Konstelasi politik jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, kian memanas. Utamanya menyangkut penentuan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.  Dua calon presiden (capres) yang telah memiliki tiket nyapres itu, sama-sama belum menetapkan cawapres.

Padahal,  pendaftaran capres dan cawapres yang akan segera ditutup pada 10 Agustus 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dinamika pemutusan cawapres diduga jadi pemicu.  Itu menyusul munculnya beragam dinamika politik di tubuh koalisi Prabowo maupun Jokowi.

Terutama, munculnya figur-figur dari ulama Muslim yang didorong serta direkomendasikan untuk menjadi cawapres Prabowo dan Jokowi. Yang paling menonjol, hasil Ijtima Ulama, yang merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo.

Hasil Ijtima Ulama yang diprakarsai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, terus mendapat support dari partai koalisi pendukung. Terkecuali dari Partai Demokrat (PD), yang menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Teranyar datang dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sinyal dukungan diungkap Zulkifli, kala menyikapi desakan PKS yang terus mendorong Prabowo untuk segera menentukan cawapres untuk Pilpres 2019 berdasarkan rekomendasi Ijtimak Ulama.

Maklum, Salim Segaf merupakan kader PKS dan Abdul Somad telah menyatakan diri tidak akan ikut di Pilpres 2019. "Ijtimak Ulama (itu) rekomendasi, strong rekomendasi," ujar Zulkifli akhir pekan lalu.

Meski begitu, Zulkilfi mengaku keputusan resmi PAN akan dilakukan di Rakernas yang akan diselenggarakan pada 6 hinga 7 Agustus ini. Itu juga termasuk dukungan resmi capres, meski PAN selama ini terlihat terus menjajaki koalisi dengan pendukung Prabowo. "Tunggu rakernas saja," kunci sosok yang juga diusung PAN untuk menjadi capres dan cawapres.

Sementara di kubu Jokowi, ada empat ulama dan tokoh Muslim yang terus dielus serta didorong untuk menjadi cawapres.  Yakni, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KHMa’ruf Amin,  Ketua Dewan Pertimbangan MUI sekaligus mantan mantan Ketua PP Muhammadiyah, KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin,  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siraj, dan  Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI),Mahfud MD.

Ma’ruf sendiri telah memberi sinyal kesiapan untuk menjadi cawapres Jokowi. "Iyalah, buat negara. Semua orang harus siap buat negara, kalau negara perlu, semua orang harus siap," kata Ma’ruf belum lama ini.

"Sebaiknya saya serahkan saja sama Pak Jokowi, jangan mengintervensilah. Sekarang ini (soal calon) wapresnya Jokowi tuh mbok sabar," imbuhnya.

Pesan serupa juga didendangkan Din Syamsuddin menyikapi sikap Kelompok Jaringan Matahari yang mendorongnya sebagai cawapres Jokowi. Ia mengaku bersyukur dan tersanjung mendapat dukungan tersebut dan menyatakan siap jika memang akhirnya dipilih karena sepak terjangnya selama ini.

"Ya tentu pengalaman saya memimpin ormas besar Muhammadiyah, sekarang di MUI dan juga kiprah saya di dunia internasional sebagai Presiden Tokoh Agama Asia, salah seorang presiden tokoh agama dunia,  maka tentu ya naif kalau saya tidak bersedia, tidak siap tidak bersedia," tuturnya.

Namun  Din mengaku tahu diri bahwa kewenangan dan hak pencalonan ada pada partai politik. “Tapi ini kan keputusan ada di partai politik,” tandasnya.

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir ikut menanggapi terkait berbagai dukungan dan dorongan dari berbagai eleman untuk mengusung Din Syamsuddin sebagai cawapres Jokowi. "Semua tokoh bangsa, termasuk dari Muhammadiyah, Pak Din itu kan sudah dikenal reputasinya," ujar Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/8) kemarin.

Menurut Haedar, nama-nama yang muncul, terutama dari kalangan Muhammadiyah, bisa menjadi rujukan bagi para capres. Namun PP Muhammadiyah menyerahkan kepada capres untuk menentukan pendampingnya.

"Jadi, sudah sekarang nama-nama yang muncul di publik jadi referensi buat siapa pun capres untuk jadi rujukan. Soal pilihan kan kami semua tidak tahu, tergantung pada presiden yang mau maju dan parpol pendukung," kata Haedar.

Haedar menegaskan PP Muhammadiyah enggan ikut campur dalam politik praktis, apalagi menjelang Pilpres 2019. Meski begitu, Haedar menghormati apabila ada organisasi atau tokoh yang mendukung salah satu pilihan politiknya.

Sementara Said Aqil terkesan menanggapinya secara dingin. Ia menuturkan kalau masalah politik, dia mengaku kalah dengan orang-orang yang puluhan tahun berpolitik. Kalau ngaji, dia mengaku menang.

"Pinang aja dulu. Bicara politik itu tak ada kata ‘kalau’. Datang aja dulu. Pinang dulu, baru saya pikir. Sekarang tidak saya pikir. Saat ini saya menjaga konsep besar. Menjaga NU yang saya pimpin dan saya jaga," imbuhnya.

Said malah sempat memberi support kepada Ma’ruf Amin dan Mahfud MD yang masuk bursa cawapres Jokowi. “Siapa yang diusung oke. Itu haknya Pak Jokowi. Kalau diajak KH Ma’aruf Amin jadi wakilnya, pasti saya dukung," katanya.

Begipula jika Jokowi memilih Mahfud MD. "Ya. Bagus. Pengalamannya sudah pasti. Bersih. Terkenal ahli hukum tata negara dan kepercayaan Gus Dur dulunya," tutupnya.

Namun Mahfud sendiri ketika diminta tanggapan enggan sesumbar. Mantan Ketua MK itu mengajak publik untuk melihat saja perkembangannya yang terjadi.  "Saya rakyat biasa, ya kita lihat perkembangannya saja lah. Gitu ya," ungkap Mahfud, Senin (6/8) kemarin. "Ya biarlah  presiden (Jokowi, red) dan partai-partai (koalisi) yang menyelesaikan. Itu (cawapres) biar Pak Jokowi (yang menentukan),” kuncinya.

‘TUGAS NEGARA TAK SELESAI DENGAN FIKIH’

Ulama diusung jadi cawapres di Pilpres 2019 dinilai wajar dan sah. Namun, masalah negara dianggap tak hanya selesai dengan urusan hukum fikih saja.

Demikian pandangan dari Prof Azyumardi Azra, salah satu cendekiawan Muslim.  "Kalau saya sih boleh-boleh saja dilihat dari sudut agamanya. Mereka ahli agama, kayak Pak Ma’ruf Amin, Abdul Somad, Salim Segaf Al Jufri, itu bagus," tanggap Azyumardi di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (6/8) kemarin.

Menurutnya, pencalonan ulama jadi cawapres menunjukkan faktor agama menjadi pertimbangan penting. Namun, ada masalah negara lainnya seperti ekonomi yang juga membutuhkan ahli ekonomi.

"Apalagi Pak Jokowi juga menyebut nama itu misalnya Pak Ma’ruf Amin disebut. Itu bagus yang disebut itu. Tapi kan ini kan tugas negara tidak hanya bisa diselesaikan dengan soal fikih, dengan bidang-bidang ilmu agama, tidak," ujar  mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

"Urusan pembangunan, infrastruktur, ekonomi, apalagi ekonomi kita sekarang berat, itu memerlukan teknokrasi ekonomi, baik makro maupun mikro ekonomi," lanjutnya.

Untuk itu, Azyumardi memandang cawapres baiknya merupakan teknokrat di bidang ekonomi dan pembangunan. Teknokrat ekonomi tersebut sebagiknya juga diterima dengan baik oleh kalangan Muslim.

"Misalnya akseptabilitasnya dalam soal Islam. Artinya dia diterima NU, Muhammadiyah, diakui sebagai tokoh Islam, itu lebih bagus. Tapi apakah ada tokoh seperti itu yang mengkombinasikan antara teknokrasi dalam bidang ekonomi, dalam rekayasa pengembangan kehidupan sosial, budaya. Kalau ada ya bagus sekali kombinasi antara teknokrasi dalam bidang ekonomi sosial budaya dengan bidang keagamaan," tandas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.

MUI AJAK KEDEPANKAN PERSATUAN

MUI ikut angkat suara terkait Pilpres 2019. Utamanya terkait dukungan ulama terhadap capres. Hal itu dinilai wajar, namun para ulama diminta untuk tetapmengedepankan persatuan dan kesatuan.

"Saya kira sah-sah saja (ulama dukung capres), setiap orang berhak mempunyai pendapat. Tapi yang kita harapkan adalah kalau terjadi perbedaan pendapat harus ada toleransi, harus ada saling mengerti, supaya yang namanya persatuan dan kesatuan tidak terkoyak," kata Anwar di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (6/8) kemarin.

Anwar pun meminta umat Islam untuk lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan kelompok atau partai. Dia berharap perbedaan pilihan di Pilpres 2019 tak merusak persatuan dan kesatuan.

"Kami mengimbau supaya masalah kebersamaan, kesatuan, dan persatuan harus lebih dikedepankan daripada kepentingan kelompok atau partai," ujarnya.

Senada disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. Ia meminta umat Islam mengikuti pesta demokrasi Pemilu 2019 dengan penuh tanggung jawab.  Umat Islam diharapkan tidak terpecah belah karena adanya dukungan ke salah satu calon.

"Pemilu itu sesungguhnya jalan beradab untuk mencapai cita-cita dan menghindari ketakadaban. Jangan sampai berubah menjadi pemilu sebagai jalan ketakadaban, apalagi kebiadaban. Ini perlu peran dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mempersatukan, perlu visi-visi kenegarawanan," ucapnya.

Ulama juga disebut memiliki hak untuk berkumpul dan mengutarakan pandangannya. Dia meminta agar tidak ada pihak yang saling menghalangi jika ada ulama yang berkumpul untuk mengutarakan pandangan.

"Sangat absah dan punya hak kalau ada ulama-ulama lain juga berkumpul, kemudian memutuskan pandangannya. Yang tidak baik itu adalah kecenderungan monopolistik. Jangan memonopoli jalan ke surga, surga itu milik semua orang-orang beriman dan orang-orang yang berjuang untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya ia juga telah meminta para tokoh agama yang ingin masuk politik tetap mengutamakan nilai dan moral. Apabila tokoh tersebut menonjolkan agama, bisa menimbulkan konflik.

"Ulama mau masuk politik mengedepankan nilai, etika, dan moral. Tapi, kalau menonjolkan identitas agama, akan menimbulkan konflik. Misalnya 500 ribu ulama kumpul tema pertemuan, padahal cuma seribu. Tapi sah-sah saja sejumlah ulama bertemu, tapi jangan gunakan seolah-olah sudah ulama Indonesia," ujar Din.

Menurut dia, politik dan Islam tidak bisa dipisahkan karena agama juga memerlukan politik. Politik Islam, sambung Din, memerlukan wawasan majemuk yang plural dan mengayomi.  "Dalam pandangan Islam, tak terpisahkan politik dan agama. Maka ulama agama perlu memadukan politik ada simbiosis," ujar dia.

Selain itu, Din berharap agama Islam menjadi kekuatan untuk mendukung Pancasila dan bisa membawa kepentingan umat.

"Saya tidak berharap Islam kemudian menjadi kekuatan antitesa kepada negara Pancasila Islam dan agama-agama harus menjadi kekuatan pendukung negara Pancasila dan mau susah Islam kalau ini tidak diatur secara baik, akomodasi kepentingan umat Islam ini, dan apalagi ada positioning yang tidak proporsional hari ini," tutur dia.

Terkait Pilpres 2019, mantan Ketum PP Muhammadiyah itu berharap capres-cawapres bisa mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945. Dia berharap Jokowi dan Prabowo bisa mewujudkan amanat tersebut.

"Pada hemat saya, keperluan bangsa itu antara lain adalah pencapaian cita-cita bangsa yang diamanati oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke arah sanalah kita menuju. Maka apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo dilihat pendampingnya yang kira-kira nanti bisa serasi, bahkan bagaikan dwitunggal untuk bersama sama mencapai cita-cita itu," kuncinya. (dtc)