‘MANUVER BENALU’ PARPOL DISERANG


Jakarta, MS

 

Polemik dana saksi partai politik (parpol) menggelinding di permukaan publik. Penghuni Gedung Senayan ngotot beban itu mesti ditanggung negara. Reaksi kritis meletup. Parpol dianggap susupkan kepentingan ke wakil rakyat.

 

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto tidak setuju apabila dana saksi parpol dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

 

"Tentu kami menolak itu. Apabila itu diakomodasi, artinya partai politik menjadi benalu karena menumpang hidup pada negara lewat APBN," ujar Arif dalam acara diskusi di Sekretariat Formappi, Jakarta Timur, Kamis (18/10).

 

"Partai politik patut diduga menunggangi lembaga negara, dalam hal ini DPR. Artinya, ya partai politik menyelundupkan kepentingannya melalui DPR. Ini jahat sekali," lanjut dia.

 

Arif pun mengkritik kinerja partai politik, khususnya kader yang menjadi wakil rakyat di Senayan. Sebab, ia mencatat selama ini anggota parlemen tidak berkinerja baik.

 

Dalam kondisi prestasi minim, tidak sepantasnya apabila wakil rakyat memperjuangkan penambahan anggaran bagi sebuah program yang tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

"Ada catatan lengkap soal bagaimana mereka mengingkari Prolegnas. Tidak memenuhi target. Kemudian mengkritik terus kebijakan pemerintah, rupanya ujung-ujungnya demi konsensus politik," sembur Arif.

 

Terlebih, APBN saat ini sudah cukup terbebani oleh sejumlah sektor. Oleh sebab itu, tak mungkin beban APBN ditambah lagi dengan alokasi dana saksi partai politik di Pemilu 2019.

 

"Dana bantuan parpol kan sudah Rp 24,8 triliun. Apabila ditambah dana saksi parpol lagi, lonjakannya luar biasa dan menambah beban APBN," nilai Arif.

 

Ia pun mendesak pemerintah menolak mentah-mentah usulan yang dilontarkan Komisi II DPR RI tersebut.

 

 

KOMISI II MINTA PARPOL TAK DIBEBANI

 

Perjuangan serius digedor DPR RI.

Melalui Komisi II mereka mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 dibiayai sepenuhnya dalam APBN dan bukan dibebankan ke partai politik. Gerakan itu bukan tanpa alasan.

 

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali memaparkan, dua alasan yang menjadi dasar usulan tersebut.

 

Pertama, seluruh fraksi di Komisi II sepakat dana saksi tidak dibebankan ke parpol agar menciptakan keadilan dan kesetaraan.

 

Sebab, tidak semua partai politik peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.

 

"Supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS (Tempat Pemungutan Suara)," sebut Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).

 

Alasan kedua, lanjut Amali, usulan tersebut bertujuan menghindarkan para calon anggota legislatif (caleg) membiayai saksi.

 

Amali menilai, dana saksi Pemilu tidak akan membebani APBN. Sebab, besar anggaran tidak seberapa dibandingkan dengan proses demokrasi yang harus dikorbankan jika tidak semua partai bisa menyediakan saksi.

 

Usulan tersebut telah disetujui oleh 10 fraksi DPR. Komisi II juga sudah mengajukan anggaran tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

 

Namun demikian, total anggaran yang nantinya akan dialokasikan tergantung dari ketersediaan uang negara.

 

"Tapi itu tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan tidak ada dana yang tersedia, ya sudah. Artinya kembali kepada partai sendiri untuk menanggung itu," seloroh politisi dari Partai Golkar itu.

 

Polemik dana untuk saksi sudah diperdebatkan sejak pembahasan RUU Pemilu pada 2017. Akhirnya, pemerintah dan DPR ketika itu sepakat dana saksi parpol tidak dibiayai negara.

 

Keputusan itu diambil dalam rapat Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu), Kamis (8/7).

 

"Kita sudah tahu akibatnya kemana-mana," tutur Amali.

 

 

PARPOL DUKUNG KOMISI II

 

Usaha Komisi II DPR RI mendorong pembiayaan saksi di Pemilu nanti menuai gelombang dukungan dari parpol. Suport datang di antaranya dari partai ‘Matahari Terbit’.

 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengaku setuju jika dana saksi dibebankan ke APBN Tahun 2019. Hal itu, kata dia perlu dilakukan untuk membuat pemilu menjadi berkualitas.

 

"Saya setuju 100 persen. Sekarang begini, kita partai politik tidak boleh cari uang. Ini habis poros partai kena OTT semua," kata Zulkifli, Kamis (18/10).

 

Menurutnya, pembebanan ke APBN sangat penting untuk mencegah tindakan menghalalkan segala cara untuk memenuhi dana saksi di Pemilu 2019. Zul beralasan kasus semacam itu banyak terjadi di pemilu sebelumnya.

 

"Cari uang enggak boleh, cari ini enggak boleh, tetapi kan saksi harus ada. Negara enggak mau nanggung. Akhirnya ada yang ketahuan ada yang enggak," ungkapnya.

 

"Yang ketahuan yang ketangkap, yang enggak ketahuan enggak ketangkap, kan enggak adil. Saya kira itu harus dibiayai negara, kan jelas ada orangnya, ada saksinya. Agar pemilu kita berkualitas, jujur, adil, transparan, terbuka, kan enak," ucapnya.

 

Diketahui, DPR mengusulkan dan saksi masuk ke APBN 2019. Hal itu disampaikan melalui Komisi II usai Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Selasa (16/10).

 

 

ICW MENOLAK KERAS 

 

Polemik dana saksi Pemilu 2019 mengencang. Suara penolakan masyarakat tak kurang menggelegar. 

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut bersuara. Menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung APBN.

 

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, dana tersebut sudah menjadi tanggungjawab partai politik.

 

Hal itu telah disepakati saat pembicaraan mengenai RUU Pemilu pada tahun lalu.

 

"Permasalahan ini sudah pernah dibahas dalam rapat pembahasan RUU Pemilu dan pada waktu itu bersepakat dana saksi merupakan tanggungjawab partai," tutur Donal.

 

"Sekarang kok mencla-mencle membebankan hal tersebut kepada negara. Sehingga kami menolak keras usulan ini," tegas dia.

 

Ia menilai, perubahan pendapat tersebut sebagai cara parpol menghindari tanggungjawab membiayai saksi tersebut.

 

Di sisi lain, Donal juga melihat, anggaran tersebut sangat berpotensi untuk menjadi sumber korupsi. Pasalnya, proses pertanggungjawaban anggaran tersebut menyulitkan. 

 

Oleh sebab itu, menurut dia, instrumen pengawas pemilu dari negara seharusnya dimaksimalkan.

 

Instrumen yang dimaksud seperti Bawaslu dan kepolisian.

 

"Apalagi negara sudah membangun instrumen pengawasan pemilu pada Bawaslu, petugas TPS dan petugas kepolisian. Seharusnya ini yang dimaksimalkan," jelas Donal.(kom/dtc/mrd)

 

 


Komentar