DANA KELURAHAN DIRADAR

Kepala Daerah se-Sulut Diwarning


Manado, MS

 

Rencana penyaluran Dana Kelurahan oleh pemerintah pusat, menyulut perhatian banyak pihak. Di Sulawesi Utara (Sulut), gerak pengawasan ekstra ketat mulai didendangkan. Potret buram pemanfaatan dana desa yang berbuntut pada persoalan hukum jadi pelajaran.

Puncak penggelontoran pertama dana ini direncanakan mulai awal tahun 2019. Teranyar, sebanyak Rp3 triliun yang bakal dibagikan ke seluruh kelurahan di Indonesia. Walau besaran angkanya belum tetap namun dipastikan, anggaran ini segera direalisasikan pada Januari mendatang.

Komitmen aparat hukum di Bumi Nyiur Melambai dalam upaya memproteksi penggunaan dana kelurahan, bernada lantang. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulut, Yonni Malaka menegaskan, pihak kejaksaan akan  melakukan pengawasan agar Dana Kelurahan tidak disalahgunakan atau diselewengkan,” tegasnya, saat diwawancarai harian ini, Selasa (23/10).

Secara preventif menurutnya, kejaksaan dapat mengawasi melalui Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Baik di pusat (TP4P) maupun di daerah (TP4D). “Untuk itu dihimbau kepada semua pihak yang menangani Dana Kelurahan dapat menggunakan dana tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.

 ‘Bom waktu’ waktu kucuran dandes dinilai harus jadi cermin rencana pengalokasian Dana Kelurahan. Alasannya, ada begitu banyak kepala desa hingga pejabat yang tersangkut kasus korupsi pasca diturunkannya anggaran untuk desa ini.

Sejarah memperlihatkan, meski aparat hukum telah melayangkan suara untuk ketat mengawasi tapi penyalahgunaan dandes masih terjadi. Pihak aparat dalam hal ini diharapkan bisa bertindak tegas dan profesional dalam melakukan pengawasan dan penanganan kasus. “Sesuai pengalaman, sudah ada langkah mengantisipasi dari aparat hukum namun penyelewengan masih terjadi,” ungkap pemerhati pemerintahan Sulut, Hanky Rantung.

 

Makanya diharapkannya, perlu ada strategi baru dari pemerintah supaya anggaran seperti dandes maupun dana kelurahan bisa digunakan sebagaimana peruntukkannya. Ke depannya diminta untuk tidak menjadi lahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) oknum-oknum tak bertanggung jawab. “Pemerintah harus ada inovasi bagaimana menanganinya. Agar nanti dana kelurahan ini tidak menjadi ‘bom waktu’ seperti dandes,” tutur lulusan ilmu sosial dan pemerintahan ini.

Dana Kelurahan ini diminta untuk tidak menjadi ‘jebakan’ lagi layaknya dandes. Buntutnya, sejumlah kepala desa terseret kasus karena tidak benar dalam pengelolaan anggaran. “Jangan sampai dana ini jadi jebakan lagi untuk aparat di kelurahan,” pintanya.

  

DPRD SULUT IKUT MENGKRITISI 

Anggaran untuk kelurahan banyak memantik reaksi kritis publik. Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Sulut ikut berkicau. Desakan untuk memperketat pengawasan dalam penggunaan dana ini mengalir deras.  

Anggota DPRD Sulut Fanny Legoh mengatakan, pengucuran dana seperti ini sebenarnya adalah inisiatif yang baik dari pemerintah untuk pembangunan. Kalau masalah penyelewengan dana menurutnya adalah persoalan pribadi masing-masing. Pastinya regulasi untuk penggunaan anggaran seperti dandes sudah jelas. Begitu pula nanti bila akan diadakan untuk kelurahan. Hanya saja pengawasannya harus ketat. “Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah pengawasan harus diperketat. Guna meminimalisir terjadi penyelewenangan. Seperti pihak inspektorat. Jangan sampai cuma diberikan uang rokok atau makan, sudah katakan aman,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini, kemarin.

Persoalan yang berikutnya harus diperhatikan baginya ialah sumber daya manusia (SDM). Banyak dandes yang sudah diturunkan namun pemahaman untuk mengolahnya dinilai masih sangat kurang di tingkat aparat desa. “Jangan sampai diberikan dandes atau dana kelurahan kemudian tidak ada pelatihan dan pendampingan bagi mereka,” ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Legoh menjelaskan, seharusnya kesejahteraan mereka yang menggunakan anggaran tersebut juga harus diperhatikan. Bila para kepala desa atau lurah hidup sejahtera maka tidak ada lagi keinginan untuk mencuri. “Sekarang ini kenapa orang nda tanya berapa gaji kumtua (hukum tua, red)? Cuma terfokus kepada anggaran dandes dan sebagainya. Jadi supaya mereka tidak korupsi, buat seperti DKI Jakarta naikkan gaji kepala desa. Begitu pula lurah,” pungkasnya.

“Kalau gaji mereka naik mereka takut korupsi. Ini kan persoalan kampung tengah. Kecuali ada yang berangan-angan ingin cepat-cepat kaya mendadak, susah juga. Mereka kan kaget. Biasanya cuma pegang uang demikian kecil, tiba-tiba pegang miliar. Itu kan bisa membuat mereka mimpi indah,” sambungnya.

 

Selain itu ia menjelaskan, pihak intansi pemerintah kabupaten kota juga harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Menurutnya, banyak di birokrasi masih cinta diri sendiri dari pada kepentingan banyak orang. “Makanya instansi BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) harus berhati-hati. Otomatis kepalanya harus bertanggung jawab,” ujarnya.

“Saya sangat mendukung program ini, hanya saja perlu pengawasan. Padahal dana seperti add (alokasi dana desa) sangat mulia. Tinggal memang pengawasan perlu dilakukan,” tambahnya.

 

Terkait kabar-kabar yang beredar bahwa program ini untuk kepentingan pemilihan umum (pemilu) 2019, dirinya menepis. Menurutnya, tujuannya murni untuk pemerataan pembangunan di daerah. Hal itu juga karena sering ada kecemburuan pihak kelurahan atas kucuran dandes.  “Itu kan hanya pandangan orang saja. Justru sekarang dalam pembangunan sudah melibatkan banyak pihak,” ungkapnya merespon tanggapan isu bahwa pengucuran dana ini sebagai kepentingan pemilu.

 

Terpisah, Anggota DPRD Sulut, Juddy Moniaga ikut memberi tanggapan terkait Dana Kelurahan ini. Ia menjelaskan, sebenarnya sekarang ini pemerintah sudah menjalankan dandes sebagai program yang baik. Hanya saja, terjadi kecemburuan di pihak kelurahan. Ia mengakui, selama ini kelurahan tidak ada anggaran seperti dandes karena nomenklaturnya memang ada di kelurahan. “Tapi sebenarnya, bukan berarti kelurahan tidak bisa ada anggaran itu, kan bisa ditata di APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tingkat dua,” tegas Ketua Fraksi Gerindra yang duduk di Komisi III ini.

 

Menurutnya, anggaran dari APBD tingkat dua ini bisa diberikan karena kelurahan juga termasuk bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Baik kelurahan maupun kecamatan. “Namun praktek di lapangan sekarang ini, kan minim anggaran (untuk kelurahan, red). Kita tahu bersama,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini.

 

Makanya bagi Moniaga, dengan adanya gelontoran anggaran untuk kelurahan, dirinya sangat menyambut baik. “Kalau sudah ada Dana Kelurahan yang penting pengelolaannya harus tepat,” ungkapnya.

 

“Tapi ini masih bingung juga karena kelurahan di atas kecamatan dan kecamatan di atas pemerintah kabupaten. Apakah dia masuk dalam bentuk APBD atau dia terima langsung,” tambahnya seraya mengungkapkan, kalau nilainya juga belum ada kepastian dari pemerintah pusat.

 

 

KENDALI WALIKOTA DAN BUPATI JADI POLEMIK

Status lurah yang jabatannya diangkat langsung oleh walikota dan bupati, dinilai pula sebagai salah satu persoalan. Posisi kepala daerah ini dipandang bisa membuka cela besar untuk terjadinya KKN.

 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi mengatakan, Dana Kelurahan ini ada untuk pemerataan pembangunan. Namun bagi dia, nantinya anggaran ini bisa saja disetir oleh bupati dan walikota. Hal itu karena lurah dipilih dan diangkat oleh mereka. “Ini permasalahannya bila pemberian itu sama seperti dandes. Walau kita belum tahu nilainya (Dana Kelurahan , red). Tentu di bawah dari anggaran dandes. Masalahnya banyak untuk anggaran di kelurahan-kelurahan hanya identik dengan APBD,” tuturnya.

Peluang kecurangan seperti KKN sangat besar bisa terjadi bagi Palinggi. Orang-orang yang adalah kerabat kepala daerah kans akan mengisi setiap pengurusan dana kelurahan ini. “Bisa saja akan terjadi kepala daerahnya akan menempatkan orang-orangnya atau keluarga-keluarganya,” ujar politsi Partai Golongan Karya itu.

Makanya menurut Palinggi, apabila program ini akan diterapkan, harus ada pengawasan ketat dari aparat hukum. “Kalau memang kelurahan menginginkan menerima sama seperti dandes. Lurahnya jangan diangkat. Kalau diangkat banyak masalah. Kalau mau, silahkan buat lurah itu dipilih. Karena nanti sehabis ini, kemungkinan kalau kecamatan minta, dibuat lagi anggaran untuk kecamatan,” ujarnya lagi.

 

PENANGANAN KASUS DANDES BANYAK TAK TUNTAS 

Diamnya sejumlah kasus korupsi dandes ikut disorot wakil rakyat Gedung Cengkih. Teranyar, ada sederet penyalahgunaan anggaran di desa yang penanganannya stagnan. Disinyalir, terdapat oknum-oknum di kalangan elit yang terkesan coba melindungi.

 

Fenomena ini dipandang akan jadi pelajaran penanganan di kelurahan. Di Sulut baginya, ada berbagai ketimpangan yang terjadi dalam penggunaan Dandes namun justru kebanyakan didiamkan begitu saja. “Sudah banyak yang disalahgunakan tapi didiamkan. Banyak yang malahan dapat pembelaan dari bupati, dari kepolisian. Karena tidak menutup kemungkinan  mereka juga dapat dari situ,” sembur Palinggi.

“Terutama di Sulut, belum pernah ada dandes yang benar-benar didapat. Padahal banyak masalah tapi didiamkan,” sambungnya.

Legislator vokal ini juga menyorot BPMD. Ditegaskannya, bisa saja nanti ada program-program fiktif yang dibuat instansi ini. “Bisa saja banyak program-program fiktif yang dimainkan. Untuk itu saya minta kalau direalisasi harus tegas pengawasannya,” tambahnya.

Harapannya, Presiden  Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan pengawasan. Supaya juga kapolri memberi perintah sampai ke daerah-daerah. “Kami mengusulkan supaya nanti dibuat tim pengawasan dari provinsi. Jokowi sudah katakan harus ditindak tegas bagi yang melakukan penyelewengan dandes,” ucapnya.

Dirinya berharap, apabila tim ini dibuat, jangan sampai lagi ada ‘main mata’. Bila masih terjadi maka akan sama saja. “Tapi jangan setelah dibuat tim tetapi diberi uang kemudian aman lagi. Sama saja. Istilahnya KUHP, kasi uang habis perkara. Harus ada tim dari provinsi bersama Polda. Kami Komisi I DPRD Sulut mendorong supaya ini bisa dibuat sehingga dana-dana ini diawasi dan digunakan sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, ihwal pengusulan Dana Kelurahan ditengarai awalnya karena para walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendatangi presiden. Para walikota menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor. Saat itu, mereka memohon agar tatanan pemerintah kota, yakni kelurahan ikut dana seperti Dana Desa. Para walikota meyakini, Dana Kelurahan dinilai sangat membantu mengatasi problematika yang terjadi di perkotaan. Ide Jokowi tentang dana kelurahan ini sempat memantik kicauan sejumlah kalangan. Bahkan ada yang melempar isu, program ini sasarannya untuk kepentingan pemilu 2019. (tim ms)

 


Komentar