Anggaran Daerah ‘Bocor’, 37 Kepala SKPD Dievaluasi


Data Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolang Mongondow (Bolmong) ‘kabur’. Persoalan ini disinyalir jadi biang kebocoran anggaran daerah.

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow berang.

Senin (8/10) kemarin, bertempat di ruang rapat sekretariat daerah Pemkab Bolmong, Bupati Yasti didampingi Plh Sekretaris Daerah Derek Panambunan, memimpin rapat evaluasi serapan anggaran dan kinerja bersama 37 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

Pantauan awak media, sejumlah pimpinan SKPD kebinggungan menjawab pertanyaan bupati. Salah satunya Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan (BKPP) Umaruddin Amba, yang tidak bisa menjelaskan jumlah keseluruhan THL di seluruh SKPD.

 

Menurut Yasti, perekrutan THL harus berdasarkan perhitungan dan pertimbangan dengan melihat kondisi keuangan daerah.

 

“Masa Kepala BKPP tidak mengetahui pasti rincian THL dan K2 yang ada di Bolmong. Ini yang mengakibatkan kebocoran anggaran daerah. Mereka itu kan dibayar, bagaimana kita akan efisiensi anggaran kalau jumlah pegawai tidak ada data yang pasti,” sembur Yasti.

 

Rekening SKPD pun diminta untuk dibuka. Bupati ingin melihat secara langsung pengeluaran yang dilakukan SKPD untuk membiayai gaji pegawai.

 

“Saya minta ke Badan Keuangan Daerah untuk membuka semua rekening SKPD. Saya akan lihat berapa anggaran pegeluaran untuk THL. Kalau data BKPP tidak valid, Kaban saya ganti,” tegas Yasti.

 

Warning serius ia layangkan. Pimpinan SKPD tidak boleh sembarang menerima tenaga kontrak.

 

Jumlah tenaga kontrak yang ada di Sekretariat DPRD ikut disoal.

 

“Jumlah THL di DPRD itu 59 orang, PNS-nya kerja apa? Untuk melayani anggota DPRD 30 orang apa perlu 59 orang? Daerah ini urutan kedua dengan jumlah pegawai terbanyak di Sulut setelah Minahasa Induk, kalau di setiap SKPD sembarang menerima THL, PNS kerja apa? Mulai saat ini SK pegangkatan atau penerimaan tenaga kontrak harus bupati yang menandatangani,” tandasnya. (endar yahya)


Komentar


Sponsors

Sponsors