PSI Sulut Tolak Cakada Eks Koruptor


TENSI politik bumi Nyiur Melambai meninggi. Iven pemilihan kepala daerah (pilkada) di depan mata. Menyongsong agenda politik bergengsi itu, sederet partai politik (parpol) mulai melempar syarat. Termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara (Sulut).

PSI Sulut dengan tegas menyatakan menolak bakal calon kepala daerah (cakada) yang memiliki latar belakang pernah tersangkut kasus rasuah. Itu menjadi keputusan final partai besutan Grace Natalie yang diketahui aktif memantau dan menelusuri sepak terjang oknum-oknum pencoleng uang negara.

Demikian Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulut, Jurani Rurubua, Kamis (31/10) kemarin. Jurani dengan lantang menyebut, siapa pun yang pernah terkait kasus korupsi tak dapat diakomodir partainya untuk sebagai cakada. "Siapa pun itu, ketika terkonfirmasi tersangkut masalah tersebut pasti tidak akan kami andalkan di Pilkada 2020 nanti," tegas Jurani kepada sejumlah wartawan.

Diakui pentolan Komisi III DPRD Manado yang tergabung dalam Fraksi Golkar, masyarakat sudah mengetahui persis figur-figur yang dimaksud. Termasuk para wartawan. Selanjutnya, bagi Jurani, posisi sebagai Sekretaris Fraksi Golongan Karya (Golkar), bukan menjadi penghalang keputusan tersebut. “Ketika akan mencalonkan kemudian mendaftar di PSI, sifatnya itu terbuka tapi tetap tak tersangkut korupsi,” beber Jurani.

“Jika ada kandidat dari partai lain ingin bergabung, itu dapat diterima selama dalam catatan pribadi bersih,” sambung wakil rakyat dari Dapil Singkil-Mapanget, sembari menambahkan partainya memberikan toleransi kepada calon yang masih berstatus saksi atau belum berstatus tersangka.

Sementara, disinggung soal figur yang sudah merapat ke PSI, dia menyebutkan sejumlah nama. Antara lain, Harley ‘Ai’ Mangindaan, Marthen D Tumbelaka (MDT) dan Enda personil Band Ungu. “Terkait mekanisme yang harus calon-calon jalani, mereka melakukan pendaftaran di daerah, kemudian ketika masuk penetapannya berada di Jakarta untuk keputusan akhirnya,” urai Jurani.

"Kami akan tetap melalukan pemantauan sesuai mekanisme partai bagi setiap calon," tambah dia.

Jurani juga menambahkan, meski posisi PSI di DPRD Manado dan DPRD Sulut hanya memiliki satu kursi, tapi menurut dia, itu mahal. "Kami tak butuh uang mereka, kami butuh visi dan misi jelas ke masyarakat sehingga sebagai kandidat itu sangat dibutuhkan," kuncinya.(devy kumaat)


Komentar