Ide menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menuai polemik. Wacana yang dihembuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ini masih menimbulkan kontroversi.

Rencana memberlakukan lagi pelajaran PMP dipandang penting karena Pancasila adalah hal yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Indonesia. "PMP kita akan kembalikan lagi karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali, bahwa Pancasila ini luar biasa buat bangsa kita, itu mungkin yang akan kita lakukan," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano seusai upacara peringatan Hari Guru di gedung Kemendikbud, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Dia mengatakan, rencana itu masih dalam pembahasan. Belum jelas apakah ada pengurangan atau penambahan materi PMP yang baru dengan yang pernah dipakai sebelumnya. "Ini masih dibahas, kita akan bahas," ujar dia.

Menanggapi wacana itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengapresiasinya. Menurut dia, memang ada hal-hal baik yang bisa diadopsi dari kebijakan Presiden ke-2 RI Soeharto. "Meskipun terlambat karena disampaikan di ujung akhir pemerintahan Pak Jokowi, ini kan bentuk pengakuan. Fakta dan pengakuan bahwa ada hal positif dari Pak Harto yang bisa diadopsi," kata Priyo.

Politikus Partai Golkar Hetifah Sjaifudian juga senada dengan mantan rekan separtainya yang kini berada di partai besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto itu. Namun dia menekankan agar bentuk pembelajaran materinya tak bersifat doktrin. "Metode pembelajaran perlu disesuaikan agar lebih mudah dipahami dan diresapi, bahkan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari," kata Wakil Ketua Komisi X itu.

Begitu pula dengan Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir, yang berharap metode PMP akan berbeda. Dia tak ingin PMP nantinya jadi sama seperti era Orde Baru. "Tetapi jangan sampai Pancasila dijadikan sakral seperti yang dipraktikkan oleh Orde Baru karena Pancasila bukan pelajaran tentang keyakinan beragama," kata Inas.

Anggota Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih pun sepakat jika akan ada pelajaran tentang Pancasila. Namun dia tak ingin namanya juga PMP. "Sebaiknya kita kreatif membuat terminologi dan istilah baru yang tidak kontroversial, tidak produktif, dan hanya bikin gaduh," ujar Fikri.

Fraksi Gerindra juga setuju PMP kembali dihidupkan. Alasannya, pemerintah dianggap gagal menjaga keharmonisan. "Karena itulah, bila pemerintah ingin Pendidikan Moral Pancasila (jadi mata pelajaran), hendaknya benar-benar dioptimalkan. Pancasila bukan hanya sebagai wacana dan ideologi semata. Tetapi harus terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari," kata anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra, Moh Nizar Zahro.

Sementara itu, Fraksi PKB justru mempertanyakan apa bedanya dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sudah ada saat ini. Menurut dia, sebenarnya tinggal masukkan saja materi tambahan pada mata pelajaran PKn. "Sekarang ini sudah dan masih ada pelajaran PKn. Kita belum tahu apa definisi dari PMP berbeda dengan PKn. Kita juga belum tahu apa perbedaan silabus/kurikulum di antara keduanya," ujar anggota Komisi X DPR F-PKB, Arzeti Bilbina. (dtc)