Warning Anggota, Kapolda: Tak Netral di Pemilu, Saya Copot


KOMITMEN menjaga netralitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terus digelorakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Korps bermotto Rastra Sewakotama atau pelayan utama bangsa dilarang terlibat dalam konflik kepentingan tertentu di pesta demokrasi.

Resiko pemecatan menanti prajurit yang melanggar instruksi dari lembaga penegak hukum besutan Jenderal Polisi Tito Karnavian tersebut. Seluruh anggota Polri wajib menjaga marwah institusi yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan melayani masyarakat.

Penegasan itu dikumandangkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol Drs Bambang Waskito. Polri dilarang  memihak kepada parpol atau calon tertentu dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Polisi harus netral tidak ada yang memihak-mihak, kita harus netral, saya copot kalau tidak netral, pasti saya copot,” tegas jenderal bintang dua itu dalam pembekalan dan arahan para Polwan Polda Sulut dan jajaran serta Ibu-Ibu Bhayangkari, di aula Catur Prasetya Markas Polda (Mapolda) Sulut, Selasa (27/11) kemarin.

Termasuk Bhayangkari.  Meski memiliki hak suara dalam Pemilu, tapi disarankan untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan ketidak-netralan, apalagi berpolitik praktis.

“Karena Bhayangkari merupakan bagian keluarga besar Polri. Dikhawatirkan akan mempengaruhi tugas suaminya selaku anggota Polri,” sambungnya.

Seluruh anggota Polri, khususnya di Polda Sulut dilarang menjadi tim sukses, menyediakan dukungan-dukungan untuk para calon, dmenerima bantuan dalam bentuk apapun dari calon, menghadiri kegiatan kampanye, serta berfoto dengan para caleg dan capres kemudian mengeksposnya. “Ini wajib dilakukan, sebagai wujud netralitas Polri dalam Pemilu,” lugasnya.

Ia pun berharap tugas-tugas yang diemban oleh anggota Polri dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. “Mantapkan soliditas internal Polri dan terus tingkatkan sinergitas antara TNI dan Polri serta komponen Bangsa lainnya,” tandas Mantan Kapolda Jawa Barat itu.

Sikap Polda Sulut, langsung direspon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Lembaga penyelenggara Pemilu di Bumi Nyiur Melambai, mengapresiasi komitmen tegas dari Kapolda Sulut. "Yang pasti kami sangat mengapresiasi pernyataan tegas pak Kapolda. Karena memang ASN, Polri dan TNI harus menjadi garda dalam menjaga pemilu yang berintegritas," kunci Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

Diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah berulang kali mengingatkan kepada seluruh anggota Polri  untuk bersikap netral dalam Pemilu 2019. Jajaran korps Bhayangkara dilarang terlibat dalam konflik kepentingan dengan peserta Pemilu 2019. Jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam politik praktis dipastikan akan dikenai sanksi tegas. (kharisma kurama)


Komentar