KONTROVERSI DANA KELURAHAN


Jakarta, MS

Rencana pemerintah menggelontorkan Dana Kelurahan berbuntut polemik. Jagad politik nasional seketika riuh dengan sajian adu argumen. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluncurkan bantuan bagi kelurahan di tahun coblosan itu, disinyalir sarat kepentingan. Gelombang kritik meletup dari berbagai penjuru.

Ihwal pengusulan Dana Kelurahan berawal dari para walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Bahkan, untuk memperjuangkan dana tersebut, para walikota menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor. Saat itu, mereka memohon agar tatanan pemerintah kota, yakni kelurahan ikut dana seperti Dana Desa. Para walikota meyakini, Dana Kelurahan dinilai sangat membantu mengatasi problematika yang terjadi di perkotaan.

Harapan para walikota dikabulkan. Teranyar, Dana Kelurahan kans dibagikan awal tahun 2019. Presiden Jokowi mengaku kebijakan ini diambil karena banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. "Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, ‘Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?’ Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," ungkap Jokowi di Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10).

Kebijakan heboh Jokowi ini berujung reaksi protes. Nada kontroversi pun melilit.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW).  "Bagus sekali, bagus sekali dan jangan hanya APBN-nya dipakai untuk kemudian dinaikkan begitu rupa menjelang pemilu APBN dan kemudian turun ke rakyat itu harusnya sepanjang waktu," jelas HNW di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

HNW merinci maksud dana APBN yang dinaikkan jelang pemilu. Dia menyinggung program Dana Kelurahan yang segera diluncurkan Jokowi.

"Ada Dana Kelurahan, termasuk beragam dana. Itu termasuk bantuan sosial, Dana Desa juga dinaikkan, Dana Kelurahan juga dimunculkan, padahal itu tidak ada dalam RAPBN yang diajukan oleh Bu Menteri Keuangan pada 16 Agusutus yang lalu," sebutnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) itu bicara lebih jauh soal wacana Dana Kelurahan. HNW meminta ada payung hukum yang jelas terkait program tersebut. Dia juga menyoroti program yang akan ditelurkan di tahun coblosan ini.

"Saya sepakat bahwa harusnya memang keberpihakan pada rakyat sepanjang waktu, jangan hanya pemilu saja. Kalau hanya menjelang pemilu, sangat rawan untuk kemudian disalahpahami dan politisasi," tegas dia.

Mantan Ketua MPR itu mengatakan, jika memang pemerintah serius dengan program Dana Kelurahan, eksekutif harus membicarakannya lebih jauh dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagi dia, program itu sebaiknya dikeluarkan setelah pemilu saja. "Saya sepakat kalau itu agar tidak memunculkan pemahaman yang salah, sebaiknya realisasinya setelah pemilu saja," tutur HNW.

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Ia menyorot kebijakan Presiden Jokowi soal Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa yang akan dicairkan pada 2019. "Kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu?" ucap Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

"Kita dari dulu ya lebih setuju lagi harusnya Dana Kelurahan itu sudah dilakukan sejak undang-undang itu," imbuh Fadli.

Pada prinsipnya, Fadli sepakat dengan Dana Kelurahan tersebut. Dia meminta agar urusan Dana Kelurahan itu tidak dicampuri kepentingan politik Jokowi di Pilpres 2019. "Jangan sampai ini hanya karena kepentingan politik sesaat, tetapi pada prinsipnya kita menyetujui Dana Kelurahan itu dari dulu seharusnya disamakan Dana Desa," ujar Fadli.

Terpisah, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno mempertanyakan niat di balik kebijakan tersebut. "Apa saja program, kalau niatnya untuk membantu masyarakat, terlepas timing-nya kapan, itu harus diapresiasi," kata Sandiaga di Jalan Jenggala II Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/10).

"Tapi kalau misalnya di tahun politik, di 2019 ini, pasti masyarakat bisa menilai sendiri, apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini sebuah program yang memang dicanangkan sebelumnya," sambungnya.

Menurut, Sandiaga masyarakat memang akan senang dengan kebijakan tersebut. Namun, Sandiaga yakin hal itu tak akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat pada dirinya dan pasangannya, Prabowo Subianto.

"Masyarakat pasti akan senang menerimanya. Tapi saya yakin karena kedewasaan politik, khususnya yang menengah ke bawah, kemarin ditunjukan di DKI bagaimana serangan di penghujung, serangan sembako tidak mengubah electoral behaviour, tidak mengubah keyakinan berpolitik mereka," ujar Sandi.

Sandi juga yakin masyarakat akan menjatuhkan pilihan berdasarkan suara hati mereka. Dia pun enggan mengkritisi jika kebijakan lawannya pada Pilpres 2019 tersebut memang untuk membantu masyarakat.

"Mereka menjatuhkan pilihan berdasarkan piliran dan hati mereka. Saya tidak mau terlalu mengkritisi selama niatnya membantu masyarakat," ucap Sandi.

Sementara itu, pakar komunikasi Universitas Paramadina, Hendri W Satrio, melihat kebijakan itu memang sangat jelas sebagai strategi pamungkas Jokowi. "Itu strategi Jokowi mengamankan suara di grassroot," kata Hendri kepada wartawan, Senin (22/10).

Bagi petahana, menurut Hendri, dana taktis seperti dana bansos dan dana kelurahan memang andalan. Namun timingnya juga harus tepat. "Sebab bila terlalu cepat pemilik suara malah bisa lupa," katanya.

Kelemahan kebijakan ini ada pada distribusi. Bila distribusi tidak merata malah bisa jadi bumerang bagi pemerintah. "Karena yang tidak kebagian akan memberikan dukungan langsung ke oposisi," ujar Hendri.

Jokowi, masih menurut Hendri, selama ini sering memberikan hadiah baik dalam bentuk barang maupun sertifikat. "Jadi tidak kelihatan bedanya, sangat mungkin dana keluarahan ini dianggap seperti hadiah yang sudah sering diberikan jadi faktor ‘wow’ nya kurang," pungkasnya.

ISTANA BEREAKSI

Serangan’ bagi kebijakan Jokowi mengalokasikan Dana Kelurahan, memantik reaksi pihak Istana.

"Apa itu? Udang di balik batu gimana maksudnya? Kalau ada udang di balik batu, suruh aja nyelam tangkap udangnya, lobsternya ditangkap aja," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Minggu (21/10).

Ngabalin meminta Sandi berprasangka baik atas program-program yang dan akan dikeluarkan Jokowi. Lagi pula, kata Ngabalin, Jokowi tak hanya sekali ini saja mengeluarkan program yang menurutnya berdampak besar. "Kalau semuanya nanti diarahkan untuk kepentingan politik-kepetingan politik, nanti bagaimana ceritanya? Apakah Jokowi berteriak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua, dari Miangas ke Pulau Rote, apakah itu juga ada udang di balik batu?" sebut Ngabalin.

"Terus orang jadi presiden duduk aja? Tidak berbuat apa-apa? Masak semua program menjadi dipandang dengan berprasangka buruk? Nggak boleh, nggak boleh," tegas Ngabalin.

Menurut Ngabalin, program Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa 2019 merupakan wujud dan bukti kerja nyata dari Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Dia menjelaskan bahwa Jokowi-JK punya visi yang besar, yaitu membangun negeri dari desa dan dari pinggir.

"Terimalah ini sebagai satu bukti nyata seorang presiden yang bisa menunjukkan perbuatan yang harus dia buktikan ke rakyat Indonesia," pesan Ngabalin ke Sandi.

Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Dana Kelurahan itu merupakan serapan dari aspirasi para walikota kepada Presiden Jokowi. "Sekarang ini sudah ada Dana Desa dan mekanismenya sudah diatur, sudah dibakukan. Dana Kelurahan itu sebenarnya permintaan dari wali kota-wali kota yang ada ketika bertemu dengan Presiden, mekanisme sedang diatur," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/10).

Pramono mengatakan, dari aspirasi yang disampaikan, dengan adanya Dana Desa maka timbul kesenjangan di wilayah kelurahan. Karena anggaran yang diterima desa bisa mencapai Rp 1 miliar.

"Karena memang ketika ada Dana Desa, lurah-lurah di kota itu ada kesenjangan. Karena desa kan sekrang bisa menerima hampir satu M (miliar) ya, kalau desa di Jawa itu Rp 1 miliar. Sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan dan pemerintah kalau memang keputusannya perlu ada, pemerintah sanggup," katanya.

Untuk teknis penyaluran Dana Kelurahan tersebut, kata Pramono, ada perhitungan rasionya. Namun dia menegaskan, Dana Kelurahan itu anggarannya lebih kecil dari Dana Desa. "Ya tentunya ada hitungan rasio yang berbeda. Karena kan untuk desa dan kota pasti cara ngitungnya berbeda. Ya nanti ada hitungannya," katanya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai wajar sorotan politik terkait rencana kebijakan Dana Kelurahan yang disebutkan Presiden Jokowi. Moeldoko menyebut di tahun politik, semua isu bisa menjadi konsumsi politik. "Namanya juga tahun politik, semuanya menjadi konsumsi politik," kata Moeldoko usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Moeldoko menjelaskan, Dana Kelurahan merupakan dana yang digunakan untuk operasional pimpinan di kelurahan maupun di desa. Dana tersebut ditegaskan Moeldoko bukan untuk ‘sogokan’ jelang Pilpres 2019.

"Jadi para kepala daerah (mengatakan) ‘Pak kami tuh mengelola dana desa tapi kami tidak punya dana untuk administrasi, kami bagaimana mengelola desa’. Dasarnya seperti itu, bukan untuk sogokan, nggak," ujarnya.

Moeldoko juga menyebut jika Dana Kelurahan dan Operasional Desa belum diputuskan oleh pemerintah. Program tersebut masih sebatas wacana dan terus direspons banyak pihak. "Belum keputusan, ini sebuah wacana yang bergulir terus direspons," imbuhnya.

KOALISI PENDUKUNG JOKOWI ‘PASANG BADAN’

Aksi ‘pasang badan’ dijabal partai politik (Parpol) pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Dana Kelurahan dicap tidak berkaitan dengan pesta demokrasi Pilpres, melainkan murni untuk pembangunan di masyarakat.

Itu disampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy, Senin (22/10).  Rommy menegaskan, Dana Kelurahan yang rencananya dicairkan tahun 2019 bukan untuk mendongkrak elektabilitas capres petahana Jokowi di Pilpres. Dana kelurahan itu dikatakannya murni untuk pembangunan di masyarakat.  "Sekarang ini semua akan disirkulasikan demikian (pemenangan Pilpres) tapi kami tahu persis saat yang sama dana desa turun ada sejumlah kelurahan di Indonesia yang cemburu karena turunnya dana desa," ungkap Romy, saat ditemui di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, kemarin.

Romy menjelaskan, Dana Kelurahan yang rencananya cair tahun 2019 merupakan usulan dari para lurah dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Jadi, kata dia, bukan untuk keperluan Pilpres. "Pemerintah melakukan inisiatif dana kelurahan itu masukan dari Musrenbang bukan karena mau Pilpres. Dan itu aspirasi dari lurah-lurah yang melihat loh kok kami sama-sama mengurus masyarakat yang dialokasikan hanya desa, dan lurah tidak," ujarnya.

"Yang dilakukan pemerintah itu bagian dari penerusan aspirasi para lurah, bukan karena ini milih Jokowi dan Pilpres. Bukan," ucapnya.

Disinggung kenapa baru akan cair tahun depan, Romy menjelaskan, pemerintah harus menunggu ketersediaan anggaran terlebih dulu sebelum benar-benar direalisasikan.  "Musrenbang tiap tahun muncul. Salah satu usulan bisa ditindaklanjuti setelah pemerintah ada kecukupan dana," ucapnya.

Sementara itu, Partai Nasional demokrat (NasDem) balik bertanya ke Wakil Ketua Umum Gerindra yang mengkritik Dana Kelurahan dicairkan tahun 2019. Nasdem heran kenapa Fadli baru sekarang mengkritik soal Dana Kelurahan itu. "Kenapa Pak Fadli tidak punya ide tentang itu? Kenapa dia baru kritik? Harusnya dari UU Desa tetapkan bahwa desa punya anggaran tersendiri, harusnya dipikirkan, bagaimana masyarakat miskin kota, yang di bawah lurah itu dibantu," ucap Sekjen NasDem Johnny G Plate, kepada wartawan di kantor Lemhannas, Senin (22/10).

Johnny mengatakan Dana Kelurahan adalah cara pemerintah Jokowi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, tidak patut ada tokoh politik menghalangi kebijakan itu.  "Ini kan salurkan aspirasi. Jangan sampai tohoh politik atau tokoh di DPR, yang harusnya salur aspirasi, membatasi aspirasi rakyat," ucap Johnny.

Johnny menilai masyarakat di kelurahan perlu dibantu seperti masyarakat desa. Untuk itulah program tersebut diciptakan.  "Mereka perlu disalurkan bantuan, bantuan melalui transfer dana daerah. Beda dengan dana desa yang punya mata anggaran sendiri dikirim ke desa," ucap Johnny.

Anggota Timses Jokowi, Budiman Sudjatmiko beranggapan, kebijakan Dana Kelurahan tersebut bisa memajukan kesejahteraan warga. Dia pun heran melihat program itu disindir. "Ini ada sebuah kebijakan yang audah jelas memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa eh disindir. Ini gimana? Jadi menurut saya, apa yang disampaikan Pak Sandi tidak gentle, tidak fair. Menggelikan bagi saya," ucapnya.

"Kenapa pasang pete di rambut dan anggapan tempe setipis kartu ATN dianggap lebih keren lebih unggul dibanding dana kelurahan yang akan mensejahterakan kelurahan. Iri sih boleh tapi jangan dengki. Kalau iri bagus, kalau dengki anda hanya ingin lihat orang lain susah," tutup Budiman.

Terpisah, Sekjen PSI Raja Juli Antoni bahkan mempertanyakan sikap Sandi terhadap kebijakan Dana Kelurahan itu. Menurutnya, jika Sandi setuju pemerintah mengucurkan dana tersebut, sebaiknya Sandi tak mengkritik atau memberikan argumen yang tak solutif. "Mas Sandi setuju dengan dana kelurahan? Kalau setuju full stop (titik). Bismillah kita jalankan. Kalau tidak setuju apa alternatif solusi atas kebutuhan dana di kelurahan. Tidak susah menjadi pemimpin yang konstruktif," katanya.

DANA KELURAHAN, UNTUK NEGARA

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta pihak oposisi untuk mendukung Dana Kelurahan. TKN menilai dana kelurahan harus dijauhkan dari persaingan pilpres.

"Mari kita lepaskan persaingan untuk Pilpres. Saya imbau untuk pihak oposisi dukung ini, ini untuk negara, untuk investasi," kata anggota TKN, Budiman Sudjatmiko kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10).

Budiman menyebut ke depan Indonesia akan menghadapi persaingan di revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, TKN berharap pihak oposisi mendukung program ini."Karena ke depan kita akan menghadapi acuan, persaingan di era industri ke-4. Pinter aja nggak cukup karena orang pinter di era industri ke-4 akan terjangkau kalau dia masih analog, kalau dia masih biasa-biasa aja, harus canggih. Pinter dan baik nggak cukup, harus berpikir dari kerangka yang ada," ungkap Budiman.

Budiman mengatakan Dana Kelurahan dikeluarkan karena Dana Desa yang bisa secara efektif diserap. Sebelumnya, Dana Desa yang telah berjalan tiga tahun dinilai berhasil menurunkan ketimpangan sosial dan angka kemiskinan."Pertanyaannya kenapa baru sekarang (dana kelurahan) saya tahu itu, karena kita menunggu apakah praktik 3 tahun sebelumnya dana desa dari Sabang sampai Merauke pemerintah mau lihat dulu berhasil nggak. Alhamdulillah pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan ketimpangan sosial dan angka kemiskinan yang berkurang juga," ungkap Budiman.

"Setelah bikin jalan, bikin tembok, gapura terus apa lagi yang dibangun. Sembari rakyat desa belajar dan pemerintah kota memperhatikan berhasil tidak. Ketika mayoritas ada perkembangan, saudara-saudara mereka yang sudah merantau ke kota berfikir, bapak ibu paman kita berhasil mereka punya pekerjaan, dapat beasiswa dan kami yang merantau juga berhak dong," sambungnya.

Untuk diketahui, Dana Kelurahan yang direncanakan pemerintah akan cair tahun 2019 dengan usulan dana Rp 3 triliun pada APBN 2019.

Polemik terhadap kebijakan tersebut dijawab ‘sejuk’ Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu menyebut polemik yang terjadi merupakan pandangan politik. "Ada pandangan itu, pandangan politik," kata Jokowi di Pondok Pesantren Al Itqon Pedurungan Semarang, Sabtu (20/10).

Lebih lanjut, mantan Walikota Solo itu menyatakan, dana itu merupakan aspirasi dari para walikota. Namun untuk pencairan harus melalui persetujuan DPR. "Kalau saya lihat itu masukan-masukan para walikota, yang dapat masukan dari kelurahan untuk bisa mendapatkan (dana). Karena kebutuhan di kelurahan dan desa itu mirip-mirip. Belum tentu kelurahan di kota lebih baik dari kondisi di desa, maka itu keputusan. Kalau ada persetujuan dewan maka Januari 2019 kita luncurkan," jelas Jokowi.(dtc)


Komentar