138 ASN Terjerat Hukum, Kandouw: Banyak Belum Ketahuan


Aksi nakal para Aparatur Sipil Negara (ASN) masih marak. Di Sulawesi Utara (Sulut), ratusan abdi negara di kantor-kantor pemerintah berhasil dijerat hukum. Namun, terendus jauh lebih banyak yang belum tertangkap.

 

Gerak bersih-bersih pungutan liar (pungli) kian kencang digedor pemerintah. Upaya reformasi hukum telah  melahirkan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Oknum ASN nakal jadi target. Sayang, masih juga ditemukan praktek pungli.

 

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sosialisasi  Saber Pungli di Swiss Belhotel Meleosan Manado, Jumat (5/10).

 

Ia menjelaskan, Saber Pungli sesungguhnya adalah upaya pencegahan. Karena itu Rakor tersebut sangat penting. Kewajiban bersama sesuai amanat Presiden.

 

"Tujuan saber pungli yang paling utama adalah  prevent (mencegah)," tandas Kandouw.

 

"Karena walaupun sudah ada saber pungli, banyak upaya yang dilakukan tapi saja kita masih temukan oknum -oknum yang melakukan pelanggaran bahkan penyelewengan ini," ungkapnya.

 

Di hadapan peserta Rakor,  mewakili Gubernur Olly Dondokambey, Kandouw melontar terima kasih karena belakangan ini sesuai laporan Inspektorat masih ada penyelewengan tapi jauh menurun.

 

"Apalagi setelah ditandatangani kesepakatan antara Kapolri, Mendagri dan Jaksa Agung. Satu sisi mempercepat pembangunan tentang penyerapan anggaran, di sisi lain sama- sama mengawasi penyelewengan-penyelewengan terutama saber pungli ini," jelasnya.

 

Lanjut Kandouw, di Sulut ASN yang bermasalah dengan hukum sampai bulan lalu sekitar 138 orang. Diakui, ini suatu jumlah yang relatif. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, soal jumlah penduduk, angka itu kecil. "Tapi tetap saja 138 orang  dari seluruh ASN di Sulut sekitar 40 ribuan adalah suatu jumlah yang tidak sedikit," tuturnya.

 

"Menurut saya ini fenomena gunung es. Yang tertangkap sebanyak 138 tapi di bawah masih banyak lagi yang belum ketahuan," terang Kandouw.

 

Maka dari itu, kata Wagub, Rakor tersebut sangat penting untuk memperkuat, memperdalam kesadaran pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal mana yang yang bisa dilakukan dan bisa mencegah pelanggaran ini.

 

"Sebab semakin canggih teknologi  yang ada, sekarang terkenal dengan revolusi industri generasi keempat, contohnya  pinjam uang  ratusan juta bisa pakai handphone tidak perlu lagi ke bank, di sisi lain modus  termasuk kejahatan pungli semakin canggih," ulas Kandouw.

 

"Harapan saya pertemuan ini diikuti dengan baik supaya betul -betul  tujuan saber pungli bisa mendapatkan output dan outcome yang optimal. Supaya keinginan pemerintah pusat, Bapak Presiden oleh Nawa Citanya, termasuk good governance dan clean governance bisa dirasakan seluruh masyarakat di Indonesia. Khususnya di Sulawesi Utara," tutup Kandouw. (sonny dinar)


Komentar