Warning Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meletup. Peringatan mereka menyasar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Penghuni Gedung Cengkih meminta untuk membersihkan oknum yang suka ‘bermain’ di instansi tersebut.

Ada banyak sumber-sumber pendapatan yang dinilai tidak masuk ke kas pemerintah daerah. Wakil rakyat Sulut menduga, hasil pajak itu hanya masuk ke kantong oknum-oknum tertentu yang ‘nakal’.

Demikian Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, Cindy Wurangian, saat melakukan rapat dengar pendapat dengan BP2RD, baru-baru ini. “Ada oknum-oknum yang merusak. Uang yang harusnya masuk ke kas daerah provinsi, hanya masuk kantong pribadi,” tegas politisi vokal Partai Golongan Karya (Golkar), saat rapat di ruang Komisi II. 

Dirinya sangat menyesalkan hal ini masih saja terjadi. Aksi-aksi tersebut dipandang sangat merugikan masyarakat Sulut. “Ini sangat merugikan masyarakat. Nanti masyarakat tidak akan percaya lagi dan enggan untuk membayar pajak,” sembur srikandi di dewan provinsi (Deprov) itu.

Ia menjelaskan, sampai saat ini masyarakat punya itikad baik untuk membayar pajak. Makanya, Wurangian mendesak agar pelakunya jangan hanya dipindahkan posisinya, melainkan harus diberi efek jera. “Jangan hanya dipindahkan tapi harus dihukum. Kalau ada orang melihat tidak dihukum maka lebih banyak yang melakukan. Supaya masyarakat tahu, pajak yang diolah  benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” kunci legislator dari daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung.(arfin tompodung)