua partai ini mau masuk, mereka pengennya masuk. Tapi presiden punya pertimbangan, nggak bisa. Tadi presiden menegaskan kalau semua masuk dalam pemerintahan itu tidak baik dalam demokrasi," ucapnya.

Secara pribadi, dia mengaku kecewa atas keputusan Jokowi. Tetapi ia menghormatinya. "Kalau saya secara pribadi dan organisasi sangat kecewa, tapi kan ini pilihan politik. Karena bagaimana pun presiden punya pertimbangan pertimbangan rasional," kuncinya.

 

FUNGSI KONTROL KANS LEMAH

Kegusaran mendera publik tanah air. Bergabungnya Prabowo di pemerintahan Jokowi-Amin, picu perdebatan. Praktis, hanya PAN dan PKS yang jadi oposisi pemerintah.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan kondisi ini akan jadi beban Jokowi. Sebab, PAN dan PKS dinilai tidak cukup kuat jadi oposisi pemerintah. "Bebannya justru ada di Jokowi saat di pemerintahan tak ada kubu checks and balances yang cukup kuat dalam aturan kuantitatif ya, karena PKS dan PAN tidak cukup kuat mengimbangi tujuh parpol yang lain," terang Hendri kepada wartawan, Senin (21/10).

Tapi di sisi lain, lanjutnya, Jokowi bisa lebih leluasa mewujudkan cita-cita kampanye. Dalam kondisi ini, Hendri mengatakan ada tiga pihak lain yang bisa mengkritisi pemerintah. Ketiga pihak ini jadi pihak yang menyeimbangkan kekuatan pemerintah. "Siapa yang bisa mengimbangi jika PKS dan PAN secara kuantitatif dinilai tidak terlalu kuat? Ada 3 elemen yang bisa jadi penyeimbang pemerintah. Pertama adalah akademisi, kemudian kedua aktivis kelas menengah, termasuk mahasiswa di sana, kemudian ketiga adalah media massa," kata Hendri.

"Hal-hal itu yang akan jadi ujung tombak penyeimbang pemerintah ke depannya. Mudah-mudahan saja Pak Jokowi bisa menjalankan roda pemerintahan, mewujudkan mimpi kampanyenya tanpa harus mencederai arus demokrasi Indonesia," sambung pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini.

GERINDRA PERKUAT JOKOWI-AMIN, PKS TAK GENTAR

Gerindra sah memperkuat pemerintahan Jokowi-Amin. Buktinya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dipastikan mendapat satu kursi menteri di Kebinet Kerja Jokowi-Amin. Lebih istimewa, Prabowo diperintahkan langsung menyebut bahwa dia diminta menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Demikian Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia mengatakan kompetensi Prabowo memang di bidang pertahanan. Oleh sebab itu, ketika Jokowi meminta Prabowo berkontribusi di bidang yang sesuai, Prabowo bersedia. "Kebetulan Pak Jokowi tadi ketika bertemu Pak Prabowo itu Pak Jokowi menyebutkan akan memberikan porsi Menhan. Tentu Pak Prabowo karena memang ekspektasinya di situ, beliau siap," kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Sebelumnya, Jokowi memang telah memanggil sejumlah orang dan meminta untuk menjadi menteri. Namun para calon menteri tak langsung menyebut posisi apa yang ditawarkan Jokowi. Menurut Dahnil, hal itu berbeda dengan Prabowo. Dia menyebut Jokowi-lah yang memerintahkan Prabowo agar mengungkap jabatan itu. "Bahkan Pak Jokowi tadi sebutkan, kalau yang lain kan nggak menyebutkan mereka menteri apa," ucapnya.

"Pak Jokowi yang tadi memerintahkan Pak Prabowo supaya langsung saja sebutkan Pak Prabowo ke wartawan bahwasanya bapak, saya minta jadi Menhan," sambung Dahnil.

Selain Prabowo, Waketum Gerindra Edhy Prabowo, juga bertemu dengan Jokowi. Berbeda dengan Prabowo, Edhy tidak diberi tahu apa jabatan yang ditawarkan. "Kami belum tahu (jabatan untuk Edhy), Pak Jokowi yang akan sampaikan. Yang sudah pasti, Pak Prabowo Menhan," ungkap Dahnil.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku diminta Jokowi untuk membantu di bidang pertahanan. "Saya diizinkan menyampaikan, saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," tandas Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

Prabowo mengatakan akan siap bekerja keras saat dilibatkan dalam pemerintahan. Prabowo datang dengan didampingi Waketum Gerindra Edhy Prabowo. "Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," ujarnya.

Prabowo mengatakan, sejak awal, Gerindra siap jika diminta membantu pemerintahan. Hari ini, Gerindra resmi menyatakan siap membantu pemerintah setelah diminta Jokowi secara resmi. "Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau. Dan saya sudah sampaikan keputusan kami, dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu. Dan hari ini resmi diminta, kami resmi membantu," ujarnya.

Sementara, sejumlah pihak menilai ditunjuknya Prabowo masuk kabinet karena konsep kemandirian pertahanan diterima Presiden Jokowi. "Ya kan kami memang berikan konsep ke Pak Jokowi itu tentang ketahanan pangan dan energi, ekonomi, dan kemandirian pangan, nah ini ada beberapa konsep kita yang diterima, termasuk kemandirian pertahanan," ujar Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Senin (21/10). "Nah sehingga sesuai dengan konsep yang kita berikan, itu yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi sehingga kami ya menyatakan dapat menerima karena konsep kami diterima," imbuhnya.

Dasco membenarkan jika Gerindra mendapat jatah dua kursi menteri yakni Prabowo dan Edhy Prabowo. Keduanya juga sudah menemui Jokowi sore tadi. Namun terkait posisi Edhy yang disebut-sebut bakal ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, Dasco menyerahkan kepada Jokowi.

Hingga pukul 16.30 WIB sudah ada sebelas orang yang menyambangi Istana. Mereka yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Bos NET TV Wishnutama.

Selanjutnya, pengusaha Erick Thohir, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Mensesneg Pratikno, relawan Jokowi-Ma’ruf Fadjroel Rachman dan peneliti Populi Center Nico Harjanto.

Sementara itu, langkah Jokowi yang dinilai membentuk koalisi raksasa tak membuat tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gentar. PKS tidak mempermasalahkan jika menjadi satu-satunya parpol di parlemen di luar koalisi Jokowi-Amin. Menurut PKS, fungsi kontrol terhadap pemerintah tetap akan berjalan.

"Jadi kami tidak takut sendirian karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

PKS memberikan gambaran bahwa anggota DPR yang berasal dari koalisi Jokowi juga bisa mengkritik pemerintahan. Fungsi kontrol bisa semacam menagih janji kampanye Jokowi. "Jadi dalam sistem presidensial semacam ini seharusnya seluruh anggota DPR itu melakukan kontrol. Kalau program pemerintahnya tidak bagus, bermasalah, Anda lihat rapat-rapat di komisi semuanya begitu kritis terhadap program pemerintah," kata Wakil Ketua MPR ini.

PKS sejauh ini memutuskan di luar pemerintahan Jokowi. PKS enggan berprasangka buruk soal strategi Jokowi merangkul semua parpol. "Saya tidak bersuuzan semacam itu," lugas HNW.(detik/tempo/tribun)


Komentar