Eksepsi Terdakwa Kasus Damkar Minsel Kandas


Manado, MS

Sidang kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) Minahasa Selatan (Minsel), dipastikan terus bergulir. Itu setelah Ketua Majelis Hakim, Vincentius Banar menolak eksepsi yang diajukan terdakwa NR alias Nofriets. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel diminta menghadirkan saksi-saksi di persidangan.

 

Putusan kelanjutan sidang disampaikan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Kamis (4/10) kemarin. "Menolak eksepsi dari terdakwa dan melanjutkan kasus ini pada pokok perkara," kata Banar dalam persidangan.

 

"Sidang dilanjutkan tanggal 16 oktober dengan agenda pemeriksaan saksi," timpal Banar.

 

Saat sidang, Senin (17/9) lalu, kedua terdakwa,  NRR alias Nofriets selaku eks Kepala Satpol-PP Minsel  dan  AM alias Mokodompit selaku Direktur CV Pasir Mutiara, telah didakwa bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 

Terdakwa Nofriets yang tak terima dengan dakwaan JPU tersebut akhirnya mengajukan eksepsi. Hal ini jelas berbeda dengan terdakwan Mokodompit yang memilih untuk tidak mengajukan nota pembelaan.

 

Sebagaimana dalam dakwaa JPU,  Nofrits telah dijerat pidana karena pada saat pengadaan mobil Damkar berbandrol Rp 1,8 miliar, selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menjalankan proses sesuai dengan ketentuan.

 

Bahkan diduga kuat dirinya sengaja memaksakan agar perusahaan Mokodompit yang memegang proyek tersebut.

 

Alhasil saat proyek dijalankan, didapati pihak kejaksaan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal itu turut diperkuat dengan dengan audit internal milik Kejaksaan, yang menyimpulkan kerugian secara total dengan bersandar pada perhitungan ahli, menyatakan mobil Damkar tersebut tidak layak untuk beroperasi.

 

Sehingga, kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini disebutkan mencapai pada angka Rp 1,7 miliar lebih.

 

Guna mempertanggungjawabkan perbuatan itu, Nofriets dan Mokodompit dijerat pasal 2 juncto (jo) pasal 18 dan pasal 3 juncto (jo) pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,  sebagaimana sudah diubah dengan UU Bomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (kharisma kurama)


Komentar


Sponsors

Sponsors