Manado, MS

Sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai beresiko di tengah wabah covid-19 saat ini. Agenda pesta demokrasi yang sedianya berlangsung Desember 2020 nanti dikhawatirkan justru memparah kondisi negara jika melibatkan rakyat secara langsung. Teranyar, menyeruak usulan pemberlakuan ulang sistem pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana itu salah satunya dihembuskan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk.

Ia menyetujui jadwal yang diatur melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2020 dimana pilkada serentak digelar Desember 2020. Hanya saja, menurut Tuuk pemilihannya tidak dilakukan langsung oleh rakyat namun dipilih wakil rakyat.

"Menurut saya pergeseran jadwal pelaksanaan Pilkada ini ok, buat saja tanggal 9 Desember. Tapi pelaksanaannya tidak langsung dari masyarakat tapi dipilih DPRD. Pergeseran pilkada ini kan karena covid-19. Kalau dengan melihat tren para ahli berpendapat, virus ini tidak akan habis Desember," ungkap Tuuk, Senin (11/5), di ruang kerjanya.

Dalam konferensi pers dari para ahli, biaya pilkada Rp15,3 triliun. Nominal itu bagi Tuuk sangat besar. "Kalau beli sapi karena ini kan orang sudah susah, kemudian dibagi ke masyarakat dia dapat 3 juta ekor. Kalau beli beras kong kase makang 1 orang akan makang 7 kilogram. Dimakan 250 juta penduduk Indonesia. Kurang lebih dimakan 25 hari," ujar wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.

Menurutnya, kalau Pilkada ditunda lagi maka akan timbul sejumlah masalah. Seperti ada banyak daerah akan kekosongan pemerintahan. Ini juga memberikan dampak adminstrasi. Selanjutnya dampak ekonomi yang nantinya anggaran pilkada cuma dihabiskan seperti itu saja. "Ini pelatihan-pelatihan, percetakan, sementara tidak ada yang bisa memastikan covid berakhir kapan. Daripada dilaksanakan kemudian tidak ada yang datang di tempat pemilihan. Partisipasi pemilih tidak akan capai. Kualitas pemilu secara politik tidak baik. Keterlibatan masyarakat tidak ada," tuturnya. (arfin tompodung)