STANDAR KELULUSAN CPNS 2018 KANS DIUBAH

Peserta Yang Telah Gugur Masih Berpeluang


Jakarta, MS

Aspirasi puluhan ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang gagal lolos seleksi kompetensi dasar (SKD), terjawab. Pemerintah akan membuka opsi guna mengatasi polemik di penerimaan calon abdi negara tahun 2018 ini. Itu menyusul banyaknya peserta CPNS yang gugur.

Salah satu prefensi yang dipertimbangkan oleh pemerintah yakni menurunkan nilai kelulusan atau passing grade. Pasalnya, standar kelulusan tersebut yang menyebabkan mayoritas peserta tes CPNS di seluruh Indonesia, gigit jari.

Tak ayal, para peserta tes CPNS yang telah dinyatakan gugur dalam SKD, masih berpotensi untuk lulus.  Kabar gembira itu datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Maklum, data yang telah masuk ke pemerintah dari seleksi CPNS  sudah mencapai 60%. Namun, dari data itu, peserta yang lulus masih di bawah 10%. Terutama di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Termasuk di Sulawesi Utara (Sulut).

"Dalam hasil tes dari 60% ini kelulusan untuk di Pemda khususnya, masih di bawah 10% dan kurang lebih pusat berada di kisaran 10%. Rata-rata kabupaten kota hingga provinsi tingkat kelulusannya rendah rendah," ungkap Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja, Senin (12/11) kemarin.

Dengan jumlah yang sangat minim tersebut, itu, maka banyak posisi yang nantinya tidak terisi alias kosong. “Itu akan segera diantisipasi. Sebab butuh SDM untuk mengisi formasi-formasi itu, terutama yang melayani, atau pelayanan publik, " jelasnya.

Selain mempertimbangkan penurunan passing grade pemerintah juga memperhitungkan opsi perankingan. "Tentu saja nantinya kita ada sebuah kebijakan pastinya, misalnya bagaimana untuk akomodir teman-teman yang belum beruntung dari SKD. Seperti apa diaturnya, apakah passing grade diturunkan, apa dirankingkan, kita cari jalan terbaik," bebernya.

Pun begitu, Setiawan belum bisa memastikan keputusan apa yang akan diambil, ditetapkan serta diberlakukan. Sebab, keputusan tersebiut masih harus menunggu restu Menteri PAN-RB Syafruddin. "Mudah-mudahan akan dilakukan sesegera mungkin," tambahnya.

Keputusan itu diambil guna menjawab kebutuhan CPNS yang mendesak. Khususnya, di daerah dalam pemenuhan tenaga pengajar dan kesehatan. "Khusus untuk Pemda. Pada prinsipnya kita ingin mengisi formasinya supaya tidak terjadi kekosongan. Terutama kekhawatiran untuk formasi guru dan tenaga kesehatan," tutupnya.

Senada diungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan. Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 disebut tengah menyusun opsi dalam mengatasi banyaknya peserta CPNS yang tidak lulus ujian SKD "Opsinya, penurunan passing grade, iya," katanya.

Saat ini, lanjut Ridwan,  sedang difinalisasi seberapa besar nilai kelulusan akan diturunkan. Itu dengan mempertimbangkan beragam faktor yang belum bisa dia sebutkan secara rinci. "Yang penting nanti saja, nanti saja setelah final. Misalnya (passing grade) mau (diturunkan) 10 poin, 20 poin, 30 poin, yang mana saja, itu semua sedang dirapatkan dan saya nggak boleh mendahului keputusan," jelasnya.

Pun begitu, ia juga mengaku penurunan passing grade bukan satu-satunya opsi yang bisa dilakukan. Salah satu opsi lainnya adalah menerapkan sistem kelulusan berdasarkan peringkat nilai atau ranking. Jika ini yang diterapkan maka passing grade tidak berlaku. "Ya di-rangking, jadi nggak melihat passing grade ya. Jadi semua opsi yang ada itu sedang dibicarakan," tandasnya.

Diketahui, untuk Provinsi Sulut, dari 2.535 peserta yang ikut tes SKD CPNS di  BKN Regional XI Manado awal bulan November lalu, hanya 24 peserta yang mencapai passing grade. Sementara, kuota CPNS yang dibutuhkan Sulut berjumlah 417. Hal yang sama berlaku di seluruh kabupaten kota di Sulut yang telah melakukan tes CPNS 2018.

PAN-RB AKUI SOAL TES CPNS SULIT

Keluhan peserta CPNS terkait sulitnya soal ujian CPNS tahun ini menyebabkan mayoritas peserta gagal, juga ikut terjawab. Pemerintah mengakui banyaknya CPNS yang tak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akibat sulitnya soal.

"Kalau kita melihat tipe-tipe soal di sini, memang kalau istilahnya teman-teman pendidikan, terbilang sulit, karena ingin terbaik," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja di kantornya, Senin (12/11) kemarin.

Seleksi CPNS tahun ini disebut terbilang spesial. Sebab, dalam penyusunan soal melibatkan 18 perguruan tinggi.  "Memang tahun ini agak spesial. Soal-soal ini dibuat oleh 18 konsorsium perguruan tinggi negeri yang dikoordinasikan Kemendikbud. Tentu saja perguruan tinggi ini dikoordinasi Kemendikbud juga bersama Kemenristekdikti," jelasnya.

Dalam penyusunan soal tersebut,  perguruan-perguruan tinggi itu menjabarkan rencana strategi (renstra) pembangunan aparatur sipil negara (ASN).  "Dalam penjabaran soal mereka renstra pembangunan ASN. Oleh karena itu bahwa dengan sangat hati-hati bagaimana menjabarkan renstra pembangunan ASN, menjadi silabus dan menjadi soal," jelasnya.

“Dampaknya, membuat jumlah CPNS yang lulus sedikit. Tapi sekali lagi, kita tengah mempertimbang opsi untuk mengatasi persoalan itu. Apakah akan menurunkan passing grade atau perangkingan. Itu tengah dikaji. Mudah-mudahan akan segera tuntas,” pungkasnya.

Sebelumnya, BKN juga sempat mengungkap soal yang diberikan dalam tes SKD kepada peserta CPNS 2018 cukup mengecoh. Sehingga, soal yang diberikan jadi terlihat sulit. "Yang pasti, sekarang yang kelihatan susah itu ada jawaban pengecoh. Jadi jawabannya mengecohkan, sehingga kesannya susah. Padahal standardnya yang dipakai sama," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Muhammad Ridwan, akhir pekan lalu.

Sejatinya soal-soal tersebut dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Negeri. Mereka ditugaskan oleh Kementerian PAN-RB untuk membuat soal tes CPNS sejak 2014. Jenis soal yang mengecoh itu, kata Ridwan, sebagai bentuk evolusi dari soal yang diberikan dalam setiap pembukaan lowongan CPNS. Semua itu bertujuan agar bisa mendapat hasil peserta yang lebih baik.

"Yang jelas soal itu, soal berevolusi, kalau nggak kan nggak maju. Sama dengan UN, sama dengan SNMPTN, kalau kita nggak mengevolusi soal ya nanti sama saja, malah makin tinggi saja dapetnya (lebih gampang jadi CPNS)" terangnya.

Sedangkan untuk sistem passing grade yang digunakan tahun ini,  Ridwan mengklam serupa seperti yang digunakan saat pembukaan lowongan CPNS pada 2017 lalu. Tingkat passing grade tak ada yang berbeda. "Passing grade-nya berbeda memang di tahun 2014, tapi di tahun 2017 formula 75 untuk TWK, 80 untu TIU, dan 143 TKP itu masih sama persis," timpalnya.

Diketahui,  dalam pelaksanaan tes CPNS tahun ini mensyaratkan peserta lolos bila  nilainya memenuhi passing grade, yakni tes wawasan kebangsaan (TWK) bernilai 65, tes intelegensi umum (TIU) bernilai 70, dan tes karakteristik pribadi (TKP) bernilai 126 poin. Batas nilai itu lebih tinggi dibanding tes CPNS sebelumnya, yakni TWK 65, TIU 70, dan TKP 126 poin.

Dan dari 100 soal harus dijawab oleh peserta tes selama 90 menit. Artinya, setiap soal harus dijawab oleh peserta tes dengan durasi waktu kurang dari 1 menit. Akibat tingginya standard kelulusan di SKD CPNS, menuai banyak protes dari berbagai kalangan.

Baik dari peserta, maupun pemerintah daerah yang masih sangat membutuhkan CPNS. Bahkan muncul petisi petisi online untuk meninjau dan mengubah sistem passing grade SKD CPNS 2018.

Petisi yang dimuat dalam situs change.org berjudul Tinjau dan Revisi sistem passing gradeSKD/TKD CPNS 2018. Petisi tersebut dibuat oleh Mizan Banjarnegara dan ditujukan kepada Kementerian PAN-RB, BKN RI, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI, Ombudsman RI, dan Panitia Seleksi Nasional Tes CPNS 2018. Pembuat petisi menganggap batasan menetapkan passing grade pada SKD terlalu tinggi dan kurang efektif.

Dia juga mengatakan, penetapan sistem yang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018, setiap peserta harus mendapatkan nilai minimal 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 80 Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP) perlu segera diperbaiki. "Dengan ketentuan tersebut, maka jika salah satu unsur tidak memenuhi passing grade maka otomatis tidak lolos," tulisnya dalam petisi tersebut.

Ia menilai bahwa tingkat passing grade yang dipatok BKN cukup rancu. Sebab, kata dia, peserta yang memiliki nilai akumulasi lebih tinggi malah tidak lolos. Sedangkan, peserta dengan nilai lebih rendah bisa diterima. Lebih dari itu, Mizan juga menulis, bahwa para peserta tes CPNS cukup menyoroti soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang menjadi bagian dalam SKD tersebut. Dia menilai bahwa soal TKP yang diberikan kepada peserta tak memiliki acuan jawaban yang pasti.

"Tapi yang jadi masalah adalah tingkat nilai ambang batas yang terlalu tinggi, dan komposisi antara TWK, TIU dan TKP yang dinilai tidak ideal, terutama di TKP banyak yang berguguran. PG TKP naik sebesar 17 poin dari tahun 2014. Soal TKP apakah sudah melalui uji validitas reliabilitas?" jelasnya. Petisi itu dibuat sejak masa pelaksanaan SKD CPNS 2018 telah ditandatangani oleh puluhan ribu orang.(dtc/tim ms)

 


Komentar