Senduk Geser Runtuwene, FRNK Panas


Gejolak terjadi di tubuh Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Proses bongkar kursi personil berujung polemik. Tampuk kepemimpinan ketua yang berpindah kendali jadi pemicu.

Pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (5/11), Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw membacakan surat perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan nomor 14 tanggal 2 November 2018. Salah satu isinya menetapkan, Bart Senduk sebagai Ketua Faksi menggantikan Felly Runtuwene. 

Menanggapi surat ini, Ketua FRNK sebelumnya, Felly Runtuwene sempat mempertanyakan keabsahannya. Ia menjelaskan, Bart Senduk telah dipecat PKPI yang adalah partainya sendiri. Sementara sekarang pergantian antar waktu (PAW) sedang berproses. Kemungkinan menurutnya, pimpinan DPRD Sulut sendiri sudah menerima surat per tanggal 5 September 2018 dari PKPI ke Ketua DPRD Sulut menyangkut PAW.

"Kemudian per tanggal 15 Oktober dengan proses Ketua DPRD sendiri mengeluarkan surat untuk permintaan kelengkapan administrasi ke KPU kemudian dari KPU membalas suratnya per tanggal 26 Oktober 2018, satu berkas yang bunyi suratnya adalah PAW dari PKPI kepada ketua DPRD," ungkap Runtuwene.

"Kemudian saya dari FRNK yang di dalamnya ada Hanura, PKPI dan Nasdem  menerima surat yang ditandatangani oleh DPN PKP. Judulnya perihal pemberitahuan PAW atas nama bersangkutan. Jadi saya rasa surat yang dibacakan (Ketua DPRD Sulut, red) adalah ilegal," tegasnya.

Sementara, Sekretaris FRNK yang menandatangani surat fraksi tersebut, Noldy Lamalo dalam kesempatan sama menuturkan, FRNK terdiri dari 3 partai.  Sebelum dibentuk fraksi ini, ada kesepakatan agar dua partai bergantian untuk jabatan ketua.

"Yakni yang pertama Nasdem dan kedua PKPI yang ada kesepakatan ditandatangani oleh koordinator fraksi Marthen Manopo. Dimana 2,5 tahun harus ada pergantian. Urusan tidak bisa dilanjutkan, kita harus konsisten. Pergantian pimpinan fraksi ini tidak ilegal. Ketua fraksi harus memakai hati nurani sesuai kesepakatan pertama. Ini yang perlu dipertanyakan. Kita butuh perubahan dan restorasi. Dan sesuai hasil rapat ibu Felly sudah setuju diganti," ujar Lamalo.

Bart Senduk sendiri, menanggapi pernyataan Felly Runtuwene menegaskan, apa yang dihadapai partainya ini sementara beracara di pengadilan.

"Saya sudah masukkan ke pengadilan. Dan yang saya ajukan ke pengadilan terkait keanggotaan saya di partai," ungkap Senduk.

Menanggapi polemik yang terjadi, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan, proses PAW tidak menghilangkan hak-hak anggota DPRD.

"Sesuai Tatib dan PP 12, pimpinan fraksi dipilih oleh anggota fraksi. Karena ini urusan fraksi, rapat lagi lah untuk kelanjutan kalau sudah ada surat masuk nanti saya bacakan lagi," kata Angouw.

Sebelum itu juga, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw membacakan surat masuk pergantian perubahan personil AKD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di dalamnya berisi Boy Tumiwa menggantikan Eva Sarundajang sebagai anggota Banggar DPRD Sulut.

Sementara, pergantian AKD di FRNK dengan nomor 14 tanggal 2 November 2018, Bart Senduk telah menggantikan Felly Estelita Runtuwene sebagai Ketua FRNK. (arfin tompodung)


Komentar