TUNTUTAN pemekaran daerah meletup. Desakan mencabut keran moratorium ikut membumi. Hasrat ratusan wilayah termasuk beberapa wilayah di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) kian membuncah. Aspirasi yang sejak lama diperjuangkan itu mendapat atensi positif dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Demikian Anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut, Ir Stefanus Berty Arnicotje Nicolaas Liow MAP atau SBANL. Menurut dia, pihaknya (DPD) konsisten mengawal setiap aspirasi masyarakat. “Iya, di 2020 ini kami tetap konsisten untuk mengawal aspirasi masyarakat termasuk pembentukan DOB. Sejauh ini, DPD sangat proaktif menyuarakan tentang DOB,” aku SBANL kepada wartawan, belum lama.

Dia mengakui pada periode lalu, pimpinan di DPD telah menyuarakan tentang perkembangan moratorium pemekaran wilayah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut SBANL, pemerintah mengakui masih terkendala pada anggaran. “Memang saat itu, pemerintah mengakui terkendala soal anggaran. Tapi, kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan itu,” tandas mantan Ketua Komisi Pria Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM itu.

SBANL beranggapan, dukungan DPD itu sangat bulat. Namun, dengan keinginan banyaknya daerah menjadi DOB, dia menyarakan agar persyaratan menjadi DOB bisa lebih diperketat. “Ya, tinggal diperketat untuk syarat terbentuknya wilayah. Saya kira untuk anggaran, pemerintah dapat melakukan pengkajian secara matang. Usul kami, perketat saja untuk syarat-syarat pembentukan wilayah,” kunci senator yang dikenal akrab dengan Kuli Tinta ini.(victor rempas)