Kapolda Warning Pelindung Tambang Ilegal


Kotamobagu, MS

 

Komitmen Kapolda Sulawesi Utara (Sulut)  Irjen Pol Royke Lumowa untuk memberangus aksi Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI), tak sekedar isapan jempol. Mantan Kapolda Maluku itu intens mendorong Korps Bhayangkara di Bumi Nyiur Melambai untuk menindak penambangan ilegal.

Oknum-oknum yang diduga ikut melindungi tindak melanggar hukum itu, ikut disasar. Jebolan Akpol 1987 jamin akan menindak siapapun yang terbukti melindungi aktifitas PETI di Sulut.

Penegasan itu dilayangkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, saat melakukan kunjungan di Kotamobagu, Kamis (12/3) kemarin. Jenderal bintang dua itu, menekankan aktifitas PETI merupakan sebuah tindakan pencurian.  “Tambang ilegal dilarang. Kenapa dilarang, Karena itu ilegal alias mencuri. Curi hasil tambang dengan cara ilegal,” tegasnya.

“Juga merusak lingkungan. Dan itu melanggar UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya 10 tahun,” sambung Kapolda  yang didampingi Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati.

Lanjut Lumowa, tujuan kunjungannya ke Kotamobagu untuk menyapa masyarakat sekaligus memantau lokasi yang rawan PETI. “Saya ingin melihat situasi kamtibmas dan juga melihat di tempat-tempat rawan pertambangan emas tanpa ijin,” beber eks Kapoltabes Manado itu.

Mantan Kapolda Papua Barat itu pun menyupport sekaligus memberikan keyakinan kepada Kapolres untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku PETI.

“Silahkan saja dilakukan tindakan tanpa ragu-ragu. Karena ini sudah perintah dari Polda. Tidak ada tambang ilegal yang saya suport,” lugas Jenderal asal Kawanua itu.  

Pelaku PETI yang menggunakan alat berat diminta untuk segera dihentikan dan aktifitas penambangannya ditutup. “Bagi mereka yang tambang tradisional, akan diberi tahu pelan-pelan. Kita beri waktu 1 bulan. Jadi kita sosialisasi dulu,” ungkap Lumowa.

“Siapapun melindungi PETI pasti akan di proses hukum.  Bagi aparat yang kedapatan juga ikut melindungi PETI, pasti akan ditindak tegas juga. Aparat harus memberikan contoh yang baik,” imbuh mantan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Konflik dan Kontigensi Kemenkopolhukam itu.(tbn)


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Sponsors