Manado, MS

Sinyal pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menguat. Upaya penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) jadi penyebab. Dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dilirik.

Gaung ini datang pula dari Wakil Ketua Fraksi bumi Nyiur Melambai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Ayub Ali Albugis. Ia menjelaskan, memang rencananya akan ada pergeseran anggaran untuk Covid-19 dari APBD. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diharapkannya bisa duduk bersama dewan membicarakan APBD yang sudah diketuk lalu. "Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sulut dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), mari duduk bersama membicarakan hal yang betul-betul urgen," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Senin (30/3), saat dihubungi.

Anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado tersebut menyampaikan, secara pribadi dirinya meminta untuk dipikirkan terkait dana Pilkada Sulut. Siapa tahu memungkinkan dapat digeser untuk penanganan Covid-19. "Usulan dari PAN apakah memungkinkan, kalau bisa pak gubernur untuk menggeser apa yang dihibahkan itu (dana pilkada, red) supaya bisa diberikan untuk dana Covid-19," ujar Anggota Banggar DPRD Sulut ini.

Dirinya memberikan pilihan kepada pemerintah, tentang mana yang harus diutamakan. Perhelatan Pilkada atau kepentingan kemanusiaan. "Kan kemanusiaan lebih penting, walaupun dana pilkada digeser. Bagaimanapun, kemanusiaan lebih penting dari pilkada. Kemanusiaan lebih membahayakan.  Mungkin bisa terjadi (pergeseran dana pilkada, red) saya mengusulkan demikian agar dipikirkan kembali, pikirkan pilkada atau kemanusiaan," ungkap Ayub.

Harapannya benar-benar dilakukan peninjauan kembali hibah yang diberikan  untuk pilkada. "Jadi untuk kemanusiaan atau pilkada. Apakah hasil dari pilkada bisa maksimal? Saya akan bersuara di Banggar. Kalau dari pusat (penyelenggara Pilkada, red) akan menunda sampai 2021 (Pilkada 2020, red) alangkah baiknya. Anggaran digunakan dulu untuk Covid-19. Demi kebaikan," ujarnya.

Dirinya belum mengetahui pergeseran tersebut akan digunakan untuk apa. "Apakah itu juga untuk yang akan dirumahkan atau bagaimana, pastinya pemerintah harus duduk dengan dewan untuk memikirkan ini. Kalau untuk mengcover orang-orang yang stay di rumah apakah APBD mampu? Makanya saya usulkan untuk memikirkan hibah itu (pilkada, red)," kuncinya.

Diketahui, kabar berhembus sudah ada surat beredar di media sosial tentang kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada bagian bawahnya ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Ketua Rapat Ahmad Tandjung, Ketua KPU RI, Arief Budiman, pelaksana tugas Ketua DKPP Muhammad dan Ketua Bawaslu RI Abhan.

Di dalamnya berisi 4 hal kesimpulan. Pertama, Komisi 2 DPR RI menyetujui penundaan tahapan pilkada 2020 yang belum selesai dan belum dilaksanakan.  Kedua, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilanjutkan atas keputusan pemerintah, KPU dan DPR. Ketiga, dengan penundaan pelaksanaan pilkada Komisi 2 meminta pemerintah untuk siapkan payung hukum  baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Keempat, dengan penundaan itu komisi 2 meminta kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak merealokasi dana pilkada serentak yang belum terpakai untuk penanganan Covid-19.

KPU Sulut ketika dikonfirmasi terkait surat yang beredar di medsos itu menyampaikan, belum mendapat petunjuk dari pusat. "Belum tahu seperti apa. Masih sementara cek. Saya tahu ada RDP tapi kita belum tahu apa itu yang jadi hasil. Kita tinggal menunggu petunjuk KPU RI," ungkap Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi.

Menurutnya, apabila nanti akan ada penundaan atau pergeseran anggaran pilkada maka harus ada payung hukum. "Kita tetap tunggu payung hukum. Tapi yang pasti namanya hirarki kita menunggu dari KPU RI," jelasnya. (arfin tompodung)