Dewan Manado Rekomendasi Kids Icon Ditutup

Gaji Tak Dibayar, Ijazah Pekerja Ditahan


Laporan: devy kumaat

Pengusaha ‘nakal’ diradar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado. Target bidikan kali ini menyasar Toko Kids Icon. Tempat usaha yang terendus melakukan sejumlah pelanggaran.

 

Akibat tak memenuhi kewajiban bagi pekerjanya, outlet khusus penjual perlengkapan bayi itu akan ditutup sampai memenuhi kewajiban mereka.

 

Fakta itu terungkap saat Komisi IV DPRD Manado melakukan turun lapangan (turlap) di kawasan Mega Mall. Tempat usaha dimaksud. Kebenaran kisah miris itu diperoleh.

 

"Kami bisa merekomendasikan hal itu (penutupan toko, red) jika pihak toko masih tak membayarkan gaji," kata Ketua Komisi IV Apriano Saerang, Kamis (22/11) kemarin.

 

Didampingi Wakil Ketua Komisi IV Dijana Pakasi, Jonas Makawata, Disnaker Manado, Sat Pol-PP dan staf termasuk sejumlah wartawan, Saerang menyampaikan, pihak toko juga didapati melakukan penahanan ijazah para pekerja.

 

Persoalan lain yang terungkap, untuk dana lembur yang diberikan terhitung rendah, yakni hanya Rp 6.000 ribu rupiah per jam.

Itu berlaku bagi setiap penjaga toko di dua lokasi. Satunya berada di Mantos. Didapati keterangan, proses lembur ini dilakukan pula secara paksa.

 

Lokasi toko tempat turlap, tepat di samping restoran AW. Toko itu memiliki dua karyawan. Keseluruhan toko mempekerjakan enam orang dengan satu penanggungjawab bernama Rina.

 

Saat berada di kantor dewan, ketika ditanya apakah perusahaan induknya memiliki kantor di Manado, Rina bungkam dan mengangguk tanda tak ada.

 

"Rekomendasi kedua kami sampaikan bahwa masalah telat bayar gaji bisa diarahkan ke pengadilan. Terlebih mereka tak proaktif ketika beberapa kali dipanggil hearing," tandas Saerang.

 

Rina sendiri mengatakan, penahanan ijazah karyawan bukan tanpa alasan. Dirinya menjelaskan, seluruh toko di Indonesia prosedurnya begitu. Dan penahanan itu karena perintah kantor di Jakarta.

 

"Karena kehilangan barang yang harus diselesaikan," imbuhnya.

 

Namun, alasannya tak serta-merta diterima para wakil rakyat, karena tak dijelaskan saat hearing.

"Ini salahnya, mengapa waktu dipanggil tak hadir. Sehingga kami anggap sia-sia," tandas personil Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.

 

Diketahui manajemen toko datang ke ruang Komisi IV guna menjelaskan kondisi yang ada. (**)


Komentar