Jokowi: Serapan APBN Harus Bermanfaat Bagi Rakyat

Gubernur Olly Terima DIPA 2020 dari Presiden


Laporan: sonny dinar

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun 2020 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11) kemarin. Sejumlah pesan khusus dari RI 1 pun mengiringi ‘prosesi’ itu.

 

Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan agar Kementerian, Lembaga, dan Pemda segera Iakukan belanja anggaran agar jangan sampai ada proyek yang tertunda karena proses belanja yang terlambat.

 

"Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, udah. Ini perintah,” ujar Jokowi usai penyerahan DIPA.

 

Diketahui, penyerahan DIPA tersebut diserahkan Jokowi kepada seluruh Kementerian/Lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah. DIPA untuk Kementerian dan Lembaga total mencapai angka Rp 909 triliun. Sementara total anggaran untuk transfer ke daerah sebesar Rp 556 triliun.

 

Jokowi memerintahkan segera Iakukan belanja terutama bagi belanja modal. Hal itu akan memberikan pengaruh untuk menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

 

“Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp 31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini,” terang Jokowi.

 

Selain itu Jokowi juga memastikan agar APBN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serapan APBN harus ditujukan bagi manfaat yang diterima masyarakat.

 

Oleh karena itu besaran serapan bukan lagi menjadi tolak ukur utama dalam pemanfaatan APBN. Namun, seberapa besar dampak yang dihasilkan dari serapan anggaran tersebut menjadi yang utama.

 

“Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu,” kunci Jokowi. (**)


Komentar