Deprov Desak Pemerintah Fasilitasi Penambang Liar


NYIUR Melambai kembali riuh. Aktifitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah jadi pemicu. Upaya mencari solusi langsung digedor. Selain penertiban, aksi ‘perlindungan’ bagi penambang liar didorong.

 

Itu datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Penghuni Gedung Cengkih mendesak agar pemerintah turut memfasilitasi keberadaan para penambang. Artinya, pemerintah diminta untuk tidak sekedar melakukan penertiban terhadap para penambang liar. Namun diharapkan bisa memfasilitasi keberadaan mereka. Hal itu karena pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga adalah bagian dari rakyat yang mencari hidup.

 

"Tambang liar sudah pernah kami hearing dan dibicarakan dalam pembahasan KUA-PPAS  (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Supaya ke depan bagaimana  mereka bisa memberi manfaat bagi masyarakat dengan cara harus difasilitasi," jelas Sekretaris Komisi III DPRD Sulut, Eddyson Masengi, di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.

 

Masengi menyarankan, supaya penambang liar ini bisa ada kontribusi positif, pemerintah perlu melakukan pendampingan kemudian mengeluarkan izin bagi mereka. Selain bisa memberi dampak untuk pendapatan daerah, aktivitas mereka juga bisa terkontrol sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. "Saya berharap masyarakat ini diberi lahan sesuai aturan. Bagaimana supaya PETI ini diberi izin WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Bisa dalam bentuk koperasi atau perorangan tapi harus memenuhi prosedur. Kalau tidak akan terjadi pencemaran lingkungan. Baik limbah dan sebagainya. Daripada liar lebih baik diakomodasi diberi fasilitas," tutur dia.

 

Makanya, menurut Masengi, pemerintah selain menertibkan perlu juga memberikan mereka izin, bantuan modal dan teknologi. Selain kontribusinya jelas ke pendapatan daerah, bisa membuka ruang bagi tenaga kerja dan lingkungan hidup bisa terawasi. "Jadi perlu ada pendampingan bagaimana supaya pertambangan mereka sesuai prosedur  yang tentu ramah lingkungan. Manfaatnya (PAD, red)  langsung ke pemerintah pusat. Daerah juga mendapat manfaatnya. Dampak lainnya tenaga kerja," ujarnya.

 

Masih politisi senior Partai Golkar itu, selama ini penambang liar sangat besar kontribusinya, tapi tidak jelas ke mana. Namun, kalau diakomodir sangat berguna untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. "Kenyataannya kan sekarang mereka yang eksis di lapangan sudah semakin banyak," ujarnya.

 

Ia menegaskan, pihaknya selaku wakil rakyat selalu bersuara mengenai hal ini. Ia menepis suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa dewan provinsi tak peduli. Hanya saja, eksekusinya selalu ada di pemerintah yang berwenang. "Kita bukan tidak peduli. Kita sudah selalu sampaikan ini ke eksekutif. Kita dewan segala gala kita perbuat. Kita berpikir bagaimana supaya mereka tertib, kedua manfaat ekonomi bagi mereka dan ketiga supaya ada manfaat untuk masyarakat sekitar itu.  Kembali semua ke eksekutif tapi kalau bilang tidak peduli kami sudah sampaikan," ungkap wakil rakyat Sulut daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara (Minsel-Mitra) ini.

 

"Tapi yang kita lihat di bawah (penerapannya, red) tidak seperti itu di lapangan. Atau memang juga sengaja dibiarkan (pemerintah, red) saya tidak tahu. Kita tidak negatif thinking tapi kadang jadi lahan bagi mereka," sambungnya.

 

Dirinya berharap agar masyarakat bisa kooperatif. Pelaku pertambangan dimintanya untuk bisa ada inisiatif membentuk wadah resmi seperti koperasi dan memasukan permohonan bantuan ke pemerintah. "Jadi kami berharap juga masyarakat untuk proaktif buat wadah kelompok atau koperasi dan masukan permohonan ke pemerintah," kuncinya.(arfin tompodung)


Komentar