PRABOWO KEMBALI DIGOYANG


Jakarta, MS

Figur Prabowo Subianto lagi-lagi diterpa angin. Kicauan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, jadi pemantik. Nahkoda Partai Gerakan Indonesia Raya ini, dituding tak menggubris ‘draf aliansi’ dari ulama. Nada saling serang ikut tersaji.

Belum habis masalah kalimat Prabowo soal Boyolali yang menyeretnya ke pihak kepolisian, kini polemik baru bermunculan. Serangan petinggi PBB atas sikapnya  jadi ‘bola salju’. Yusril menyatakan, koalisi keumatan yang didengungkan pihak Persaudaraan Alumni 212 hanya fatamorgana. Menurutnya, PBB tak pernah terlibat sama sekali pembicaraan mengenai koalisi keumatan. “Koalisi keumatan itu hanya fatamorgana yang tidak pernah ada di alam nyata. Partai Bulan Bintang tidak pernah terlibat di sana. Bahkan kita komplain nama kita dibawa-bawa tanpa pernah diajak bicara," ujar Yusril dalam akun instagramnya, @yusrilihzamhd , Selasa (14/8).

Koalisi keumatan beberapa bulan lalu pernah diwacanakan Presidium Alumni (PA) 212 dan sudah ditawarkan ke Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi keumatan itu merupakan usulan Rizieq Shihab, pentolan Front Pembela Islam (FPI).

Mengenai itu, PBB sudah mengontak Gerindra dan PAN namun tak ada respons. "Berkali-kali Sekjen dan fungsionaris DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PBB menghubungi Gerindra dan PAN mengenai koalisi yang digagas Habib Rizik itu, tetapi tidak ada respons sama sekali," ujar pakar hukum tata negara ini.

Yusril juga mengungkit persoalan PBB yang sudah kerap membantu Gerindra dalam berbagai kesempatan. Namun ketika PBB nyaris gagal lolos ke pemilihan umum (Pemilu) 2019, Gerindra ‘menghilang’.  "Apakah ada sekedar salam menunjukkan simpati kepada kita?. Baik Gerindra, maupun PKS, PAN yang disebut Koalisi Keumatan itu tidak pernah ada," kata Yusril.

Menurutnya, simpati justru datang dari partai-partai sekuler ketika 21 daerah pemilihan PBB diganjal Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketum dan sekjen para partai sekuler itu, justru menawarkan diri menjadi saksi dalam sidang di Bawaslu.

"Sekjen dan Ketum-nya menawarkan diri menjadi saksi di Bawaslu untuk mengatakan bahwa mengapa KPU tidak adil kepada PBB, sementara partai mereka juga terlambat menyerahkan data caleg," kata dia.

Atas dasar itu, Yusril menilai, Gerindra, PKS dan PAN hanya mengingingkan PBB terkubur dalam liang lahat ketimbang tetap eksis di pemilu. "Kesan saya, bagi Gerindra, PKS dan PAN, PBB ini lebih baik masuk liang lahat daripada tetap ada," ujar dia.

Selain soal itu, Yusril juga menyinggung Ijtimak Ulama yang digelar beberapa waktu lalu. Hasil Ijtimak Ulama disebut Yusril jauh menyimpang dari hasil rekomendasi sebelumnya, namun tak ada yang protes. "Begitu juga ketika keluar Keputusan Ijtimak Ulama yang jauh menyimpang dari Rekomendasi sebelumnya, mana ada protes dari DPW?" tuturnya.

Hasil Ijtimak merekomendasikan Ustaz Abdul Somad dan politikus PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres Prabowo. Namun justru Prabowo malah memilih Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya di Pilpres 2019. "Sikap Prabowo yang tidak memilih UAS atau USA juga masalah. Sekarang, siapa yang tidak taat kepada ulama?" tanya Yusril.

Yusril juga mempertanyakan perihal wacana Ijtimak Ulama Jilid II untuk menentukan sikap terkait pasangan Prabowo-Sandiaga. Sebab Sandiaga bukan ulama, dia hanya pengusaha yang sukses jadi Wagub DKI.

Di satu sisi justru menurutnya, Jokowi yang memilih Ketum MUI dan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal Jokowi sama sekali tak pernah diberi amanat dari Ijtimak Ulama untuk memilih ulama sebagai pasangannya. "Konon sekarang akan diadakan Ijtimak Ulama Tahap II untuk memutuskan apakah akan membenarkan atau menolak keputusan Prabowo yang memilih Sandiaga Uno, seorang pedagang, bukannya ulama," ujar Yusril.

 

PSI DAN PKB IKUT MENYERANG

Isu ‘draf aliansi’ dari ulama yang disebut tak direspon Prabowo bergulir panjang. Polemik ini turut mendapat tanggapan sederet partai yang berseberangan dengan  pendukung Prabowo-Sandi. Di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pihak PSI mengungkapkan, bila benar kejadian Prabowo tak merespon draf aliansi tersebut maka menambah rekam jejak Prabowo yang mengabaikan ulama. Maksud Antoni terkait dengan rekomendasi Itjimak Ulama. Antoni mengatakan Ijtimak Ulama sebelumnya merekomendasikan kepada capres nomor urut 02 itu meminang ulama sebagai pendampingnya pada Pilpres 2019.

"Ijtimak Ulama telah memutuskan dua nama yang direkomendasikan untuk jadi cawapres Pak Prabowo yaitu Ustadz Somad dan Salim Segaf Aljufri. Namun Prabowo  mengingkarinya dengan memilih Sandi, seorang kapitalis sejati," kata Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, Kamis (8/11).

Sementara PKB menyampaikan, kalau masalah itu benar maka Prabowo dinilai hanya sekadar menjadikan ulama kendaraan politik.  "Kalau benar apa yang disampaikan Pak Yusril soal draf aliansi bareng ulama itu tidak direspons Pak Prabowo, berarti Pak Prabowo betul-betul sudah menjadikan ulama sebagai kendaraaan politiknya. Memanfaatkan ulama untuk politiknya," ujar Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, kemarin.

Karding menjelaskan, dalam koalisi masing-masing pihak yang terlibat harus mendapatkan manfaat setara. Dia mendukung langkah Yusril menghindari pemimpin tak menepati janji. "Dalam kolaborasi semua orang atau lembaga yang bergabung harus mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sama, sehingga tidak boleh ada satu kelompok saja yang untung sementara yang lain rugi," ujar Karding.

"Sikap Pak Yusril sudah benar bahwa harus menghindari pemimpin yang tidak komit dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri," lanjut dia.

Karding lantas membandingkan sikap Prabowo dengan Jokowi. Baginya Jokowi, menghormati ulama dengan memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres. "Kalau Pak Jokowi yang selama ini dituduh anti Islam dan kriminalisasi ulama justru menjadikan wakilnya dari ulama. Tentu rakyat perlu tahu akan hal ini," tegas Karding.

 

TIMSES PRABOWO TUDING BALIK

Saling lempar pernyataan kedua kubu pendukung Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf, kian menjadi. Kali ini, giliran Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menuding balik timses (tim sukses) Jokowi-Ma’ruf.

Serangan pembelaan itu datang dari juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Dirinya menyinggung soal adanya permainan tim Jokowi atas isu ini. "Ini kan bagian dari strategi Bang Yusril buang badan kemudian TKN Jokowi-Ma’ruf menggoreng hal ini. Kan nampak skenarionya," katanya.

Andre mengatakan, Prabowo sangat menghargai para ulama. Dia memandang saat ini timses Jokowi-Ma’ruf sedang panik lantaran survei elektabilitas stagnan. "Gimana Pak Prabowo tidak menghargai ulama? Tim BPN kita lengkap para ulama terlibat di situ. Tidak ada Pak Prabowo cuma sekadar memanfaatkan para ulama, itu bagian dari penggorengan saja. Biasa mau memecah-belah karena mereka panik. Survei Pak Jokowi itu stuck. Ini publik harus tahu,"  tutur Andre yang juga merupakan politikus Gerindra.

 

 

 

PARTAI KOALISI MENGAKU TAK TAHU SOAL DRAF

Tudingan Yusril terhadap sikap Prabowo ditanggap partai koalisi Prabowo-Sandi. Baik pihak Gerindra, PAN dan PKS, mengaku tak pernah mendengar adanya ‘draf aliansi’ dari ulama.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku tak pernah tahu soal draf itu. Bahkan hingga kini belum membacanya.

"Saya nggak pernah baca ya. Saya nggak pernah dengar ada draf itu dari Pak Yusril atau dari PBB," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/11).

Muzani kemudian berbicara soal kondisi koalisi Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, hingga saat ini Gerindra bersama PKS-PAN-Demokrat tak pernah bermasalah. "Pembicaraan tentang koalisi kita dengan PKS, Demokrat, PAN lancar-lancar saja nggak ada problem," ujarnya.

Ia pun masih berharap PBB melabuhkan dukungan untuk Prabowo-Sandi. Namun Muzani menghormati apapun keputusan yang akan diambil Yusril terkait dengan dukungan PBB di Pilpres 2019.

"Kita berharap sih PBB bisa mendukung Pak Prabowo dan Sandi. Tapi kan Pak Yusril ketua umum. Sebagai advokat dia ke sana (Joko Widodo-Ma’ruf Amin), tapi partai ke sini kan ya agak ini juga," tutur Muzani.

"Tapi sekali lagi persoalan ini buat saya sudah selesai ketika Pak Yusril sudah memutuskan ke sana. Tidak perlu ada lagi yang harus dijelaskan panjang-lebar," imbuh dia.

Senada juga ditegaskan, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Ia mengaku, BPN sama sekali tak pernah menerima draf aliansi dari para ulama seperti yang disebutkan Yusril. Makanya, Andre meminta Yusril tak melemparkan kesalahan kepada Prabowo. "Jangan ada kesan Pak Yusril, mohon maaf, diprotes pendukungnya lalu mempersalahkan Pak Prabowo," tegasnya.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, pula mengaku tak pernah tahu tentang draf itu. "Saya baru mendengar tentang apa yang disebut draf aliansi ini. Sebelumnya tidak pernah dengar tentang hal ini. Karena itu, saya tidak bisa membantah atau mengonfirmasi apa yang disampaikan YIM (Yusril Ihza Mahendra)," ujarnya.

Di sisi lain, Dradjad mengaku heran atas pernyataan Yusril yang menyebut Prabowo tak pernah merespons draf aliansi yang disodorkan ulama itu. Sebab, selama ini, katanya, capres nomor urut 02 itu selalu merespons baik masukan para ulama. Jadi, andai draf itu memang ada, dia yakin Prabowo pasti meresponsnya.

"Yang saya tahu, Prabowo selalu merespons dengan sangat baik masukan-masukan dari para ulama. Meski tidak selalu ikut, saya beberapa kali hadir dalam pertemuan antara Mas Prabowo, Pak Amien (Amien Rais), dan para ulama. Jadi yang disampaikan YIM itu berbeda dengan yang saya ketahui dan alami," tuturnya.

Tak hanya kepada ulama, kata Dradjad, selama ini komunikasi Prabowo dengan parpol koalisinya juga baik. Jadi, ia ragu atas apa yang disampaikan mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu.

"Soal aliansi parpol pun, selama ini pembicaraan tentang koalisi ya gayeng-gayeng saja. Kadang bicaranya multi-pihak, semuanya ikut. Kadang bicaranya bilateral, antar-dua pihak saja. Yang jelas, aman dan lancar," ujar Dradjad.

Dradjad mengatakan, untuk urusan pileg, parpol koalisi selama ini juga saling memahami. Baik PAN, Gerindra, PKS, maupun Demokrat, bahkan Prabowo-Sandiaga Uno mengerti posisi, kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam menghadapi Pileg 2019.

"Kalau soal sinergi dalam pileg, memang masih terus berproses. Maklum ini kan baru pertama kalinya pilpres dan pileg bersamaan. Semua parpol sedang beradaptasi menghadapi sistem baru ini, apa pun koalisinya," katanya.

PKS juga mengungkap, tak pernah tahu soal draf tersebut. Namun menyambut positif jika draf itu dibahas lagi. "Sebetulnya bagus-bagus saja jika draf aliansi itu mau dibahas kembali," kata Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alynudin.   

 

YUSRIL JADI PENGACARA JOKOWI-MA’RUF

Sikap PBB di pilpres 2019 memang belum final. Meski begitu sinyal kedekatan dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf makin Nampak. Itu ketika Yusril Mahendra menerima menjadi pengacara pasangan nomor urut 1 ini.

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra memutuskan, menerima tawaran menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Namun demikian, PBB menyatakan langkah Yusril tersebut tidak otomatis menjadikan partai ini jadi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketua Bidang Pemenangan Presiden DPP PBB Sukmo Harsono mengungkapkan, bergabungnya Yusril menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf belum mempunyai pengaruh hingga ke akar rumput. Khususnya untuk caleg-caleg PBB. PBB akan tentukan sikap pada saat rapat koordinasi nasional (Rakornas).

"Maka Rakornas akan mendengarkan pandangan para pengurus baik provinsi dan cabang, di sanalah nanti sesungguhnya akan kelihatan ke mana arah PBB dalam soal Pilpres," ujar Sukmo.

Sukmo menuturkan, rencananya Presiden Jokowi akan diundang dalam rakornas tersebut. PBB juga pernah mengundang Jokowi hadir dalam agenda partai beberapa tahun lalu. "Bisa jadi Panitia OC juga mempertimbangkan akan mengundang Pak Jokowi lagi jika disetujui oleh DPP," ucapnya.

Sementara, Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor mengatakan, Rakornas bakal digelar pada awal Desember 2018. Dirinya tak menjelaskan spesifik waktu dan tanggalnya. "PBB insyaAllah akan adakan Rakornas. InsyaAllah awal Desember 2018, mendengarkan aspirasi DPC, DPW arah PBB (di Pilpres) kemana," ungkapnya.

Diketahui, Yusril mengungkit ‘draf aliansi’ itu guna menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang mempertanyakan pernyataannya soal pemilu di Indonesia dan di Malaysia. Menurutnya, wajar saja dirinya berbicara tentang koalisi Prabowo dan membandingkannya dengan pemilu di Malaysia. Kemudian Yusril mengungkap draf aliansi yang disusun ulama dan diajukan ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto berisi kesepakatan antarparpol pro Prabowo-Sandiaga untuk bahu membahu di Pileg 2019.

Dari dokumen yang diterima terbaca draf tersebut berjudul, ‘ALIANSI PARTAI POLITIK KEUMMATAN DALAM RANGKA PEMENANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN LEGISLATIF 2019’. Ada enam ketum parpol yang harusnya menandatangani draf itu, yaitu ketum Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PBB dan Berkarya. Ketika itu Yusril menyampaikan, ada sejumlah tokoh dan ulama merumuskan ‘draf aliansi’ di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Prabowo namun tidak ada respons hingga kini.  (lp6/cnn/dtc)

 

 


Komentar