Lolak, MS

Gerak penyelesaian masalah aset di Kabupaten Bolmong dipacu pemerintah setempat. Tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pencatatan dan penatausahaan aset tetap masuk skala prioritas. Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, telah memberikan ultimatum kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan temuan tersebut hingga akhir Oktober ini.

“Akhir bulan ini sudah harus tuntas,” tegas Bupati Yasti.

Menurut dia, penyelesaian tersebut berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan para pimpinan SKPD yang telah berkomitmen menuntaskan persoalan aset hingga akhir Oktober ini. “Jika tidak mampu menyelesaikan maka sesuai perjanjian pejabat tersebut akan diberikan sanksi. Pasti ada pertimbangan, bahkan bisa diganti dengan pejabat yang lebih mampu,” kata Bupati.

Diketahui, polemik pencatatan dan penatausahaan aset telah membelenggu Pemkab Bolmong beberapa tahun belakangan ini. Temuan awal BPK, total nilainya mencapai Rp 489.794.664.012,60. Upaya penyelesaian pun terus dilakukan. Nilai aset yang mampu ditindaklanjuti sejauh ini sebesar Rp 423.140.044.471,00 atau masih menyisakan Rp66.654.619.541,60. Meski progress penyelesaian berjalan cukup optimal, namun belum tuntasnya persoalan aset menjadi kendala bagi Pemkab Bolmong untuk meraih opini positif dari BPK RI.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Rio Lombone, mengaku progress penyelesaian aset terus berjalan. “Sudah ada beberapa SKPD yang menyelesaikan 100 persen, ada juga yang sudah mencapai 90 persen,” bebernya.

Kendati demikian ada beberapa Puskesmas yang hingga kini belum menunjukan progres dan dalam proses melengkapi dokumen. Seperti Puskesmas Inobonto, Puskesmas Lolak, Puskesmas Pusian, Puskesmas Tanoyan dan Puskesmas Tungoi. Begitu juga dengan Kecamatan Bolaang yang masih pada posisi nol persen.

“Untuk sisa aset yang senilai 66 miliar lebih itu masih sedang dalam penelusuran,” tandas Rio. (endar yahya)