KPK Diminta Awasi Anggaran Bantuan Bencana Sulteng


Gelontoran dana bantuan pemerintah diberikan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketat mengawasi penyalurannya.

ICW berharap agar kejadian seperti di Lombok terkait kasus korupsi dana bantuan, tidak terulang. Masyarakat juga diminta untuk terlibat dalam pengawasan dana bantuan bagi korban bencana di Palu, Donggala dan sekitarnya.

"KPK paling tidak woro-woro sehingga berpikir dua kali. Kita akan awasi dan tangkap. Kalau UU korupsi misal duit bencana bisa (diancam hukuman) sampai hukuman mati," kata Wakil Koordinator ICW Ade Irawan, di Balai Kartini, di Jakarta Selatan, Senin (8/10).

 

Menurutnya, seseorang yang terbukti bersalah melakukan korupsi pada saat terjadi bencana, bisa dihukum berat. Ade mengatakan, meski saat ini sedang dalam kondisi darurat tetapi penggunaan anggaran juga harus tetap akuntabel dan transparan.

"Makanya dalam kondisi darurat harus tetap keterbukaan dan pengawasan tetap ada sehingga nggak ada yang mendapatkan kondisi sulit untuk kepentingan pribadi. Ini kan dalam immplementasi penggunaan bantuan. Jadi pengawasannya harus ada," ujarnya.

 

Sebelumnya, KPK mengingatkan pemerintah agar dana bantuan untuk korban gempa dan tsunami Palu, Sulteng dan sekitarnya tepat sasaran. Menurut KPK, semua dana bantuan harus dipertanggungjawabkan.

"Kalau uang keluar-masuk, kan yang penting pertanggungjawabannya. Nah, kalau kemudian uang itu digunakan untuk menolong saudara-saudara yang menderita di tempat lain, itu Pancasila itu. Itu sudah bagus untuk kemudian saling bantu satu sama lain. Tapi yang saya katakan, uang keluar-masuk mesti jelas peruntukannya. Mereka juga punya sumber dana dan lain-lain," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Senin (1/10). (dtc)


Komentar