Proteksi Pelanggaran Pilkada, Bawaslu Kumpul Pers


Manado, MS

 

Giat menekan potensi terjadinya pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, intens dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Upaya tersebut diwujudkan dengan mengumpul insan pers hingga pemantau pemilihan umum (pemilu).

 

Bawaslu Provinsi Sulut melalui Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga menggelar Rapat koordinasi (rakor) bersama Pemangku Kepentingan (pemantau pemilu dan media massa cetak/elektronik) Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Tahun 2019. Kegiatan mulai, Selasa (17/12) hingga Kamis (18/12), di Hotel Aryaduta. Diawali dengan arahan dari pimpinan Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangellu, Mustarin Humagi dan Kenly Poluan. Selanjutnya dibuka Kenly Poluan selaku Ketua Divisi yang menyelenggarakan kegiatan tersebut.

 

Dalam arahan Supriyadi Pangellu menyambut baik kedatangan seluruh undangan dalam rakor tersebut. Ini dalam rangka bersama-sama menghadirkan kualitas pilkada 2020 nanti. "Tentunya media massa adalah mitra kami dalam rangka juga pengawasan dalam pemilu," ujar Pangellu.

 

Mustarin mengungkapkan, ini merupakan pertemuan perdana dengan media menyongsong pemilihan di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten kota di Sulut. Menurutnya, ada beragam persoalan yang perlu adanya keterlibatan media dalam pengawasan. Upaya menangkalnya maka seluruh media massa juga perlu terlibat. Seperti masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Begitu juga dengan mahar politik. Kalau ini untuk menggunakan regulasi tidak ada. Ini juga harus jadi perhatian untuk menghadirkan pemilu yang bermartabat. Makanya kami berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bergabung dengan kita," pungkasnya.

 

Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat serta Antar Lembaga, Kenly Poluan menyampaikan, dirinya ingin memberikan penegasan bahwa kegiatan tersebut ikhtiarnya untuk lebih banyak mendengar masukan dari peserta. Pelibatan semua elemen supaya ke depan diharapkan tidak ada pelanggaran. "Bisa dicegah tidak hanya Bawaslu tapi semua elemen dalam tiga kali atau empat undangan. Kami ingin lebih banyak menghadirkan satu aktivitas bersama," tuturnya. (arfin tompodung)


Komentar