LETUP KECEWA HANTAM KABINET INDONESIA MAJU

NU dan Muhammadiyah Berkeluh


Jakarta, MS

Kicauan sumringah terdengar kencang, menyambut pengumuman Kabinet Indonesia Maju. Namun ada juga nada kecewa yang ikut meletup. Keringat dan darah yang tercurah saat memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dianggap tak dihargai.

Partai Hanura mengekspresikan secara langsung rasa kecewa karena tak ada satupun nama yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sebab, Hanura merupakan salah satu partai politik yang mengusung Jokowi.

"Wajar kalau memang dari beberapa daerah kemudian beberapa kader kami itu cukup ada kemarahan atau kekecewaan. Bahwa tidak ada semacam penilaian khusus untuk partai Hanura," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura, Bona Simanjuntak, di acara diskusi Polemik kawasan Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Kontribusi Hanura kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019 cukup berperan. Saat kampanye dibuka, Hanura cukup masif memperjuangkan pasangan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Sehingga wajar ketika tidak diakomodir bisa memicu kemarahan di arus bawah partai.

"Bahkan salah satu mungkin, Direktur TKN-nya pun dari Hanura. Tetapi dalam perjalanannya memang kami bahkan harus berkorban sehingga tidak ada kursi lagi di parlemen," keluhnya.

Ia menyebut partainya sudah berdarah-darah saat Pilpres 2019. "Kalau istilah Pak Erick berkeringat, kami berdarah-darah, kalau ingat relawan berkeringat tapi Parpol tidak ada kursi (menteri)," ujar Bona

Lantaran fokus pada pemenangan Pilpres, Hanura sampai melupakan Pileg dan akhirnya tidak mendapatkan kursi di Parlemen.

"Berjalannya waktu hanya gerakan cukup masif saat Jokowi berkampanye. Tetapi dalam perjalanan kami memang harus berkorban sehingga tak ada lagi kursi di Parlemen. Kalau ikhlas, kader belum, kami masih menunggu ke depan masih terus bergulir," jelas dia.

Kendati demikian, Hanura menyadari kalau itu adalah hak prerogatif presiden. Dalam hal ini, Bona pun menegaskan, kalau Hanura mengusung Jokowi tanpa syarat.

"Walaupun kekecewaan itu ada, kami tetap fokus pada pemerintahan dan akan tetap menjalankan dukungan ini sepenuh hati," tegasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Hanura tidak akan keluar dari pemerintahan hanya karena tak mendapat jatah kabinet. Meskipun kala itu ketua umum Hanura telah diajak berdiskusi oleh Jokowi.

"Kalau opsi oposisi tidak. Sudah kemungkinan besar tidak, Ketum kami sudah memperingatkan akan ada di pemerintahan. Tapi ini jadi hak prerogratif beliau (presiden) untuk bagaimana bisa memilih siapa SDM-nya dan siapa yang akan mendampingi beliau," pungkasnya.

 

 

ORMAS ISLAM KECEWA

Nada kecewa ikut terdengar dari dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim mengakui pihaknya kecewa lantaran posisi menteri pendidikan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin tak diisi kader Muhammadiyah. Namun Fahmi mengklaim kekecewaan itu bukan karena urusan pragmatis politik praktis.

"Yang penting bagi kami ini kalau misalnya ada kekecewaan, kami kecewa bukan karena urusan pragmatis, karena Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis," ucap Fahmi.

Muhammadiyah kecewa karena bidang pendidikan dianggap bersinggungan dengan hajat orang banyak. Di sisi lain, pendidikan juga merupakan salah satu garis perjuangan Muhammadiyah selama ini, selain di bidang keagamaan, kesehatan, dan sosial.

Sementara, NU mengaku kecewa dengan penunjukan Fachrul Razi, bekas jenderal TNI Angkatan Darat, menjadi menteri agama. Ormas Islam yang selama ini paling kerap mendapatkan jatah mengisi kursi itu pun mempertanyakan program deradikalisasi institusi pendidikan keagamaan yang disebut menjadi salah satu target kerja menteri baru.

Hal itu seperti yang terlontar dari Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU.

Rumadi menilai Fachrul Razi tak berpengalaman dalam isu pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama, dari pesantren, madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam (Ma’had Aly) hingga satuan pendidikan diniyah formal. "Baik kalangan aktivis, pengurus, dan segala macamnya menunjukkan kekecewaan," ungkap Rumadi.

"NU dalam posisi menghormati keputusan yang diambil oleh presiden meskipun secara kelembagaan, ada perasaan kekecewaan," tuturnya.

 

JOKOWI AKUI LEBIH BANYAK YANG KECEWA

Presiden Joko Widodo mengakui lebih banyak pihak yang tidak puas dengan susunan Kabinet Indonesia Maju ketimbang yang puas menerima. Sebab, jumlah yang diterima untuk masuk kabinet jauh lebih sedikit dari nama-nama calon menteri yang diusulkan.

Jokowi menyebut ia menerima sampai 300 lebih nama yang diusulkan sebagai menteri. Padahal, jumlah menteri hanya 34 orang. "Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena tewakili di kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang," kata Jokowi,  Sabtu (26/10). "Artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," terang dia.

Menurut Jokowi, menyusun kabinet merupakan pekerjaan yang sangat berat. Selain mempetimbangkan kapasitas para calon, ia juga turut mengkalkulasi keterwakilan daerah, suku, agama. Ia juga harus menghitung proporsi antara parpol dan profesional. "Semua proporsinya harus sesuai betul," tutur dia.

"Karena ruangnya hanya 34. Itulah demokrasi, ada yang menang ada yang kalah dalam pemilihan," kata Jokowi. "Itulah meritokrasi, ada yang terpilih ada yang tidak karena memang lewat sistem seleksi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

 

PDIP JATAH TERBANYAK

Presiden Jokowi telah resmi mengukuhkan gerbong Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri telah dilantik.

Ia juga sudah memilih dan melantik beberapa tokoh untuk menjadi wakil menteri. Menteri dan wakil menteri ini berasal dari kalangan partai politik dan profesional.

Komposisi pembagian pos menteri untuk parpol dan professional itu terlihat jelas.

PDIP menjadi parpol dengan kader terbanyak yang duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Tercatat empat kader PDIP menjadi menteri, satu kader menjadi sekretaris kabinet dan satu kader menjadi wakil menteri. Total ada 6 kader banteng di kabinet. Tjahjo Kumolo sebagai Menteri PAN-RB, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial, Gusti Ayu Bintang Darmavati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet dan John Wempi Wetimpo sebagai Wakil Menteri PUPR.

Sementara itu, Golkar menjadi parpol kedua terbanyak menempatkan kadernya di kabinet. Tercatat ada tiga kader menjadi menteri dan satu menjadi wakil menteri. Total ada empat kader beringin di kabinet. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga dan Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan.

NasDem mendapat jatah tiga pos. Partai besutan Surya Paloh ini tak dapat jatah wakil menteri. Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian, Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sama dengan NasDem, PKB mendapat jatah tiga pos menteri. Tak ada kursi wakil menteri untuk PKB. Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan PDTT, Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.

Selanjutnya ada PPP yang mendapat dua pos di kabinet. Satu untuk posisi menteri dan satu lagi untuk posisi wakil menteri. Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Zainut Tauhid Sa’adi sebagai Wakil Menteri Agama.

Menariknya, Gerindra yang sebelumnya menjadi oposisi dan lawan Jokowi di Pilpres, akhirnya memutuskan bergabung dengan kabinet Jokowi-Ma’ruf. Gerindra pun mendapat jatah dua pos menteri di kabinet. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan Perikanan.

Namun ada juga partai gurem pendukung Jokowi-Ma’ruf yang kebagian jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. PSI dan Perindo mendapat jatah masing-masing satu pos wakil menteri. Angela Tanoesoedibjo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Perindo), Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (PSI).

Diketahui, parpol pendukung Jokowi yang tak dapat jatah kursi menteri adalah Hanura dan PKPI.

Kalangan profesional mendapat jatah paling banyak di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Tercatat ada 27 orang yang menempati posisi sebagai menteri/setingkat dan wakil menteri. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Arif Tasrif sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi & BKPM, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan, Pratikno sebagai Sekretaris Negara, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Muhadjir Efendi sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan, Alue Dohon sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa dan PDTT, serta Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Menteri BUMN. (merdeka/detik/kompas/kabar24/bbc)

 

KABINET INDONESIA MAJU

 

 

 

PDIP

 

1. Tjahjo Kumolo sebagai Menteri PAN-RB

 

2. Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM

 

3. Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial

 

4. Gusti Ayu Bintang Darmavati sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

5. Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet

 

6. John Wempi Wetimpo sebagai Wakil Menteri PUPR.

 

 

 

PARTAI GOLKAR

 

1. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

 

2. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian

 

3. Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga

 

4. Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan.

 

 

 

NASDEM

 

1. Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian

 

2. Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

3. Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

 

 

 

PKB

 

 

 

1. Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan

 

2. Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa dan PDTT

 

3. Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.

 

 

 

PPP

 

1. Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

 

2. Zainut Tauhid Sa’adi sebagai Wakil Menteri Agama.

 

 

 

GERINDRA

 

Setelah sebelumnya menjadi oposisi dan lawan Jokowi di Pilpres, Gerindra akhirnya memutuskan bergabung dengan kabinet Jokowi-Ma’ruf. Gerindra pun mendapat jatah dua pos menteri di kabinet.

 

1. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan

 

2. Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan Perikanan.

 

 

 

PERINDO

 

1. Angela Tanoesoedibjo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Perindo)

 

 

 

PSI

 

2. Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (PSI).


Komentar