Antisipasi Potensi Sengketa di Wilayah Perbatasan

Pemkab Mitra Sosialisasikan Regulasi Batas Daerah


Laporan : Recky KOROMPIS

Potensi meledaknya sengketa soal tapal batas daerah jadi sorotan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Penafsiran berbeda yang secara teknis terus mengundang perdebatan dinilai rentan memicu persoalan. Penegasan tentang regulasi yang mengatur batas daerah dipandang perlu, terlebih bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan.

 

Upaya preventif melalui sosialisasi langsung ke masyarakat dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah munculnya sengketa. Seperti halnya polemik batas daerah yang beberapa waktu lalu mencuat antara Kabupaten Mitra dan Minahasa, tepatnya di wilayah Gunung Potong. Meski sudah didukung dengan aturan perundang-undangan disertai peta batas wilayah, namun perdebatan masih sempat terjadi.

Berangkat dari hal tersebut, pada Rabu (17/10) kemarin Pemkab Mitra menyelenggarakan sosialisasi aturan perundang-undangan khusus mengenai batas wilayah baik di Minahasa Selatan (Minsel) dan Bolaang Mongondoow Timur (Boltim). Regulasi yang dijadikan acuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Mitra Minsel dan Permendagri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Mitra Boltim.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten (Setkab) Novry Raco menyatakan, sosialisasi tersebut dilakukan kepada aparat pemerintah yang ada di 5 kecamatan yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten tetangga. “Kecamatan Tombatu, Touluaan Selatan, Touluaan dan Silian Raya yang berbatasan dengan daerah Minsel serta Kecamatan Ratatotok yang berbatasan dengan daerah Boltim. Disini ada dari pihak kepala kecamatan, hukum tua dan Ketua-Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa, red),” ungkap Raco.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pemahaman pemerintah kecamatan dan desa akan batas daerah. “Intinya sosialisasi ini adalah tindak lanjut dari Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah,” ucap Raco.

Wakil Bupati (Wabup) Jocke Legi atas nama bupati yang membuka sosialisasi tersebut mengatakan, nilai tata batas wilayah menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. “Penataan wilayah perbatasan seyogyanya dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai implementasi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan melalui sosialisasi ini kiranya bapak/ibu memahami dan mampu mewujudkan tertib administrasi akan batas daerah,” tukasnya.

Dikatakan wabup hal tersebut juga untuk meminilimasir kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran baik secara yuridis maupun teknis. “Dan kita tetap mengacu pada permendagri terkait batas daerah Minsel-Mitra dan Mitra-Boltim. Ini penting, agar tidak ada lagi riak-riak yang menyangkut masalah debat perbatasan,” kuncinya.

Dalam sosialisasi di kantor bupati Mitra itu dihadirkan sejumlah narasumber dari pihak Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan penegasan terkait output sosialisasi ini agar dapat diketahui batas antar daerah serta outcomenya, secara administrasi Pemkab Mitra akan dapat tertib dalam penegasan tapal batas. (**)


Komentar