Manado, MS

Gerak penyaluran bantuan bagi yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih mengundang polemik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) terus ‘pasang mata’. Data penerima yang tidak sesuai peruntukkan jadi sorotan utama.

Kritik tajam itu datang dari Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan. Ia menyampaikan, mengenai data penerima bantuan menjadi koreksi bagi masyarakat terutama jemaat yang memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut. Hal itu karena ada yang memasukkan data penerima tidak sesuai ketentuan. “Kritikan kepada masyarakat dan jemaat karena ada yang memasukkan tidak sesuai. Sesuai surat edaran gubernur  dan pergub (peraturan gubernur) nomor 8 tahun 2020 yang dimasukkan data itu tidak bisa seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) atau pensiunan, makanya pemerintah agak kelabakan,” tegas Pangemanan, Selasa (12/5), saat diwawancarai sejumlah wartawan, di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, sesuai dengan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut penyaluran bantuannya menggantung kepada lembaga keagamaan. Kendalanya ketika ia turun di Bitung mengawasi penyaluran, karena ini lembaga keagamaan sehingga mengenai data kadang datang agak terlambat dimasukkan. “Apalagi gereja yang  sifatnya agak sentralistik dikumpul di tingkatan paling tinggi, misalnya sinode sehingga sinode belum mengirim data tersebut ke Dinsos. Dikritik Pemprov, padahal dari internal (gereja, red) sendiri  yang belum memasukan kepada Pemprov datanya,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia Sulut ini.  Selanjutnya menurut dia, kendalanya ada minim personil dalam hal teknis pengepakan sembako tersebut. Meski demikian ini sudah dilakukan dan secara bertahap dari Dinsos Sulut. “Personil juga yang agak minim. Pemprov berupaya melakukan penyaluran ini secara bertahap. Informasi Dinsos mengatakan, diprioritaskan rumah-rumah ibadah bagi agama islam karena yang sekarang ini juga bulan Ramadhan. Makanya gereja dan tempat lain dimohonkan bersabar,” ungkapnya.

Dirinya meminta agar masyarakat dan pemerintah dapat kooperatif agar dari perencanaan sampai penyaluran bantuan ini dapat terdistribusi dengan baik. “Bantuan kan ada juga dari pemerintah kabupaten kota, pusat dan dana desa. Makanya kami berharap kerja kolaboratif antara struktur pemerintah yang ada supaya nanti akan meringankan masyarakat,” tutupnya. (arfin tompodung)