KADIN, Pemprov dan KPK Kompak

Cegah Korupsi Sektor Swasta


Manado, MS

 

Penyakit korupsi di sektor swasta terendus masih marak. Aksi pencegahan diseriusi. Gerak kolaborasi dipacu para pengusaha yang tergabung dalam wadah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pemerintah Provinsi Sulawesi Sulut bersama  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

 

Selasa (16/10) kemarin, ketiga lembaga tersebut menggelar pertemuan, membahas   ‘Pencegahan Korupsi Sektor Swasta dan Pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi’, di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulut.

 

Ketua Umum (Ketum) KADIN Sulut, Hangky Arther Gerungan (HAG) mengatakan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari agenda sebelumnya di bulan Juli 2018. Ketika itu, Pemprov Sulut di bawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw, guna mendukung program KPK, bersama dua lembaga lainnya membentuk Komite Advokasi Daerah Sulut. Untuk rapat kali ini, digelar guna membahas penyusunan struktur keanggotaan komite, dialog interaktif, serta pemaparan materi dari tim satgas KPK.

 

Lebih jauh HAG menyebut bahwa di Sulut ini tercatat ribuan pelaku usaha. Nantinya mereka akan didata dan diwajibkan untuk masuk dalam asosiasi.

 

“Dengan adanya regulator, diharapkan tidak akan terjadi gratifikasi. Dan bagi yang melanggar pastinya akan ada sanksi oleh KPK,” tandasnya.

 

Diketahui, guna mengakselerasi pencegahan praktik korupsi khususnya di sektor bisnis, KPK menginisiasi pembentukan KAD Anti Korupsi di Indonesia. Dimulai pada tahun 2017. Sebanyak 8 provinsi dibentuk. Kini di tahun 2018 sebanyak 26 provinsi telah ada KAD.

 

KAD sendiri merupakan forum komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat (Public-Privat Dialogue) yang membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi, serta bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi antara regulator dan pelaku usaha. Melalui wadah tersebut nantinya akan diluncurkan regulator yang menolak segala bentuk gratifikasi.

 

Sementara, Satgas Pencegahan Korupsi Sektor Swasta KPK, Ariz Arham mensinyalir bahwa sebanyak 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK melibatkan sektor swasta. Modus yang sering dilakukan adalah suap menyuap dan gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan negara.

 

“Hal ini sebenarnya kontraproduktif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan di Indonesia. Khususnya lingkungan bisnis yang tidak berintegritas akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat,  investasi terhambat dan lebih parah bisa menciptakan state captured,” bebernya.

 

Lanjutnya, sejak 2016 KPK meluncurkan sebuah gerakan bagi pembangunan dan peningkatan integritas di sektor swasta dengan tajuk profit profesional berintegritas, sebagai strategi utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

 

“Ada lima sektor utama yang menjadi prioritas KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi bersama dengan pemerintah dan swasta, yakni kesehatan, minyak dan gas bumi, kehutanan, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan,” tukasnya.

 

Ariz juga menambahkan, KPK melakukan upaya pemberdayaan agen perubahan dari masing-masing sektor serta mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi maupun mendorong anti korupsi yang melibatkan sektor swasta dan aparat pemerintah, hingga lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta masyarakat.

 

“Melalui forum ini pelaku bisnis dan pemerintah stop gratifikasi. Jangan ada lagi suap-menyuap.Kita bikin dunia usaha itu lebih mudah, supaya investor lebih banyak lagi. Kalau investor lebih banyak otomatis pendapatan daerah lebih banyak.  Kalau pendapatan daerah lebih banyak maka masyarakat lebih sejahtera,” tandasnya.

 

Pemprov Sulut melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Edwin Silangen menegaskan sangat menyambut baik inisiatif program Direktorat Pendidikan dan pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, khususnya Unit Kerja Pencegahan Sektor Swasta.

 

“Korupsi itu melibatkan dua belah pihak. Untuk mencegahnya kepada pelaku usaha akan diterbitkan regulator. Dan melalui komite ini diharapkan menjadi wahana komunikasi yang bertujuan untuk menghentikan berbagai upaya korupsi,” sebut Silangen.

 

Dia berharap berbagai kasus gratifikasi yang banyak terungkap, tidak terjadi di Sulut. “Komunikasi dan koordinasi sangat diperlukan. Berikut regulator pencegahan korupsi. Kita harapkan nanti tidak ada korupsi seperti kasus-kasus yang ada di luar daerah,” kuncinya. (sonny dinar)


Komentar