Proyek penanaman kelapa sawit yang mulai menjamur di Tanah Totabuan memantik reaksi tanggap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Komoditas kebun itu dipandang belum punya efek bagus untuk rakyat Bolaang Mongondow Raya (BMR). Pemerintah pun didesak lakukan kajian ulang.

Nada kritis ini dilantunkan Anggota Komisi II DPRD Sulut, Raski Mokodompit. Ia mengakui, sejauh ini memang tanaman kelapa sawit mulai marak di negeri para Bogani.

"Kelapa sawit mulai banyak di Bolmong. Memang keberadaannya harus sesuai dengan kaidah yang berlaku," ungkap Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut ini, Selasa (27/11), usai mengikuti kegiatan DPRD Sulut, di Hotel Grand Puri Manado.

Ditegaskan wakil rakyat daerah pemilihan BMR ini, kelapa sawit sesuai pengamatannya belum  memberikan dampak positif bagi masyarakat. Maka dari itu ia mengharapkan, keberadaan sawit di Bumi Nyiur Melambai perlu dikaji ulang.

"Masyarakat belum mandapat keuntungan dari kelapa sawit. Kalau belum ada manfaat maka saya minta perlu dikaji kembali keberadaan sawit di Bolmong," desaknya.

Apalagi menurutnya, sawit sebagai salah satu saingan kopra. Sementara harga kopra saat ini sangat anjlok. "Memang diakui salah satu pesaing harga kopra adalah kelapa sawit," bebernya.

Ia mengungkapkan, memang umumnya kelapa sawit di BMR berada di lahan-lahan yang tidak lagi produktif. "Tapi sejauh ini kita belum mendapat laporan (kalau ada yang tanam di lahan produktif, red). Kalau memang ada kita akan turun ke lapangan," tukasnya. (**)