Dana Kelurahan Jangan Dipolitisasi


Rencana kebijakan dana kelurahan Presiden Joko Widodo, hangat didengungkan seantero negeri. Reaksi kritis kencang meletup. Wakil rakyat Sulawesi Utara (Sulut) ikut memberi warning.

 

Penyaluran dana kelurahan nanti jangan ditunggangi kepentingan suksesi calon tertentu dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan presiden (Pilpres). 

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Ferdinand Mewengkang.

 

Ia mengungkapkan, jangan sampai ketika ada yang menyalurkan dana kelurahan itu kemudian dimanfaatkan oknum-oknum tertentu yang menggiringnya ke momen pemilu.

 

"Jangan dilihat ini suksesi salah satu pasangan. Saya tidak setuju itu. Karena ini benar-benar untuk kepentingan pembangunan," pungkasnya.

 

"Jangan sampai ada orang-orang berpikir kenapa timbul di saat saat seperti ini. Jangan dikaitkan dengan suksesi," sambungnya.

 

Diakui, sebenarnya penyaluran dana ini tidaklah masalah. Hal itu karena persoalannya banyak karena pengurusan administrasi. Sementara ia menilai, Lurah lebih mapan soal administrasi sebab latar belakang pegawai. "Dia berproses jabatan strukturalnya," ucapnya.

 

Lurah dianggap berbeda dengan kepala desa yang terpilih berdasarkan asas pengakuan masyarakat. Prosesnya berlangsung secara musyawarah.

 

"Kalau Lurah bagian dari karir ASN (Aparatur Sipil Negara). Dia eselon terendah. Dia berkembang sampai posisi tinggi," ujarnya.

 

Maka dari itu Mewengkang berharap, penanganan dana kelurahan dapat berlangsung baik. Bisa dikelola secara profesional. "Hindari dari kecelakaan-kecelakaan," kuncinya.

 

Diketahui, sebuah catatan juga sempat diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, saat menghadiri pembagian 5000 sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (22/10). Jokowi mengaku heran rencana kebijakan dana kelurahan dikaitkan dengan politik.

 

Ia heran kebijakannya mengucurkan dana kelurahan justru memunculkan polemik. Banyak yang mengaitkan dengan pilpres 2019, dimana Presisen Jokowi akan maju lagi sebagai petahana. Diakui,  program tersebut semata untuk rakyat karena itu jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Jangan juga ada pihak yang nanti mempolitisir program tersebut. (arfin tompodung)


Komentar