Disnakertrans Sulut ‘Gunting’ Rp950 Juta

Menyesuaikan Dengan NPHD Pilgub


LAPORAN : arfin tompodung

 

Upaya menyukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020, berdampak ke program pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut). Konsekuensinya ikut ditanggung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut. Ada program yang terpaksa dihilangkan.

 

Dalam penataan program, SKPD harus menyesuaikan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), diambil sebanyak Rp950 juta.

 

Pemberian dana hibah Pilgub ini mencuat saat Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menanyakan besaran dana yang akan dikeluarkan dalam rangka efisiensi anggaran.

 

"Hibah dana untuk Pilkada ini tentunya semua dinas dibebankan untuk efisiensi. Otomatis ada program yang hilang. Kita perlu mengetahui apa yang akan dipertahankan. Mana yang akan dihilangkan. Mana yang sebatas akan dikurangi," tanya Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy, saat rapat dengar pendapat, Kamis (7/11), di ruang rapat komisi.

 

Sekretaris Disnakertrans Provinsi Sulut, Imanuel Makahanap menjelaskan, anggaran yang ada di Disnakertrans sebesar Rp3 miliar. Sementara yang dimintakan untuk NPHD Pilgub Rp950 juta.

 

Dengan adanya efisiensi anggaran maka ada program yang dihilangkan. Salah satunya pelatihan kewirausahaan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan tenaga kerja.

 

"Nanti mungkin kalau ada efisiensi akan lagi diambil dari pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur," ujar Imanuel.

 

Meski pelatihan kewirausahaan dihilangkan namun di Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bitung pelatihan tetap berjalan. Nantinya semua pelatihan akan ditanggung balai.

 

"Sedangkan untuk di dinas kita sudah tidak munculkan untuk pelatihan kewirausahaan dan sudah sekaligus di Balai Pelatihan Bitung. Pelatihannya seperti membuat kue atau gunting rambut," jelasnya. (**)

 


Komentar