Manado, MS

Krisis liquified petroleum gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) di Sulawesi Utara (Sulut), makin parah. Kelangkaan salah satu bahan kebutuhan pokok masyarakat itu telah merambah hingga ke seluruh wilayah di Nyiur Melambai.

Kesiapan warga Sulut, utamanya umat Kristiani yang akan merayakan Natal, terusik. Itu menyusul, krisis kekurangan bahan bakar dapur tersebut, tak kunjung teratasi. Selain langka, harga jual di pasaran ikut melambung tingi.

Tabung LPG 3 kilogram kini menembus Rp28 ribu hingga Rp30 ribu pertabung.  Masyarakat terus menjerit. Nada keluh dan protes terus bersahut-sahutan. PT Pertamina sebagai penanggung jawab penyedia dan pendistribusi tabung LPG 3 kg, masih terkesan lepas tangan.

Fenomena itu tersaji dalam hearing atau rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dengan PT Pertamina, terkait krisis LPG di Sulut, yang dihelat di ruang Komisi II DPRD Sulut, Kamis (29/11) kemarin.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, lagi-lagi berdalih stok kebutuhan LPG 3 kilogram di Sulut telah memenuhi kuota. Menurut, Brand Manager PT Pertamina wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Sulutenggo) Cabang Manado, Addieb Arselan, kuota LPG 3 kg di Sulut mencapai sekitar 20 juta.

Sementara di Sulut, sesuai dari Pertamina, terdapat 550 ribu Kepala Keluarga (KK). Sesuai perhitungan Pertamina, kuota ini mestinya cukup, karena bisa mencapai 80 persen bila dibanding dengan jumlah KK yang ada di Sulut. “Dengan asumsi bahwa tabung subsidi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan penyalurannya secara terbuka dan tidak digunakan oleh usaha-usaha sejenis restoran atau rumah makan,” ujarnya.

Pertamina pun menyangsikan jika jumlah penduduk kurang mampu di Sulut mencapai 80 persen. Sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut hampir Rp3 juta. “ Sebab sesuai aturan, hanya KK yang pendapatannya di bawah Rp1,5 juta yang bisa mendapatkan LPG 3 kg bersubisi. Jadi semestinya stok 20 juta itu sudah memenuhi kebutuhan KK yang kurang mampu,”  timpal Addieb.

DEWAN RAGU STOK LPG 20 JUTA

Penjelasan PT Pertamina terkait stok LPG 3 kg untuk Sulut mencapai 20 juta, disangsikan oleh Legislator Sulut. Itu menyusul kondisi di lapangan. Kelangkaan bahan bakar dapur itu masih terjadi dimana-mana.

Segudang pertanyaan, dilontarkan para wakil rakyat. Mulai dari  distribusi, mekanisme pembelian hingga aturan-aturan yang berlaku terhadap penjualan LPG. “Saya ragu kalau kuotanya 20 juta sekian. Karena di lapangan kondisinya berbeda. Masyarakat terus menjerit soal kelangkaan dan harga gas 3 kg yang terus meroket,” sembur Wakil Ketua DPRD Sulut, Vreeke Runtu yang juga ikut hadir dalam hearing tersebut.

“Pertamina harusnya menyosialiasikan berapa agen, HET (Harga Eceran Tertinggi, red) serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Kan masyarakat selalu bertanya-tanya. Faktanya orang bisa beli bebas berapa saja di pangkalan. Mekanisme pembeliannya seperti apa sebenarnya. Harusnya itu juga disampaikan dan diberlakukan oleh agen dan pangkalan,” sambung Politisi Golkar itu.

Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian, juga ikut mempertanyakan prosedur penjualan LPG bersubsidi. Itu menyusul adanya pangkalan yang menjual ke warung-warung. Sehingga warung menjual diatas HET. “Seperti apa sebenarnya regulasi dari pertamina?. Mestinya disampaikan ke pangkalan, supaya jangan dijual ke warung,” tambahnya.

Tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Noldy Lamalo. Politisi Hanura itu lebih cenderung mengarah ke pelaku usaha yang memakai LPG 3 kg. “Yang sebenarnya juga harus mendapat perhatian penting dari Pertamina dan Pemerintah, yaitu kepada usaha-usaha yang masih menggunakan LPG 3 kg. Masakan gas bersubsidi di pakai untuk usaha. Harusnya kalau kedapatan ada usaha-usaha yang menggunakan gas bersubsidi, harus dicabut izin usahanya,” semburnya.

“Begitu pula dengan agen atau pangkalan resmi yang kedapatan menjual LPG 3 kg kepada para pengusaha. Ijinnya juga harus dicabut. Karena pasti, harga juga ke pengusaha pasti lebih tinggi dari dijual kepada masyarakat,” pungkasnya.

Ketika Legislator itu pun meminta Pertamina untuk bisa menjamin stol LPG 3 kg akan aman atau terpenuhi bagi seluruh warga Sulut. Mengingat umat Kristiani akan memperingati Hari Raya Natal. “Tentu kebutuhan gas akan meningkat. Jadi kami minta Pertamina untuk bisa memenuhinya,” kompak ketiga wakil rakyat tersebut.

PANGKALAN DILARANG JUAL KE PENGECER, PERTAMINA MINIM DATA KK

Pertamina tak menepis pangkalan dan agen dilarang menjual LPG 3 kg bersubsidi ke pengecer. Itu tidak diperkenankan oleh aturan. Meski begitu, Pertamina tak menampik temuan adanya warung yang menjual LPG 3 kg.

“Dalam regulasinya tidak boleh. Mestinya syarat pangkalan sudah berbentuk warung. Kan warung lebih terbuka. Jadi tidak hanya sebatas menjual LPG saja,” ungkap Addieb Arselan.

Ia pun tak memungkiri, warung cukup membantu. Mengingat, tak semua pangkalan bisa menjangkau keluarga-keluarga di Sulut. “Sebab untuk penempatan pangkalan gas juga punya aturan yang mesti dipenuhi,” katanya.

Addieb mengaku ada ganjalan dari Pertamina dalam menjangkau seluruh KK di Sulut. Itu menyangkut data terbaru soal jumlah KK di Sulut. Olehnya, Pertamina telah menyurat ke Pemerintah Provinsi Sulut, tembusan pemerintah kabupaten kota se Sulut untuk meminta jumlah keluarga.

“Data ini sangat penting supaya kita bisa membuat pemetaan pangkalan. Karena yang kami lihat jumlah keluarga dan pangkalan sudah tidak matching lagi,” ungkapnya.

Selain itu Pertamina berharap kerjasama dari pemerintah untuk dapat intens melakukan razia atau inspeksi mendadak (sidak) bersama di setiap tempat usaha seperti hotel, rumah makan, restoran dan cafe. “Kan sudah ada bukti. Dari hasil sidak yang dilakukan Pemprov, banyak usaha-usaha yang masih menggunakan LPG bersubsidi,” sibaknya.

“Bahkan ada yang ditemukan ada usaha yang dalam sehari menghabiskan 40 tabung 3 kg. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang sudah melakukan sidak. Kami harap itu akan terus berkesinambungan,” kata Addieb.

Pertamina janji juga akan melakukan sidak di pangkalan. “Kalau kedapatan menjual gas LPG bersubsidi ke para pengusaha, ijinnya akan dicabut. Warga juga jangan segan-segan melapor bila menemukan ada pangkalan yang melakukan hal seperti itu,” tegasnya lagi.

Pertamina pun menjami sembari menjamin stok gas LPG 3 kg di Natal dan Tahun Baru, aman. “Soal stok, aman. Ketahanan hari itu di atas 10 hari rata-rata. itu mobile tengkernya datang terus. Otu sudah dalam kategori aman. Mudah-mudahan kita doakan cuaca dalam kondisi baik. Itu kan penting juga,” kunci Addieb.

Sementara, Pemerintah Provinsi Sulut yang diwakili  Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Marthen Sirapa, meminta Pertamina untuk memperhatikan kebutuhan gas LPG 3 kg jelang Natal dan Tahun Baru. “Jangan sampai warga kesulitan untuk mendapatkannya serta harganya terlalu tinggi,” katanya. Pemprov juga meminta data rill seluruh pangkalan gas di Sulut. “Supaya akan dipetakan dengan jumlah KK di Sulut,” kunci Marthen.

Menutup hearing tersebut, Cindy Wurangian Cs meminta Pertamina untuk dapat menyediakan 5 kg dan 3 kg sesuai kebutuhan masyarakat Sulut yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. “Kami minta tindakan di lapangan akan sesuai yang dibahas dalam rapat ini,” kuncinya.

Diketahui, Harge Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Sulut, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) berkisar di angka Rp 18 ribu hingga Rp 19 ribu per tabung.(arfin tompodung)