Tambah THL Sepihak, Gubernur Pastikan Kepsek Diganti


ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), resmi diketuk dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Rabu (19/9) kemarin. Namun ada pos anggaran yang menuai kritik tajam dari Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK).

Utamanya untuk anggaran di sektor pariwisata yang disinyalir melambung di injury time. FRNK menduga penambahan anggaran di sektor itu, demi kepentingan oknum-oknum pengusaha tertentu. Catatan kritis itu tertuang dalam pandangan FRNK di sidang paripurna kemarin.

Ketua Fraksi FRNK DPRD Sulut, Felly Runtuwene, ketika diwawancarai tak menampik adanya indikasi tersebut. Menurutnya, APBD-P semestinya tidak digunakan untuk kepentingan atau bisnis pribadi  dari pengusaha tertentu. “Ya, memang ada dugaan seperti,” kata politisi Nasdem itu.

Dugaan itu lanjut Felly, terendus dari anggaran pariwisata yang awalnya Rp1,7 miliar lebih, berubah menjadi 4,2 miliar atau mengalami tambahan Rp2,4 miliar.  “Waktu saya tanya tambahan untuk apa?.  Dijawab untuk membuat jalan akses pariwisata di Tampusu dan Tetempangan. Ini yang menjadi pertanyaan. Itu kan tempat pariwisata milik pribadi, kenapa dianggarkan,” semburnya.

“Padahal banyak infrastruktur publik yang perlu dibenahi lagi. Kalau usaha pariwisata yang dimiliki pengusaha tertentu, biar saja mereka yang buat akses jalan itu. Kenapa harus pakai anggaran provinsi,” tegas Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulut itu.

Destinasi pariwisata milik umum atau pemerintah dinilai masih banyak yang membutuhkan perbaikan. Apalagi menurutnya, kondisi keuangan kabupaten kota hanya pas-pasan untuk pembangunan. “Apa tidak ada tempat pariwisata yang lain. Memang ini secara keseluruhan untuk Sulut, oke. Tapi ada yang dikelola pemerintah yang infrastrukturnya masih sangat memprihatinkan. Kenapa kita harus prioritaskan yang milik pribadi. Dengan kondisi keuangan kita yang pas-pasan,” kicaunya lagi.

“Ini juga jadi catatan bagi pemerintah agar harus lebih memprioritaskan kepentingan infrastruktur publik daripada kepentingan usaha dari perorangan,” timpalnya. (arfin tompodung)


Komentar