LSM ‘Siluman’ Marak di Talaud, Sejumlah Kades Diperas


Melonguane, MS

Modus pemerasan mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) marak terjadi di Kabupaten Kepuluan Talaud belakangan. Proyek fisik di desa jadi incaran utama. Fenomena ini membuat resah sejumlah kepala desa (kades).

Alasannya, oknum-oknum berkedok LSM itu kerap datang dan menebar ancaman. Para kades mengaku sering ditakut-takuti dan bahkan diintimidasi terkait penggunaan anggaran desa. Parahnya, teror yang dilancarkan biasanya berujung minta duit.

"Belakangan ini kami memang sering kedatangan oknum LSM yang gelagatnya seperti akan melakukan investigasi terhadap proyek dana desa. Terus terang kehadiran mereka mengganggu kosentrasi kami sebagai pemerintah desa, karena sering lakukan pengancaman dan pemerasan," ucap salah satu Kades yang meminta identitasnya ditutup rapat.

Peristiwa seperti ini disebut kian marak terjadi. Olehnya, pemerintah daerah diharap dapat menetralisir keadaan LSM di Kabupaten Talaud sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

"Kejadian seperti ini memang semakin marak dan perlu ditindak tegas, karena kami sebagai pemerintah desa yang jelas dirugikan. Apalagi kalau LSM itu jelas setidaknya dapat menunjukkan identitas diri yang sah," kata seorang kades lain yang juga meminta identitasnya tidak dipublis.

Menanggapi kondisi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) Kabupaten Talaud berjanji akan melakukan pendalaman ulang terhadap sejumlah LSM atau Ormas yang sudah terdaftar di daerah. Kabid Kelembagaan dan Partisipasi Politik Kesbangpol, Mexi Tamaroba SH mengatakan, setiap Ormas atau LSM diharuskan menyampaikan laporan keberadaan organisasi mereka kepada pemerintah daerah dalam hal ini ke Badan Kesbangpol dan Linmas Talaud, sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

Sesuai dengan PP nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, selanjutnya Ormas tersebut akan di verifikasi oleh tim verifikasi Kesbangpol dan Linmas Talaud.

"Jadi kami harus memverifikasi dulu Ormas atau LSM yang mendaftar sesuai syarat dan kajian," ujar Tamaroba.

Lanjut Tamaroba, untuk itu bagi LSM atau Ormas yang berkepentingan dalam membangun daerah. Diharapkan bisa menjadi teman mitra yang baik, jangan melakukan hal buruk ditengah masyarakat. Apalagi melakukan pemerasan dan pengancaman pelaporan ke aparat hukum terkait pelaksanaan pekerjaan di desa.

Saat ditanya soal sanksi LSM atau Ormas nakal. Tamaroba mengatakan pihaknya akan berusaha mengevaluasi. Terutama kegiatan mereka tetap akan dilakukan pengawasan dan akan bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum. Dan jika terlalu buruk, maka LSM atau Ormas tersebut akan dicabut isinya atau Black List melalui pengadilan.

Untuk itu, kepada Pemerintah Desa dan masyarakat yang mengetahui atau mendapati LSM atau Ormas yang melakukan Investigasi terkait pengelolaan dana desa yang ujung-ujungnya melakukan penngancaman dan pememerasan. Segera dilaporkan kepada penegak hukum kepolisian setempat. Himbaunya.

Diketahui, ada 57 LSM atau Ormas yang tercatat di Kesbangpol Kabupaten Talaud.(jos tumimbang)


Komentar