Warning keras dilontarkan Komisi dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sasarannya adalah pejabat di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Peringatan itu disampaikan dalam kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi" di aula Kantor Badan Perancanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Minut, Rabu (10/10) kemarin.

Anggota KPK, Muhammad Indra Furqon mengatakan, mereka tidak menargetkan locus delicti tertentu dalam melakukan penindakan. "Prinsipnya kami melakukan penindakan dasarnya ada dua. Pertama lewat OTT (operasi tangkap tangan, red) dan kedua seperti APH (aparat penegak hukum, red) lainnya lewat penyelidikan menyeluruh," jelas Furqon.

Namun demikian ditambahkan Furqon, kedatangan di Pemkab Minut, bukan untuk melakukan penindakan. "Kami hadir untuk berbuat, untuk mendampingi supaya Indonesia bisa maju. Jangan tiap tahun korupsi terus," tegasnya.

Lanjutnya, pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK, melainkan milik semua elemen di daerah. "Elemen di daerah harus terlibat dalam pencegahan korupsi. Kami berharap Inspektorat harus mencegah kalau melihat potensi korupsi sebelum APK turun," tandas Furqon.

Anggota KPK Nexio Helmus menegaskan, KPK tidak menerapkan tahun tertentu sebagai tahun penindakan. Ini dikatakannya menanggapi pertanyaan Dirut RS Maria Walanda Maramis dr Alain Beyah yang bertanya apakah tahun 2019 menjadi tahun penindakan KPK. "Tahun 2019 tak ada tahun penindakan. Justru setiap tahun merupakan tahun penindakan. Kalau kami bekerja sama dengan instansi pemerintah itu namanya pencegahan. Tapi kalau kami bekerjasama dengan APH itu baru namanya penindakan," terang Helmus.

Sementara itu, Sekda Minut IrJemmy Kuhu MA menyambut baik kedatangan KPK. "Dengan adanya penjelasan dari KPK, maka kita harus terus berbenah. Sebagai administrator saya selalu ingatkan kepada pengguna anggaran dan KPA agar berhati-hati. Utamakan integritas," harap Kuhu.(risky adrian)