Panitia Pilhut-Pemkab Mitra Siap Hadapi Gugatan


Roda sidang polemik pemilihan hukum tua (pilhut) di Minahasa Tenggara (Mitra) bergulir. Kuasa Hukum Panitia Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) dan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) nyatakan siap hadapi gugatan yang ditujukan ke klien mereka.

Kuasa Hukum Panitia Pilhut Mitra Dirk Tolu menyampaikan, seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam persidangan gugatan terkait uji kompetensi sudah disiapkan pihaknya. “Kami kuasa hukum Panitia Pilhut sangat siap dan tinggal menunggu dari pihak penggugat apakah ini akan berlanjut atau tidak, mengingat saat ini baru masuk perlengkapan berkas pihak penggugat. Pastinya segala kelengkapan yang diperlukan untuk menghadapi persidangan nanti sudah kami siapkan,” tandasnya, Rabu (23/10) kemarin.

Dikatakannya, pihaknya optimis bahwa sanggahan dan berkas pendukung yang disiapkan kedua tim kuasa hukum akan bisa diterima pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

“Proses ini masih panjang, hasilnya kami belum tahu namun pada prinsipnya kami optimis apa yang sudah disiapkan bisa diterima. Jadi saat ini kami menunggu saja. Rencananya hari Senin pekan depan sidang pemeriksaan berkas akan digelar,” tukas Tolu.

Terpisah, Kuasa Hukum Pemkab Mitra Royke Lumingas mengatakan, pemkab digugat akibat penerbitan SK untuk pelantikan kumtua serentak. “Jadi mereka berdalil bahwa proses pemilihan hukum tua masih bermasalah sehingga seharusnya diselesaikan lebih dulu sebelum dikeluarkan SK Pelantikan,” ungkapnya.

Lumingas menjelaskan, sidang perdana seputar pemeriksaan kelengkapan berkas, sudah dilakukan. “Terkait gugatan yang ditujukan menurut kami itu sudah sesuai dengan aturan dan tahapan yang ada dan kami optimis ini bisa diterima,” jelasnya.

Adapun tim Kuasa Hukum Panitia Pilhut Mitra diketuai Romeo Tumbel, didampingi Dirk Tolu dan Daniel Kauntu. Sementara tim Kuasa Hukum Pemkab Mitra terdiri dari Hezky Kumesan, didampingi Douglas Waas dan Royke Lumingas. (recky korompis)


Komentar