Senator Suarakan Polemik CPNS Cs di Pusat


Segudang aspirasi rakyat Bumi Nyiur Melambai menggema hingga ke pusat. Asa penduduk Sulawesi Utara (Sulut) itu digaungkan para senatornya dalam ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).

  

Sidang tersebut berlangsung, Senin (12/11), di Gedung Nusantara V DPR-RI/DPD-RI/MPR-RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam Sidang Paripurna DPD-RI tersebut, masing-masing provinsi menyampaikan hasil Kunjungan Kerja dalam rangka penyerapan aspirasi, selang 19 Oktober hingga 11 November 2018. Tak terkecuali Sulut dengan empat Anggota DPD-RI. Masing-masing ialah Ir Stefanus BAN Liow MAP, Ir Marhany VP Pua MA, Benny Rhamdani dan Fabian Sarundajang. Laporan disampaikan Ir Stefanus BAN Liow MAP sebagai Koordinator Sulut.

Dalam isi penyampaian aspirasi itu, terdapat 5  garis besar persoalan yang dijabarkan. Pertama, terkait penolakan memasukan/mengatur pendidikan sekolah minggu dan katekisasi. Sebagaimana dalam konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Agama. Khususnya Pasal 69 dan 70 (RUU Inisiasi DPR-RI, red). “Pemasukan/pengaturan tersebut adalah suatu kecenderungan membirokrasikan pelayanan anak, remaja dan katekisasi yang sudah lama dilakukan kelembagaan gereja. Kedua, meminta agar pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem seleksi CPNS Tahun 2018. Format CPNS Tahun 2018 harus semuanya terisi karena sangat dibutuhkan daerah,” tegasnya.

Standard kelulusan diusulkan agar dapat disesuaikan dengan kualitas pendidikan dan kemampuan daerah masing-masing. Di samping itu, sebelum seleksi maka pemerintah bahkan Perguruan Tinggi Negeri juga swasta, alangkah baiknya melaksanakan matrikulasi atau pembekalan khusus bagi peserta seleksi CPNS. “Ketiga, JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program strategis sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah untuk pelayanan kesehatan masyarakat, namun dalam implimentasinya masih banyak temui permasalahan mendasar. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebagai penyelenggara belum membayar klaim utang kepada rumah sakit (RS). Bagi RS pemerintah/pemda dalam 3-4, masih dapat mengatasi tetapi RS swasta dapat menjadi masalah karena berdampak pada  operasional dan pelayanan secara keseluruhan,” ujar Liow.

Ia mengungkapkan, dalam rangka mengatasi yang belum dibayarkan klaim utang BPJS Kesehatan maka beberapa RS Swasta terpaksa meminjam uang kepada pihak ketiga dengan konsekwensi bunga. Pihak RS berharap, peminjaman dilakukan oleh BPJS Kesehatan tetapi BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan hal itu karena terbentur regulasi. “Sehingga untuk mencegah dan mengatasi masalah ini perlu segera merubah sistim,” tuturnya.

Hal keempat, pihaknya mendorong sekaligus mengusulkan adanya revisi UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan karena dianggap membatasi ruang gerak pemuda untuk mengaktualisasi diri. “Kelima, meminta perhatian pemerintah untuk memperhatikan anjloknya harga kopra, cengkih dan pala sebagai komoditi unggulan Sulut yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta perekonomian daerah dan nasional,” pungkasnya. (victor rempas)


Komentar