Bawaslu ‘Pelototi’ Pengumpulan KTP Jalur Perseorangan


Praktik kecurangan di arena pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 menyulut gerak preventif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Strategi membendung politik uang jadi salah satu prioritas. Tak hanya pendaftaran melalui partai politik, jalur perseorangan pun dipastikan tak luput dari pengawasan. Proses pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dinilai rawan permainan uang bakal dipelototi.

 

Penegasan itu dilayangkan pimpinan Bawaslu Sulut, Supriyadi Pangellu. Menurutnya, setiap peserta pasti akan berusaha mencapai dukungan jalur perseorangan.

"Tetapi yang harus diperhatikan adalah rambu-rambu termasuk masyarakat harus perhatikan batasan siapa yang dapat memberikan dukungan termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) Polri (Kepolisian Republik Indonesia) untuk meberikan dukungan ke proses jalur perseorangan," ungkap Pangellu, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Apabila nanti di lapangan dalam prosesnya ada permintaan dukungan kemudian diiringi iming-iming semacam imbalan maka wajib melaporkan ke pihaknya. Supaya nanti berdasarkan laporan tersebut akan ditindaklanjuti pengawas pemilu. "Misalnya seperti ada yang bilang bapak atau ibu bisa  memberikan dukungan KTP nanti akan kami berikan ini dan itu," ungkap Pangellu.

Dirinya mengungkapkan, pihaknya terbuka terhadap masyarakat yang akan memberikan info terkait hal ini kepada Bawaslu Sulut dan jajarannya. "Paling tidak terbuka untuk secara jujur melaporkan kepada kami. Termasuk juga teman-teman media (pers, red)," ujarnya. (arfin tompodung)

 


Komentar