Efek Covid-19, DPRD Minut Sorot Kinerja Eksekutif


Airmadidi, MS

Kritik keras menghantam kinerja pihak eksekutif di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Nada miring kali ini dilempar petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Gerak pemerintah dinilai lambat mencegah penyebaran wabah coronavirus disease 2019 atau covid-19.

Ketua DPRD Minut Denny Lolong S.Sos menyebut sejauh ini pihaknya belum menerima usulan kebijakan pemerintah terkait pergeseran anggaran untuk pencegahan virus corona. Padahal 168 warga Minut sudah masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).

“Pemkab kami nilai tidak peka. Seharusnya anggaran itu secepatnya disiapkan. Pemerintah hadir dulu dalam kondisi seperti ini," tegas Lolong, kemarin.

"Kami sedang tunggu apa kebijakan eksekutif, sampai hari ini pemkab belum menyampaikan ada kebijakan apa untuk mencegah corona ini. Sampai sekarang belum ada. Pergeseran anggaran belum ada,” sorotnya.

Pemerintah didesak pro aktif dan gerak cepat menyiapkan segala kebutuhan untuk mencegah dan penanganan virus tersebut. Kesiapan RSUD Maria Walanda Maramis dan semua Puskesmas, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis dan masyarakat, tempat cuci tangan di berbagai lokasi di Minut, dan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Lolong mengingatkan pemerintah daerah bahwa dana pergeseran yang nanti akan diajukan hanya digunakan untuk penanganan covid 19.

“Sesuai surat edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, pergeseran anggaran hanya untuk pencegahan dan penanganan covid 19, tidak ada anggaran lain-lain. Jangan sampai uang yang keluar justru salah sasaran,” tegas Lolong.

Sebaliknya dia mengapresiasi kebijakan Pemprov Sulut yang langsung menganggarkan Rp45 miliar untuk penanganan covid-19. “Tindakan Gubernur Olly Dondokambey harus diikuti pemerintah di 15 kabupaten/kota se-Sulut,” tandas Delon sapaan akrabnya.

Lanjut dia, beberapa kas anggaran yang bisa digunakan seperti dana cadangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan anggaran perjalanan dinas pejabat.

“Kami mendukung himbauan Presiden jangan ada perjalanan dinas. Bisa juga dana perjalanan dinas dipakai untuk tanggulangi kasus corona ini tapi yang pertama gunakan dulu dana cadangan atau dana darurat bencana. Dana itu kan ada, bisa segera dipakai untuk masyarakat. Jika dari pemkab sudah ada permintaan, pasti dewan langsung terima. Kemarin baru ada surat masuk untuk minta pergeseran tapi lampirannya belum ada untuk apa dilakukan pergeseran,” tegas Lolong.(risky adrian)


Komentar