Polemik Jeratan ‘Passing Grade’, Sasar CASN BMR


Bolmong, MS

 

Ribuan pasang mata melongok keheranan ketika menyaksikan hasil pengumuman tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 yang dipublikasikan Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), banyak yang tidak lulus. Ketidaklulusan itu disebabkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menerapkan angka untuk skema penilaian ‘Passing Grade’ (PG) atau standard ambang batas dalam seleksi diantaranya TWK dengan nilai minimal 75, kemudian TIU dengan nilai minimal 80 dan TKP dengan nilai minimal 143.

Pelak saja, jeratan PG ini menjadi polemik berkepanjangan di sejumlah Daerah di Bolmong Raya (BMR), lantaran nilai tidak lulus yang sangat besar. Seperti di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), tercatat dari 1.452 CASN, hanya 10 orang yang dinyatakan lulus. “Untuk hari pertama dari peserta ujian sebanyak 600 orang, hanya 5 orang yang dinyatakan lulus memenuhi PG, sementara untuk hari kedua 852 yang dibagi menjadi 5 sesi hingga saat ini sampai dengan sesi 4 baru 5 orang yang lulus sembari menunggu sesi terakhir,” ujar Kepala  BKPP Bolmut, Maskun Antogia kepada Media Sulut Rabu (7/11) kemarin. Tidak hanya sampai disitu, jeritan ini pun diperjuangkan di pusat  melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolmut.

“Tingginya nilai PG menjadi salah satu penyebab gugurnya para CASN tersebut sehingga itu kami akan mendatangi pihak Kemenpan RB,” tandas  Wakil Ketua Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut Salim bin Abdullah.

Polemik jeratan PG ini pun disuarakan para warga Boltim. Penerimaan CASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dinilai merugikan. Apa pasal? Banyak peserta ujian yang mengaku kelabakan dan banyak yang tidak capai. Padahal, dalam kondisi seperti ini antusias warga Boltim mendaftarkan diri sangat besar.

“Upaya para pencari kerja begitu besar, sejak pengumuman penerimaan CASN, pendaftaran melalui online. Kemudian disibukkan dengan membawa persyaratan berkas yang diminta sesuai dengan persyaratan di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan dan Sumber DayaManusia (BKPP-SDM). Dan panitia CPNSD kemudian melakukan verifikasi lolos tidaknya berkas para pelamar,” jelas Rahmat Oentu, pemerhati pemerintah Boltim.

“Sangat merugikan masyarakat karena umumnya nilai yang didapatkan tidak mencapai Passing Grade,” ujar Rahmat kepada Media Sulut Selasa (6/10) kemarin. Hal senada juga dikatakan sejumlah orang tua peserta CPNSD yang berasal dari Boltim.

“Selaku orang tua kami sangat kecewa dengan sistim yang diberlakukan oleh Kemenpan RB dan BKN dalam proses penerimaan CPNSD yang ada, dan ini sangat merugikan masyarakat serta daerah. Mengapa tidak, sesuai dengan kebutuhan, Pemda Boltim awalnya telah mengusulkan kebutuhan CPNSD untuk Boltim sebanyak kurang lebih 500-san, dan oleh Pemerintah Pusat menyetujui atau memberikan kuota untuk Boltim sebanyak 306 orang,” ujar Sulastri warga Boltim.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Boltim Sehan Landjar ketika dikonfirmasi melalui Ketua Panitia penerimaan CPNSD yang juga selaku Sekretaris Daerah (Sekda) mengatakan bahwa, terkait seleksi penerimaan CPNSD yang ada, selaku pemerintah daerah akan berupaya melakukan konsultasi bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN.

”Kami akan segerah melakukan konsultasi bersama Pemerintah Pusat menyangkut hasil pelaksanaan seleksi yang ada, karena hal yang sama juga dialami oleh daerah-daerah lain,” jelas Assagaf. 
Bersamaan dengan itu, Polemik PG tersebut  membuat pemerintah daerah berupaya untuk mendiskusikan tentang  penerapan system tersebut.    

Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, Rabu (7/11) kemarin, menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin, untuk meminta agar passing grade bisa diturunkan dalam penerimaan CASN.

“Melihat kondisi yang ada di beberapa kabupaten, kota  banyak pendaftar CPNS yang tidak lulus passing grade saat mengikuti test melalui Computer Assisted Test (CAT). Sehingga langkah antisipasi Pemkab langsung bertemu dengan Menpan-RB,” ujar Kabag TUP dan Kehumasan Pemkab Bolmong, Parman Ginano.

Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Bupati, karena tingginya jumlah peserta yang tidak lulus saat ikut tes CPNS dihampir semua daerah kabupaten kota dan provinsi. Pemkab Bolmong sendiri pesimis dengan angka kelulusan, mengingat standar nilai kelulusan yang terbilang cukup tinggi. (Endar Yahya, Pusran Beeg, Nanang Kasim)

 


Komentar