Tak Mampu Hadirkan VAP Cs, Kejati Sulut Diuji


Manado, MS

 

Dendang sumbang aktivis, mulai menyasar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut). Ketidakmampuan menghadirkan saksi kunci Vonnie Anneke Panambunan (VAP) Cs dalam sidang perkara korupsi proyek pemecah ombak Minahasa Utara (Minut), jadi pemicu. Integritas Korps Baju Cokelat besutan M Roskanedi, mulai diragukan. Dugaan ‘main mata’ pun tak terhindarkan.

“Drama” persidangan itu mengundang sorot aktivis muda Sulut, Juan Ratu. Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak serius dalam menangani kasus mega proyek ini. "Hal itu dapat dilihat saat JPU dalam persidangan tak mampu untuk menghadirkan VAP Cs," kata Ratu, Minggu (7/10) kemarin.

Padahal, lanjutnya, surat penetapan yang diajukan JPU telah dikabulkan Majelis Hakim. "Surat penetapan yang diajukan sudah dikabulkan Majelis Hakim, tapi JPU tetap saja tak mampu menghadirkan para saksi," ketusnya.

"Ini sudah yang kedua kali, kejadian semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya-upaya untuk melindungi Vonnie Anneke Panambunan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, ‘titah’ Majelis Hakim untuk menghadirkan Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonni Anneke Panambunan (VAP) sebagai saksi, tak digubris. Hingga berakhirnya sidang kasus korupsi berbanderol Rp8,8 miliar jilid pertama itu, VAP Cs tetap tak tersentuh. Teranyar, kasus korupsi pemecah ombak Minut Jilid II kembali menghadang VAP Cs di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Manado.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun didesak segera menghadirkan VAP Cs. Desakan itu datang dari sejumlah praktisi hukum. Vebry T Haryadi mengatakan, JPU harusnya segera meminta Majelis Hakim untuk mengeluarkan surat penetapan.

“Saksi ini selalu tidak bisa dihadirkan. Seharusnya jaksa minta penetapan kepada hakim untuk pemanggilan paksa. Dan atas permintaan tersebut, ketika hakim mengabulkan, berarti jaksa harus mengikuti apa yang ditetapkan pengadilan. Ketika jaksa mengabaikan, berarti ada konsekuensi hukum terhadap jaksa. Laporkan saja jaksanya,” ujar Haryadi, saat dimintai tanggapannya, Jumat (7/9) pekan lalu.

Menanggapi hal itu, JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), Bobby Ruswin mengatakan,  pihaknya  sudah melakukan pemanggilan patut terhadap kelima saksi yakni, Vonnie Anneke Panambunan (VAP), mantan Kapolresta Manado, Rio Permana, Voni Veronika Seon, Dicky Lengkey, dan Alexander Panambunan.

“Kami telah melayangkan surat pemanggilan para saksi untuk persidangan hari ini, dan lima saksi tersebut tidak ada pemberitahuan hingga saat ini untuk menghadiri sidang,” ungkap Ruswin, saat ditemui usai persidangan di PN Tipikor Manado.

Menurut Ruswin, keseluruhan para saksi dalam berkas terdakwa Junjungan sebanyak 47 saksi.

“Ada 47 saksi dalam BAP, 44 saksi ditambah tiga saksi sebagai ahli. Dan sudah sebanyak 20 saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang,” terang JPU.

Sementara untuk saksi VAP, sudah tiga kali dipanggil untuk hadiri persidangan tapi tidak hadir juga.

“VAP akan dipanggil lagi, untuk hadiri sidang pada tanggal 17 September ini. Jika masih mangkir, diupayakan, minta penetapan Majelis Hakim. Dan atau siapa tau ada upaya lainnya. Pada intinya, kewajiban sebagai warga negara yang baik, seyogyanya jika ada panggilan harus menghadiri persidangan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana, Rudy Regah menjelaskan, dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, jika sudah dipanggil oleh jaksa secara patuh namun tidak diindahkan maka JPU bisa melakukan pemanggilan paksa.

“Itu kewenangan dari Jaksa. Kalau sudah tiga kali dipanggil dengan surat pemanggilan patut, tapi kalau tidak dipatuhi dengan panggilan itu maka dilakukan pemanggilan paksa. Begitulah hukum berbicara,” ujar Regah saat ditemui wartawan Media Sulut, Minggu (9/9) di kediamannya di Malalayang.

Dia juga menjelaskan, untuk mekanisme pemanggilan paksa tersebut JPU harus meminta kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan surat penetapan.

“Dalam proses persidangan kadang kala proses pemanggilan itu, jika JPU tidak bisa menghadirkan saksi, maka JPU bisa meminta kepada Majelis untuk mengeluarkan surat penetapan agar JPU bisa melakukan upaya hukum kepada para saksi,” paparnya.

Dilanjutkannya, jika para saksi masih tetap tidak hadir maka Majelis Hakim bisa merekomendasikan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.

 “Mengapa disidik? Karena saksi mengetahui kasus tersebut. Oleh sebab itu jika diabaikan hakim bisa merekomendasikan agar saksi tersebut disidik karena tidak dengan patuh melaksanakan undang-undang,” terang Ketua Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ini.

“Bisa sebagai tersangka karena tidak mematuhi aturan perundang-undangan sebagai saksi. Dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan juga tentang perlindungan saksi dan korban,” sambung mner Rudy, sapaan akrabnya.

Terkait dengan jangka waktu, dia menjelaskan itu tergantung dengan surat penetapan hakim. “Tidak ada jangka waktu tergantung dari hakim yang mengadili perkara,” pungkasnya.

Diketahui, dalam proses persidangan yang digelar di PN Tipikor Manado ini, JPU telah melakukan pemanggilan terhadap VAP, Mantan Kapolresta Manado, Rio Permana, Voni Veronika Seon, Dicky Lengkey, dan Alexander Panambunan untuk dimintai keterangan. Sayangnya kelima saksi ini sering mangkir dari persidangan.

Bahkan dalam persidangan sebelumnya dengan berkas terdakwa Roby Moukar, Rosa Tidajoh dan Steven Solang, para saksi kumabal ini juga tidak menghadiri persidangan, bahkan sampai ketika terdakwa ini diputus Majelis Hakim. 

JPU DIDESAK TINGKATKAN STATUS HUKUM VAP

JPU Kejati Sulut kesulitan untuk menghadirkan Bupati Minut, Vonnie Anneke Panambunan, Rio Permana Mandagi, Voni Veronika Seon, Dicky Lengkey, Alexander Panambunan, sebagai saksi dalam persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak, JT alias Tambunan.

Hal ini sontak mendapat respon keras dari Bob Hasan selaku PH terdakwa Tambunan. Dikatakan Hasan, jika saksi Bupati Minut, Vonnie Anneke Panambunan, keterangannya bukan saja penting untuk didengar, namun seharusnya status ditingkatkan, dijadikan sebagai tersangka.

“Bupati VAP bukan hanya keterangannya yang penting, tapi statusnya harus ditingkatkan. Dimana dalam dakwaan bahwa kerugian 8 Miliar rupiah itu diakibatkan oleh saksi VAP. Itu yang saya baca dalam dakwaan, saya hanya berbicara terkait dalam perkara saya saja,” ungkap Hasan saat ditemui usai persidangan pekan lalu.

“Saya tidak berbicara politik, tapi saya membaca di dakwaan bahwa sesungguhnya VAP sudah merugikan negara 8 Miliar rupiah. Maka tidak hanya harus dipanggil paksa tetapi harus ditentukan statusnya dia (VAP, red). Tentukan dong statusnya dia,” tantang Hasan.

Ditanyai alat bukti kurang untuk menyeret VAP. “Lah berarti dakwaan yang sekarang ini absurd dong. Kenapa dalam dakwaan bisa mengatakan VAP merugikan negara 8 Miliar?,” semburnya.

Apalagi lanjutnya, VAP sering mangkir dari persidangan. Menurutnya cara agar VAP bisa dihadirkan dalam persidangan adalah dengan meningkatkan status kader partai Nasdem itu. “Terkecuali bilamana segera status hukumnya itu ditingkatkan. Karena memang dalam dakwaan sudah terdapat sebuah peristiwa pidana. Artinya, beliau yang dipanggil itu sejatinya tidak bisa hanya sebagai saksi. Kalau hanya saksi, berhak tidak datang boleh,” tandasnya.

VAP CS TIDAK KEBAL HUKUM

Proses penanganan kasus korupsi pemecah ombak di Minut ini nampak tersendat. Dugaan bahwa ada yang mem-backup Bupati Minut menyeruak. Hal ini sontak dibantah Kajati Sulut, M Roeskanedi.

Dia menekankan dalam proses pengusutan kasus ini tidak ada yang kebal hukum.

"Sekali lagi saya nyatakan, tidak ada orang yang kebal hukum. Semua orang sama di mata hukum,” tegas mantan Inspektur 5 Kejaksaan Agung ini pada HUT Hari Bhakti Adyaksa di Kantor Kejati, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terkait dengan dipindahkannya salah satu JPU dalam perkara ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulut, Yoni Malaka menjelaskan, hal itu tidak akan mengganggu proses persidangan yang sementara berjalan.

“Kalau dari kita tidak. Tidak mengganggu, karena dalam penanganan perkara ini ada delapan orang jaksa. Nah ibu Pingkan ini salah satu anggota. Dengan ibu Pingkan pindah, tidak akan mempengaruhi proses persidangan ini,” ujar Malaka saat ditemui di ruanganya di Kantor Kejati Sulut, Jumat (7/9) pekan lalu.

Dia juga membantah jika pemindahan tugas jaksa tersebut karena sudah mendapat intervensi dari orang lain.
“Terkait dengan pindah tugas itu kan normal untuk penyegaran. Ibu Pingkan sudah tiga tahun lebih bertugas di bidang itu. Jadi intinya dengan pindahnya ibu Pingkan, itu adalah hal yang normal,” jelasnya sambil menambahkan bahwa Kejati Sulut masih akan terus berkomitmen untuk memberantas kasus korupsi di Bumi Nyiur Melambai ini.

“Kita tetap komit untuk memberantas korupsi di Sulut,” tandasnya.

Komitmen penegakan hukum itu juga ditunjukkan Vincentius Banar, Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Manado pekan lalu, Banar meminta JPU agar menghadirkan para saksi yang sering absen.

"Tolong saksi-saksi dihadirkan, seperti Vonnie Anneke Panambunan, Rio Permana. Tolong dipanggil," kata Banar dalam persidangan.

"Siapa saksinya kami siap periksa. Siapapun yang datang, mau bupati, mantan kapolres, kami siap periksa," tegas Banar.

Seperti diketahui, terdakwa JT alias Junjungan, selaku eks Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah didakwa bersalah JPU pada persidangan, Kamis (28/6) lalu.

JPU menuding terdakwa turut terlibat atas serangkaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 miliar lebih. Dalam dakwaanya, JPU menyebutkan kalau perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada Tahun 2016, bersama sejumlah oknum lainnya.

Selain itu, diuraikan pula bagaimana peran terdakwa dalam perkara ini. “Terdakwa Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat di BNPB tidak melaksanakan kajian yang benar terhadap usulan permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi, yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Siap Pakai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011,” ulas JPU.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, terdakwa Tambunan ikut dijerat pidana dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(kharisma kurama)


Komentar