Manado, MS

Gerak pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 makin diperkuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Pengawasan pemilu di ruang privat ikut diterobos. Program pengawasan partisipatif digenjot Bawaslu dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat. Tekad mewujudkan pemilu yang berkualitas jadi prioritas.

"Kita terus melibatkan peran semua kalangan untuk mengawasi terkait pemilihan ini dalam rangka mewujudkan kualitas pemilu yang baik," lugas Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Sulut, Kenly Poluan, disela kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Gubernur Bupati Walikota tahun 2020 di Provinsi Sulut, Rabu (4/2) kemarin, di Hotel Grand Puri Manado.

Kegiatan ini, kata dia, digelar sebagai bentuk untuk melibatkan elemen masyarakat dalam partisipasi pengawasan. "Karena disadari memang bahwa upaya ini (pengawasan pemilu, red) tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu melainkan semua masyarakat," ujar Poluan.

Salah satu pemateri dalam kegiatan ini Jerry Sumampouw dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi) menyampaikan, saling mengingatkan sangat penting untuk memperkecil daya politik uang. Memang menurutnya, ada banyak kasus terlihat sebagai pelanggaran namun belum bisa ditindak sekarang. "Misalnya baliho slogan ODSK yang pakai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Katanya bagian dari program. Namun bisa saja ini bukan hanya di provinsi tapi di kabupaten kota yang juga punya incumbent," ujar Jerry.

Masalahnya menurut Sumampouw, pertanyaan wartawan dari pemilu ke pemilu hampir tidak pernah berubah. Sudah beberapa kali berganti generasi di kalangan pers namun masalah seperti politik uang masih jadi perbincangan.

"Beberapa generasi wartawan berganti itu juga yang ditanya wartawan tentang ke kita," pungkasnya.

Diketahui, dalam kegiatan sosialisasi itu ikut melibatkan kalangan badan eksekutif mahasiswa di Sulut, sejumlah asosiasi guru dan pusat pemilihan umum akses disabilitas Sulut. (arfin tompodung)