Manado, MS

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado Jusuf Wowor mengatakan, bakal ditundanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dana sisa yang belum terpakai, sepakat siap dikembalikan.

Menurutnya, anggaran untuk menjalankan tahapan tersebut jika perlu untuk penanganan Virus Corona sangat penting.

"Turut mencegah penyebaran Covid-19 amat penting, sehingga mereka mengikuti pula instruksi jika akan dikembalikan," katanya, di kantor KPU Manado, Selasa (31/3) kemarin.

Lanjut dia, kondisi ini seturut pula instruksi KPU RI ketika mengadakan rapat bersama di pusat, antara Kemendagri, Komisi II DPR RI, Bawaslu dan DKPP, Senin lalu.

Menurut dia, dari situ pula perbincangan penundaan Pilkada serentak jadi bagian utama pertemuan.

Mereka pun, di daerah mendukung apa yang telah dihasilkan yang merupakan kebijakan pemerintah bersama.

"Hasil pembicaraan itu, kami KPU Manado harus ikuti," ujarnya.

Senada disampaikan, salah satu komisioner Abdul Gaffur Subaer bahwa keputusan pemerintah untuk penundaan pemilihan itu, adalah sampai batas waktu yang akan disampaikan kemudian.

Dia meminta, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) untuk tahapan pemilihan juga ditunda atau dihentikan, terutama yang dibiayai dengan NPHD.

Meski begitu, sosialisasi tetap dilaksanakan sebagai tugas rutin kelembagaan KPU dan peran serta dalam penyampaian dan edukasi tetang pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, melalui laman dan optimalkan medsos.

"KPU sedang menyiapkan petunjuk penundaan dan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban NPHD yang sudah digunakan, untuk direalokasi oleh pemda," kuncinya.

Terkait pergeseran dana Pilkada, ikut dikumandangkan anggota DPRD Manado Hengky Kalwalo, dimana memberi anjuran serupa.

Kata dia, dana hibah tersebut baiknya bagi penanganan virus Corona atau Covid-19 di kota Manado. Dengan beralaskan kesepakatan penundaan Pilkada serentak 2020 oleh pihak pusat.

Mereka, tambah politisi PDIP sebagai legislatif pun, besar peluangnya memberi persetujuan dari maksud digesernya anggaran miliaran rupiah.

"Jika itu bagi kepentingan masyarakat, kami dengan eksekutif sebagai penyelenggara daerah, bersama menata kembali lewat APBD-Perubahan 2020 pun APBD induk 2021," ungkapnya. (devy kumaat)