FELLY Runtuwene makin menjadi. Akhir-akhir ini, Politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu getol mengkritisi berbagai kebijakan dan program pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Termasuk menyoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.

Salah satunya tentang agenda perjalanan dinas atau eksekutif dan legislatif di luar negeri belum lama ini. Felly sempat mengkritik keberangkatan sejumlah pejabat Pemprov dan DPRD Sulut ke Swiss. Meski  Felly juga kerap melakukan perjalanan dinas dalam kapasitas sebagai anggota legislator Sulut.

Kicauan Felly itu pun langsung mendapat reaksi dari Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.  “Sebenarnya, saya tidak mau tanggapi itu (kritikan Felly, red). Soalnya itu ngawur. Kalau bilang anggaran perjalanan dinas, beliau juga (Felly Runtuwene, red) cukup sering melakukan perjalanan dinas luar daerah,” ungkap Angouw, Kamis (11/10) kemarin.

“Kewajiban anggota DPRD yang utama sebenarnya hadir di agenda-agenda rapat di dewan. Apa dia (Felly, red) itu sering hadir di rapat?,” sindir politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. 

Dijelaskan Angouw, perjalanan dinas luar negeri itu telah dilakukan sesuai aturan. Ada izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri. “Perjalanan dinas luar negeri itu, sudah sesuai aturan,” ujar Angouw, yang kebetulan tidak ikut serta dalam perjalanan dinas ke Swiss tersebut. 

Ia pun cukup menyesalkan Felly yang berkoar-koar, setelah pembahasan keuangan daerah, termasuk agenda studi banding sudah selesai dibahas dan ditetapkan. Padahal Felly disebut masuk di personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut. Meski soal teknis penganggaran perjalanan dinas dibahas secara detail Komisi I DPRD Sulut.

“Prinsipnya itu kan sudah sesuai aturan yang sudah disetujui bersama dan mengikat ke semua anggota. Kalau mau debat seharusnya saat pembahasan, bukan berkoar-koar setelah selesai pembahasan dan sudah ditetapkan,” tegasnya.

“Ini harus saya luruskan. Soalnya kalau dibiarkan, yang tidak benar bisa jadi benar. Yang ngawur bisa jadi kebenaran. Jadi memang musti diklarifikasi,” kuncinya. (arfin tompodung)