CATATAN UNTUK OD-SK


Manado, MS

23 September 2018, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memasuki usia ke-54. Banyak kemajuan telah terajut indah. Apalagi di era Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK). Apresiasi publik ramai menyeruak. Seiring dengan itu, terselip sejumlah catatan kritis.

Mengamati cermat wajah jazirah utara Selebes kini, ada perkembangan luar biasa yang terlukis jelas. Duet ‘Sulut Hebat’, OD-SK mampu mencatatkan serangkaian kemajuan. Beberapa di antaranya, belum pernah tercatat di era pemerintahan sebelumnya. Terutama perkembangan di sektor pariwisata.  

Pencapaian OD-SK itu ikut diakui mantan Penjabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono. “Sepengetahuan saya karena saya pernah memimpin sebagai Penjabat Gubernur, setelah saya keliling, sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam kepemimpinan Bapak Olly Dondokambey dan Steven Kandouw. Namun, perkembangan ke depan, saya kira ada hal yang masih harus perlu mendapat perhatian,” tutur Soni Sumarsono.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengakui, Sulut seperti surga di wilayah timur Indonesia. Sangat indah dan banyak potensi yang harus digali.

Catatan lain ditegaskan Soni. Membangun Sulut tidak harus selalu menggantungkan kepada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “APBD itu punya pengaruh hanya 30 persen. Sisanya 70 persen kekuatan pembangunan pada swasta dan swadaya masyarakat.  Oleh karena itu ke depan saya kira harus dicari sumber-sumber pembiayaan dari non-APBD melalui pola-pola kerjasama dengan swasta,” jelasnya.

“Pemanfaatan aset-aset yang dilakukan daerah perlu kembali dikaji atau dikerjasamakan dengan swasta. Yang penting bagaimana dengan kekuatan APBD kita yang sangat minim ini, kita tetap bisa memacu pembangunan dengan peran dari pada sumber-sumber insvestasi di luar APBD. Tentu  dengan berbagai terobosan. Itu langkah ke depan yang saya rasa perlu di kembangkan,” terang Sumarsono.

Soni juga mencatat, iklim kondusif hubungan provinsi Sulut dan pusat sangat bagus. “Saya kira hubungan provinsi dan kabupaten kota harus lebih bagus. Karena membangun Sulut ini tidak bisa parsial. Contoh konkrit, dunia pariwisata. Saya lihat masing-masing kabupaten dan kota mempromosikan sendiri-sendiri. Bayangkan kalau promosinya disatukan, ditangani oleh provinsi, sekaligus mencakup nama seluruh kabupaten kota. Dalam bentuk paket. Itu lebih efektif dan lebih membangun kebersamaan,” sarannya.

“Ini saatnya kita mempromosikan satu kesatuan. Seperti di Bali, kabupaten dan kota tidak  promosi sendiri-sendiri. Semua dana pariwisata disatukan dalam provinsi. Provinsi yang menggerakan pariwisata daerah dan provinsilah yang menunjuk anggaran pariwisata,” terang sosok hangat yang baru selesai menunaikan tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulsel ini.

Momen HUT ke-54 ini harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi. Agar Sulut semakin hebat. “HUT adalah peringatan memperingati apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan. Tujuan wisatawan itu tidak hanya mencari pemandangan alam karena dari hasil studi, 67 persen orang datang wisata karena  faktor budaya. Kemudian ingin melihat perbedaan budaya dan aspek-aspek lain dari budaya. Karena itulah Sulut adalah gudang kekayaan dan potensi budaya. Ke depan harus dipikirkan untuk bisa ada Perda Budaya. Kekayaan budaya dieksplor, kemudian jadi program secara sistematis,” kuncinya.

 

OD-SK HARMONIS, HADIAH TERINDAH

Banyak catatan apresiasi yang bisa diberikan publik bumi nyiur melambai kepada pemegang ‘mapatu’ Sulut. Pencapaian yang mampu diukir jadi alasan. Prestasi itu jadi kado untuk rakyat Sulut.

Namun, hubungan harmonis yang mampu dipelihara Gubernur Olly Dondokambey dengan Wagub Steven Kandow hingga kini, dinilai sebagai hadiah terindah di HUT Sulut ke-54. Pendapat itu dilontarkan pakar politik dan pemerintahan, Ferry Liando.

“Sulut merayakan HUT ke-54. Kebanggaan bagi masyarakat Sulut karena mendapat kado istimewa dari pasangan gubernur dan wakil gubernur. Kado istimewa itu adalah tetap harmonisnya hubungan keduanya. Pasangan ini merupakan penyelamat wajah dari kekuasaan politik di Sulawesi Utara,” aku Liando.

Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini mengurai, secara umum gambaran kekuasan politik di Sulut selalu identik dengan konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dampaknya di daerah-daerah itu adalah buruknya penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah dikendalikan dalam dua gerbong, aparat birokrat seakan memiliki dua matahari. Yang bingung adalah para pejabat  birokrat. Sulit untuk menentukan mengikuti arah yang mana. Akibatnya program dan pembagunan berjalan tanpa kepastian. Oleh karena itu gaya kepemimpinan keduanya  (OD-SD) perlu diapresiasi. Karena sampai saat ini masih mampu menjaga harmonisasi kepemimpinan,” terang Mner Ferry.

Tokoh Sulut yang selalu mengamati secara kritis jalannya roda pemerintahan daerah Sulut ini menegaskan, pasangan OD-SK perlu dijaga dan dikawal, agar prestasi hari ini tetap dijaga. Dijelaskan, di daerah lain, konflik pasangan kepala daerah terjadi sebab ada pihak yang sengaja mengadu domba.

“Salah satu yang perlu dijaga adalah kemungkinan munculnya pihak lain di sekitar kekuasaan yang bisa saja dengan sengaja mengadu domba keduanya. Ketika keduanya konflik maka pihak yang mengadu domba  itu yang mengambil untung atas efek dari konflik keduanya itu,” warning Liando.

Di ujung komentarnya, Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat ini menegaskan, salah satu tantangan terberat  kepemimpinan OD-SK adalah belum bersinerginya program Pemprov Sulut dengan sebagian pemerintah kabupaten dan kota.

“Hasil kajian evaluasi otonomi daerah, salah satu kendala saat ini adalah belum bersinergi program pemerintahan secara vertikal. Terutama bagi daerah yang gubernurnya berbeda latar belakang partai politik dengan bupati atau walikota. Koordinasinya sangat lemah. Sebab kebanyakan pemerintah kabupaten kota amat sulit menyelaraskan program pemerintah secara terpadu. Sebagai contoh, semangat Pemprov Sulut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan kerap tidak didukung oleh kebijakan di kabupaten dan kota,” singgung Liando.

 

JANGAN TOLERANSI DENGAN PEJABAT

Sulut lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964. Fakta, sudah banyak capaian yang tergapai dalam perjalanan 54 tahun. Pengakuan itu dilayangkan pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka.

Namun menurutnya, masalah kini bukan lagi di soal capaian selama ini tapi masalah yang akan muncul ke depan. Bagaimana Sulut menatap 55 tahun dan seterusnya. “Karena akan semakin berat dan beragam tantangan ke depan. Ekspektasi masyarakat pun semakin tinggi. Ini menunjukan perlu komitmen besar dari semua pihak, terlebih khusus dari OD-SK dan jajaran Pemprov Sulut untuk menjawab tantangan ke depan,” tandas Tumbeleka.

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada (UGM) ini pun mengkritisi para pejabat di kabinet OD-SK. Ia menilai, ada fakta kinerja pemerintahan belum sesuai harapan. Ini tergambar dari derap pembangunan yang diharapankan pemimpin Sulut, OD-SK masih jauh dari istilah sinkron. Terasa tidak sedikit pejabat yang masih terjebak zona nyaman masa lalu.

“Masa 2,5 tahun (kepemimpinan OD-SK) seyogianya telah cukup untuk tidak lagi tergagap dengan ide atau gagasan pemimpin. Para pejabat di jajaran Pemprov Sulut perlu menyadari makna dari peningkatan kapasitas sehingga dapat memenuhi harapan pemimpin,” tutur Tumbelaka.

“Pola pikir bekerja atau melaksanakan tugas berbasis kinerja harus dimaknai dengan hasil atau capaian yang tidak sekedar standar umum yang biasa-biasa saja tapi perlu dimaknai sebagai berbasis prestasi. Perlu menimbulkan rasa memiliki terhadap daerah Sulut yang dibanggakan karena dari sana akan menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap capaian pembangunan yang gemilang, yang semua bermuara untuk rakyat Sulut,” sambungnya.

Ditegaskan Tumbelaka, tujuan dan upaya dari duet OD-SK telah jelas. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah terinventarisasi dan teridentifikasi. Terutama masalah kinerja dari sejumlah pejabat di jajaran Pemprov Sulut.

“Jika melihat hal ini maka disadari Sulut dalam menatap 55 tahun dan tahun-tahun ke depan, masih menyimpan sejumlah PR penting. Khusus untuk kinerja, nampaknya duet OD-SK wajib menyadari bahwa langkah memberi toleransi terhadap kinerja dari sejumlah pejabat seperti yang selama ini diambil akan berdampak terhadap ‘mimpi indah’ OD-SK,” tandasnya.

“Jika kebijakan memberi toleransi terhadap pejabat ini terus dilakukan, reputasi OD-SK yang akan dipertaruhkan,” tegas Tumbelaka. (sonny dinar)

 

 

 


Komentar


Sponsors

Sponsors