Prabowo-Sandiaga Ikut Dipolisikan Soal Hoax


AKSI pembohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet berbuntut panjang. Tak hanya, Ratna yang terancam jerat hukum, namun ‘sekutu’ dari Juru Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu, ikut kena getah.

Terutama yang orang-orang yang ikut menebar hoax dan kebencian atas kasus Ratna tersebut. Itu menyusul dilaporkannya 17 orang terkait dugaan ujaran kebencian kasus Ratna Sarumpaet oleh sejumlah komunitas.

Laporan tersebut disampaikan Farhat Abbas dan kawan kawan di gedung Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018). Tujuh belas orang tersebut dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian dengan nomor laporan LP/B/1237/X/2018/BARESKRIM.

"Yang kami laporkan berkaitan dengan konspirasi dan permufakatan jahat, fitnah Ratna Sarumapet dirinya seolah-olah dizalimi," kata Direktur Eksekutif Komunitas Pengacara Indonesia Pro Jokowi (Kopi Pojok), Abdul Fakhridz Al Donggowi.

Selain Kopi Pojok, pihak-pihak yang melaporkan 17 orang ini adalah relawan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), Biar Pak Jokowi Saja (BPJS), dan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ).

Ke 17 orang yang dilaporkan itu masing-masing,Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Rachel Maryam, Rizal Ramli, Nanik S Deyang, Ferdinand Hutahaean, Arief Poyuono, Natalius Pigai, Fahira Idris, Habiburokhman, Hanum Rais, Said Didu, Eggi Sudjana, Captain Firdaus dan Dahnil Anzar Simanjuntak

Itu disusul dengan  Cyber Indonesia yang melaporkan 8 orang dalam kasus kabar bohong Ratna Sarumpaet dianiaya. Mereka dilaporkan dalam dugaan ujaran kebencian.  Delapan orang yang dilaporkan adalah Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simajuntak, Rachel Maryam, Fadli Zon, Ferdinand Hutahaean, dan Habiburokhman.

Cyber Indonesia melaporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/5315/X/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Tindak pidana yang dilaporkan adalah ujaran kebencian seperti dalam UU no 19 tahun 2016 tentang, ITE, dan UU no 1 tahun 1946 tentang hukum pidana.

"Bukti yang disampaikan, flashdisk isi video. Ada pidato Pak Prabowo saat Prescon (Press Conference), kemudian Ratna Sarumpaet, dan lainnya," ucap Ketua Cyber Indonesia, Muannas Al Aidid, kepada wartawan usai melapor di Mapolda Metro Jaya, Rabu (3/10).

Muannas mengatakan bahwa apa yang disampaikan para terlapor di media sosial atau media massa adalah berita hoax dan mengandung ujaran kebencian.

Terkait Ratna yang sudah mengakui kebohongan kasus pengeroyokan, dan beberapa tokoh sudah meminta maaf, Muannas menganggap hal itu tidak mengugurkan unsur pidana.

"Kalau bicara masalah hukum pidana, peristiwanya kan sudah terjadi. Proses hukum itu, ketika perbuatan sudah cocok dengan pidana. Ketika cocok ya sudah," kata Muannas.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta pun mengakui telah menerima   3 laporan mengenai kabar Ratna Sarumpaet mengaku dianiaya. Dalam 3 laporan itu, polisi diminta mengusut benar-tidaknya penganiayaan terhadap Ratna tersebut. Apabila benar hoax, pelaku penyebar harus diusut.

"Di mana laporan tersebut, mereka mencantumkan dan meminta polisi menyelidiki terkait berita bohong," ucap Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico di Polda Metro Jaya, Rabu (3/10).

Polisi pun melakukan penyelidikan berdasarkan laporan itu. Laporan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang diduga menyebarkan hoax berkaitan dengan penganiayaan Ratna.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto juga mengaku pihaknya masih mendalami perkara dugaan hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Ratna disebut tak bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tapi bisa dijerat dengan KUHP.

"Kalau Bu Ratna kan tidak menggunakan Undang-Undang ITE. Tapi bisa dijerat dengan KUHP. Kalau hoax itu (terkait) ITE. Dia (Ratna) kan nggak menggunakan ITE," katanya.

"Kan dia menyampaikan ke Pak Prabowo, kemudian Rachel Maryam juga itu menggunakan Twitter, Fadli Zon, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ini kan udah di-capture semua," sambung Setyo.

Terkait dugaan tindak pidana hoax penganiayaan, Ratna akan dipanggil sebagai saksi.  "Bu Ratna saksi, statusnya saksi. Nanti tetap akan dimintai keterangan, tapi sebatas saksi. Karena yang menyebarkan berita bohong terkait penganiayaan bukanlah Ratna,” terangnya.

Namun Setyo mengatakan pihak yang merasa dirugikan akibat kebohongan Ratna dapat melapor ke kepolisian. "Kalau ada yang dirugikan, nanti akan dilihat. Maaf nih, misalnya Fadli Zon, dia mendapatkan info dari Bu Ratna, nah itu (Ratna) bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka juga. Kalau Fadli Zon (bilang), ‘Lo, kan saya dapat info dari Bu Ratna,’" jelas Setyo.

Setyo menuturkan penyidik saat ini sedang melihat konstruksi hukum yang melibatkan Ratna Sarumpaet. "Kita lihat lagi kaitannya dengan konstruksi hukumnya seperti apa, siapa yang dirugikan, siapa yang langgar undang-undang, yang diatur," tandasnya.(dtc)

 


Komentar